Jaga Kerukunan, DPRD Jatim Gelar FGD Kebhinekaan

0
41

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung penuh dan mengapresiasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) tentang nilai-nilai kebangsaan dalam memperkuat kebhinnekaan yang dilakukan Komisi A DPRD Jawa Timur. Menurut Soekarwo, langkah tersebut sebagai salah satu cara untuk menjaga kerukunan antar umat di Jawa Timur.

“Itu kita harapkan menjadi salah satu cara untuk menjaga tetap utuhnya kebhinnekaan, utamanya di Jawa Timur,” ujar Soekarwo saat menyampaikan sambutan Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Empat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Jatim, akhir pekan kemarin.

Melalui FGD, lanjut Soekarwo akan diperoleh masukan-masukan, langkah konkrit, dan kesepahaman yang perlu dilakukan agar kerukunan antar warga masyarakat tidak terganggu, ketenteraman dan ketertiban umum terwujud, serta tidak terjadinya diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, serta ras antar golongan dan gender. Menurutnya, semua elemen harus ikut menjaga ketertiban dan kerukunan.

Juga ditegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri tidak membolehkan organisasi di Jawa Timur tidak mencantumkan Pancasila dan UUD 1945 di dalamnya.

“Ini poin penting untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Gubernur.

Kemudian, secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo menjelaskan FGD kebangsaan dilakukannya secara terus menerus sejak 19 November 2017, saat diselenggarakan Forum Sinergitas DPRD provinsi se Indonesia.

“Salah satu tujuan dari FGD adalah, yakni terwujudnya toleransi antar sesama warga bangsa, keamanan, dan untuk menjaga ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Soekarwo mengatakan, Pancasila adalah pandangan hidup, kemudian juga menjadi filosofi Negara Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memasukkannya dalam Pembukaan UUD 1945. “Artinya Pancasila tidak sekedar pandangan hidup. Tetapi Pancasila sudah menjadi roh dari konstitusi NKRI,” tegasnya.

Ia menjelaskan, di negara manapun tidak diperbolehkan ada yang melanggar konstitusi. Karena itu, kalau ada organisasi yang tidak setuju atau tidak mencantumkan Pancasila maka tidak diperbolehkan ada di Indonesia. “Ini konsep kenegaraan. Di negara manapun konstitusi harus tetap dihormati,” tuturnya.

Untuk itu, kedepannya, Pakde Karwo berharap ada peraturan daerah yang mengatur tentang ketaatan terhadap konstitusi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here