Jadikan BNN Super Body

0
85

Nusantara.news, Jakarta – Arus penyeludupan narkoba yang berton-ton sekali kirim sungguh sudah di luar kewajaran. Penyeludupan dalam jumlah besar-besaran itu sudah tidak bisa ditoleransi. Selain merusak anak bangsa, juga menguras ekonomi negara. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan narkoba tidak bisa lagi dilakukan setengah-setengah, karena situasinya sudah darurat. Salah satu yang sangat layak dipertimbangankan dalam hal ini adalah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi lembaga super body seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

12 Situasi Indonesia Darurat Narkoba

Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, merupakan fakta yang tak terbantahkan. Sedikitnya adca 12 situasi yang memperlihatkan Indonesia betul-betul sudah berada dalam situasi darurat narkoba.

Pertama, jumlah pengguna pada November 2015 mencapai 5,9 juta orang.

Kedua, tren penggunanya terus meningkat sifnifikan. Menurut Data BNN seperti dikemukakan Kepala BNN Budi Waseso, pada Juni 2015 pengguna narkoba di Indonesia 4,2 juta orang. Pada bulan November tahun yang sama meningkat menjadi 5,9 juta orang. Ini berarti jumlah penggunanya bertambah 1,7 juta dalam 5 bulan (Juli, Agustus, September, Okrober dan November). Atau bertambah 340.000 orang per bulan, atau bertambah 11.333 orang per hari. Sebuah angka pertambangan yang mengerikan.

Ketiga, jenis narkoba yang sudah terdeteksi beredar di Indonesia tahun 2017 mencapai 68 jenis. Sebanyak 60 jenis narkoba baru sudah masuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Undang-Undang Narkotika, sementara 8 jenis lainnya belum masuk kedalam ketentuan tersebut.

Keempat, sekitar 27,32 persen pengguna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa

Kelima, ada 72 gembong narkoba yang beroperasi di Indonesia dengan omzet menurut perkiraan BNN mencapai Rp1 triliun per tahun.

Keenam, kebutuhan narkoba bagi 5,9 (bulatkan menjadi 6 juta) sampai akhir 2015 adalah sebesar 6 juta gram per minggu (dengan asumsi satu orang pengguna menghabiskan 1 gram dalam satu minggu). Angka ini sama dengan 6 ton (misalnya sabu) per minggu.

Ketujuh, nilai uang yang dihabiskan oleh pengguna narkoba (sabu) adalah 6 juta gram dikali Rp2 juta (harga eceran sabu di Jakarta) sama dengan Rp12 triliun per minggu atau Rp1,7 triliun per hari, atau Rp624 triliun per tahun atau setara dengan sekitar 35 persen APBN Indonesia tahun 2017 yang sebesar Rp 2.133,2 triliun.

Kedelapan, sampai Oktober 2017, sedikitnya 134 orang terpidana mati narkoba yang belum dieksekusi dan sebagian masih menjalankan bisnis narkoba dari balik jeruji besi.

Kesembilan, upaya  Kepala BNN Budi Waseso menghentikan penyeludupan narkoba dari China yang dilakukan dengan menandatangani Memorandum of understanding (MoU) dengan National Narcotics Control Commission (NNCC) China, tidak berjalan efektif, terbukti arus masuk narkoba dari China ke Indonesia terus berlangsung dan semakin masif. MoU itu penting karena 80 persen narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari China.

Kesepuluh, upaya negara-negara yang tergabung dalan ASEAN yang sepakat memerangi peredaran narkoba melalui ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASEAN SITF), termasuk bersinergi antar instansi seperti Bea cukai, imigrasi, PPATK, Polri, Bakamla dan lainnya, tidak efektif.

Kesebelas, pernyataan Presiden Jokowi dan juga Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian soal tembak mati gembong narkoba, tidak menciutkan nyali para gembong, terbukti arus masuk dan peredaran gelap narkoba terus berlangsung masif.

Keduabelas, dengan pertambahan pengguna narkoba yang mencapai 340.000 orang per bulan, maka sepanjang tahun 2016 dan 2017 terjadi penambahan penggunan narkoba sebesar 8.160.000 orang. Ditambah pengguna narkoba tahun 2015 sebanyak 6 juta, maka pengguna narkoba sampai akhir 2017 mencapai 14.160.000 pengguna.

BNN Super Body

Dengan jumlah pengguna mencapai 14.160.000 orang pada akhir 2017 maka potensi pasar narkoba di indonesia mencapai 14.160.000 gram per minggu. Angka ini diperoleh dengan asumsi seorang pengguna menghabiskan 1 gram dalam satu minggu atau sekitar 2 ton per hari.

Tidak heran kalau Budi Waseso tidak terlalu gembira dengan dua kali penangkapan narkoba masing-masing 1 dan 1,6 ton sabu awal tahun 2018 ini.  Menurut Budi Waseso, narkoba yang tertangkap itu tidak sampai 10 persen dari narkoba yang diseludupkan dan berhasil lolos. Tidak tertutup kemungkinan setiap hari ada kapal yang menyeludupkan narkoba ke Indonesia dalam jumlah satu atau dua ton sekali kirim.

Dari hal-hal yang disebutkan di atas, termasuk pernyataan Budi Waseso soal penangkapan narkoba yang  tidak lebih dari 10 persen, maka satu hal dapat disimpulkan, BNN kewalahan atau malah sudah tidak berdaya melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Kewalahan dalam hal ini bisa karena masifnya penyeludupan dan peredaran gelap narkoba, bisa karena ketidakmampuan aparat atau karena masalah integritas aparat, atau bisa juga karena kombinasi ketiganya.

Bagaimana solusinya? Salah satunya yang sangat layak dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai poin baru dalam revisi UU Narkotika yang sekarang ini sedang dirumuskan adalah, menjadikan BNN sebagai lembaga super body seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewenangan yang diberikan kepada BNN sebagaimana tertera dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada sekarang, sudah cukup besar. Namun, masih terdapat sejumlah kelemahan.

Sedikitnya tiga hal yang dinilai perlu ditambahkan dalam revisi UU 35 Tahun 2009.

Pertama, soal rentang kendali. Dalam UU 35 Tahun 2009  disebutkan, Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotrapika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk termbakau dan alkohol . BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Rentang kendali ini berbeda dengan rentang kendali Ketua KPK, berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Untuk memperkuat BNN dan menjadikannya sebagai lembaga super body seperti KPK, maka rentang kendali BNN perlu disamakan dengan rentang kendali KPK.  Seperti KPK yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka BNN juga dinilai sangat perlu diberikan status independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Selain itu, kewenangan melakukan penyadapan juga dinilai perlu diberikan kepada BNN. Dalam UU 35 tahun 2009 pasal 75 huruf (i) BNN diberikan kewenangan penyadapan secara terbatas. Kewenangan terbatas dapat dilihat  Pasal 77 (1) berbunyi, Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BNN memang diperkenankan melakukan penyadapan tanpa memperoleh izin pengadilan terlebih dahulu sebagaimana diatur pada Pasal 78 (1). Namun dalam ayat (2) ditegaskan, dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Wewenang melakukan penyadapan ini penting diberikan kepada BNN, tidak saja untuk membatasi ruang gerak pengedar, tetapi juga untuk tugas pengintaian. Wewenang Ini sekaligus berguna untuk mengawasi prilaku aparat di lapangan.

UU 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan ini dinilai perlu disertakan dengan kewenangan melakukan penuntutan seperti KPK.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan sudah waktunya semua pihak menyatakan jihad melawan narkoba. Pasalnya, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah memasuki tahap gawat darurat.

“Kini kita bukan hanya perang, melainkan saya nyatakan kita berjihad melawan narkoba. Ini demi masa depan serta kedaulatan bangsa dan negara,” tegas Bamsoet di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Salah satu implementasi jihad tersebut dapat diwududkan dengan memperkuat BNN menjadi lembaga super body seperti KPK []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here