Jagoan-jagoan PDIP Keok di Pilkada Serentak, Pertanda Apa?

0
379
Kekalahan PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2018, salah satu penyebabnya pengaruh Megawati sebagai ketua umum sudah menurun.

Nusantara.news, Jakarta – Hasil hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di 17 provinsi menunjukkan fakta bahwa jagoan PDI Perjuangan berguguran. Pertanda apa?

Kekalahan PDIP di 13 provinsi dari 17 provinsi yang mengikuti Pilkada serentak membuat publik bertanya-tanya, bagaimana bisa partai penguasa kehilangan momentum besar. Banyak faktor yang menyebabkan jagoan-jagoan yang diusung PDIP keok. Namun sebelum itu kita lihat dulu hasil hitung cepat Pilkada serentak 2018 di 17 provinsi.

Pilkada Sumatera Utara

Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah unggul hasil hitung cepat sementara Pilgubsu 2018. Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (nomor urut 1), yang didukung PAN, PKS, NasDem, Golkar, Hanura, dan Gerindra. Sedangkan nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus didukung PDIP dan PPP.

Empat lembaga survei, Charta Politika, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator dan LSI menyatakan Edy-Musa unggul. SMRC menyatakan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 58,81 persen dan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus: 41,19 persen. Indikator menyatakan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 56,64 persen dan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus: 43,36 persen. LSI menyatakan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 57,12 persen dan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus: 42,88 persen. Charta Politika menyatakan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah: 59,98 persen dan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus: 40,02 persen.

Pilkada Riau

Pemungutan suara di di Bumi Lancang Kuning (Provinsi Riau) menempatkan pasangan nomor urut 1 gubernur Syamsuar-Edy Nasution yang diusung PAN, NasDem dan PKS sebagai pemenang. Hasil hitung cepat PolMark Syamsuar-Edy memperoleh suara 38,17 persen.

Pasangan nomor urut 2 Arsyadjuliandi Rahman-Suyatno diusung Golkar, PDI-P dan Hanura, memperoleh suara 24,35 persen. Pasangan calon nomor urut 3, Firdaus-Rusli Effendi diusung Demokrat dan PPP memperoleh suara 20,23 persen.  Terakhir pasangan Lukman Edy-Hardianto diusung Gerindra dan PKB dengan perolehan suara 17,25 persen.

Pilkada Sumatera Selatan

Pilkada serentak untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 dimenangkan pasangan nomor urut 1 Herman Deru-Mawardi Yahya yang diusung NasDem, PAN, dan Hanura. Nomor urut 2 pasangan Saifuddin Aswari Rivai-Irwansyah diusung Gerindra dan PKS. Nomor urut 3 pasangan Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyudin diusung Demokrat, PPP dan PBB. Sedangkan nomor urut 4 pasangan Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas diusung Golkar, PDIP, dan PKB.

Hasil hitung cepat LSI Herman-Mawardi meraih 35,54 persen, Dodi-Giri 32,10 persen, Ishak-Yudha 21,01 persen, dan Rivai-Muhammad di urutan buncit 11,35 persen. Hitung cepat Charta Politika Paslon 4 berhasil mengimbangi paslon nomor urut 1 dengan perolehan suara 33,66 persen. Disusul paslon nomor urut 3 sebanyak 20,27 persen dan terakhir paslon nomor 4 dengan perolehan 12,41 persen. LSI mencatat Paslon nomor 1 mendapatkan suara 36,02 persen, nomor urut 4 dengan 33,05 persen, nomor urut 3 19,68 persen, dan terakhir nomor urut 2 11,25 persen.

Pilkada Lampung

Hasil hitung cepat lembaga survei Charta Politika di Pilkada Lampung. Pasangan nomor urut 1 Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri yang menjadi petahana dan diusung PPP, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat memperoleh suara 29,53 persen.

Pasangan nomor urut 2 Herman Sanusi dan Sutono yang didukung oleh PDIP memperoleh suara 22,63 persen. Pasangan nomor urut 3 Arinal Djunaidi dan Chusnunia yang diusung oleh PAN, PKB, dan Partai Golkar memperoleh suara 37,96 persen. Sedangkan Pasangan nomor urut 4 Mustafa dan Ahmad Jajuli yang diusung oleh Partai Hanura, PKS, dan Partai NasDem memperoleh suara 9,88 persen.

Pilkada Jawa Barat

Pasangan calon nomor urut satu, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul memimpin suara berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh SMRC dan LSI. Kandidat yang diusung oleh Partai Hanura, PPP, PKB, dan Partai Nasdem ini unggul 32,26 persen (SMRC) dan 33 persen (LSI) dari tiga pasangan lain, yaitu TB Hasanuddin-Anton Charliyan diusung PDIP, Sudrajat-Ahmad Syaikhu diusung PAN, Gerindra, dan PKS, dan pasangan petahana Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi diusung Demokrat dan Golkar.

Posisi kedua perolehan suara diraih pasangan yang Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan 29,58 persen suara (SMRC) dan 28 persen (LSI). Sementara pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menempati posisi ketiga dengan perolehan suara 25,38 persen (SMRC) dan 26,1 persen (LSI), disusul TB Hasanuddin-Anton Charliyan di urutan buncit dengan mendapat 12,77 persen suara (SMRC) dan 13 persen (LSI).

Pilkada Jawa Tengah

Di Pilkada Jawa Tengah tiga lembaga survei pada Litbang Kompas, SMRC, dan LSI menyatakan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen Zubair yang diusung PDIP, PPP, Nasdem dan Demokrat menang telak dari pesaing semata wayangnya Sudirman Said-Ida Fauziyah yang diusung Partai Gerindra, PKB, PAN dan PKS.

Hitung cepat Litbang Kompas menyatakan Ganjar Pranowo-Taj Yasin: 58,34 persen dan Sudirman Said-Ida Fauziyah: 41,66 persen. Hitung cepat SMRC menyatakan Ganjar Pranowo-Taj Yasin: 58,58 persen dan Sudirman Said-Ida Fauziyah: 41,42 persen. Hitung cepat LSI menyatakan Ganjar Pranowo-Taj Yasin: 58,26 persen dan Sudirman Said-Ida Fauziyah: 41,74 persen.

Pilkada Jawa Timur

Pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Sukarno yang diusung PDIP, PKB, Gerindra, dan PKS harus mengakui keunggulan pesaingnya pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak diusung Partai Demokrat, Golkar, NasDem, PPP, PAN, dan Hanura.

Dari 92.75 persen suara yang telah masuk, Khofifah memperoleh 52,31 persen, sedangkan Gus Ipul-Puti 47,69 persen. SMRC data masuk 99,75 persen, pasangan Khofifah-Emil memperoleh suara 52,28 persen dan pasangan Saifullah-Puti memperoleh suara 47,72 persen. Indikator data masuk 100 persen, Khofifah-Emil mendapat suara 53,63 persen dan Saifullah-Puti 46,37 persen.

Dan LSI data masuk 100 persen, Khofifah-Emil unggul perolehan suara 54,29 persen dan Saifullah-Puti 45,71 persen.

Pilkada Bali

Hasil hitung cepat lembaga SMRC menempatkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dalam Pilkada serentak, I Wayan Koster dan Tjokorda Artha Ardhana Sukawati (Koster-Cok) unggul dari pesaingnya Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta.

Pasangan yang diusung PDIP, PAN, PKB, Hanura, dan PPP tersebut unggul dengan perolehan suara 56,83 persen.  Lawannya Rai Mantra-Sudikerta diusung Golkar, Partai NasDem, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PBB mendapat 43,17 persen.

Pilkada Nusa Tenggara Barat

Hasil sementara hitung cepat LSI Denny JA dalam Pilkada Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan pasangan Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah unggul. Pasangan nomor urut 1 Suhaili Fadhil Thohir-Muhammad Amin diusung PKB, Nasdem, dan Golkar mendapatkan 30,24 persen.  Pasangan nomor urut 2 Ahyar Abduh-Mori Hanafi diusung Gerindra, PAN, PPP, Hanura, PDIP, dan PBB mendapatkan 25,92 persen. Pasangan nomor urut 3 Zulkiflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah diusung Demokrat dan PKS mendapatkan 31,46 persen. Pasangan nomor urut 4, Ali Bin Dahlan-Gede Sakti Amir Murni jalur independen mendapatkan 12,38 persen.

Pilkada Nusa Tenggara Timur

Di Pilkada serentak Nusa Tenggara Timur (NTT), pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi diusung Nasdem, Golkar, Hanura, dan PPP, hasil hitung cepat SMRC unggul 35,62 persen. Selanjutnya berada di posisi kedua pasangan Marianus Sae dan Emilia Nomleni dengan angka 27,19 persen. Marianus Sae-Emilia Nomleni didukung oleh PDI-P dan PKB. Berada di urutan tiga, pasangan Esthon Foenay-Christian Rotok dengan angka 19,87 persen. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, PAN dan Partai Perindo. Berada di tempat terakhir pasangan Benny Kabur Harman-Benny Alexander Litelnoni dengan angka 17,32 persen. Pasangan ini didukung oleh Partai Demokrat, PKS dan PKPI.

Pilkada Sulawesi Selatan

Lembaga survei SMRC dan LSI telah memfinalisasi hasil hitung cepat Pilgub Sulawesi Selatan. Hasilnya, pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman diusung PDIP, PAN, dan PKS menang. Pasangan nomor urut 3 ini memperoleh suara 43.2 persen (SMRC) dan 42.9 persen (LSI Denny JA) dari 100 persen suara yang masuk.

Nurdin Halid-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar diusung Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI mendapat suara 28.9 persen (SMRC) dan 26.6 persen (LSI). Pasangan nomor urut 4, yaitu Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar  jalur perseorangan memperoleh suara 18.2 persen (SMRC) dan 20.2 persen (LSI). Di posisi buncit ditempati pasangan nomor urut 2 Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo diusung koalisi Gerindra, PBB, dan PPP mendapat suara 9.8 persen (SMRC) dan 10.3 persen (LSI).

Pilkada Sulawesi Tenggara

Lembaga survei The Haluoleo Institute dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) menggelar hitung cepat Pilkada Sulawesi Tenggara 2018. Hasilnya, pasangan cagub nomor urut 1 Ali Mazi-Lukman Abunawas unggul dibanding dua calon lainnya.

Pasangan cagub nomor urut 1 Ali Mazi-Lukman Abunawas, memperoleh suara 42,52 persen. Pasangan nomor urut 2 Asrun-Hugua dengan perolehan suara 25,15 persen, sedangkan pasangan nomor urut 3 Rusda Mahmud-LM Sjafei Kahar dengan perolehan suara 32,46 persen.

Pasangan nomor urut 1 diusung Partai Golkar dan Nasdem. Pasangan nomor urut 2 diusung PAN, PKS, PDIP, Gerindra, dan Hanura. Kemudian pasangan nomor urut 3, diusung oleh PPP, Demokrat dan PKB.

Pilkada Maluku Utara

Kompetisi ketat Pilkada serentak terjadi di Maluku Utara (Malut). Hasil hitung cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara berdasarkan entri data form C1, paslon gubernur petahana Abdul Gani Kasuba dan wakilnya Al Yasin Ali (AGK-Ya) unggul sementara. Dari 2.137 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang masuk sudah mencapai 1.605 atau 76,11 persen.

Paslon nomor urut 3, AGK-Ya yang diusung PDIP dan PKPI itu meraih 126.921 suara atau 30,42 persen, disusul paslon nomor urut 1, Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-Rivai) yang diusung Partai Golkar dan PPP dengan 120.015 suara atau 28,76 persen.

Sementara paslon nomor urut 2, Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaluddin (Bur-Jadi) yang diusung Partai Hanura, Demokrat, Nasdem, PBB dan PKB meraih 121.677 suara atau 29,16 persen. Sedangkan paslon nomor urut 4, Muhammad Kasuba dan Abdul Madjid Husen (MK-Maju) yang diusung PKS, Gerindra dan PAN memperoleh 48.644 suara atau 11,66 persen.

Pilkada Maluku

Di Pilkada Maluku, hasil hitung cepat LSI menempatkan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut dua Murad Ismail-Barnabas Orno diusung 7 parpol PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP, dan Demokrat sebagai pemenang dengan angka 40,63 persen.

Pasangan petahana Said Assagaff-Andreas Rentanubun diusung PKS, Demokrat, dan Golkar di posisi ke dua dengan angka keterpilihan 32,10 persen dan pasangan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath jalur independen di posisi 27,27 persen.

Pilkada Kalimantan Barat

Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Barat, pasangan Sutarmidji-Ria Norsan diusung PKB, Hanura, PKS, Nasdem dan Golkar melenggang dengan raihan 50,2 persen. Di bawahnya Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot diusung PKPI, Demokrat dan PDIP mendapat suara 42.92 persen dan pasangan Milton Crosby-Boyman Harun diusung PAN dan Gerindra mendapat 6,87 persen.

Pilkada Kalimantan Timur

Kompetisi ketat juga terjadi di Kalimantan Timur. Pasangan cagub Kalimantan Timur nomor urut 3 Isran Noor dan Hadi Mulyadi diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN menjadi pemenang. Hasil hitung cepat LSI pasangan ini (Isran Noor-Hadi Mulyadi) mendapat 31,2 persen. Di bawahnya pasangan Rusmadi Wongso-Safaruddin diusung PDIP dan Hanura mendapat 24,3 persen. Pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian diusung Demokrat, PPP, dan PKB mendapat 23,1 persen, dan pasangan Andi Sofyan Hasdam-Nusyirwan Ismail diusung Golkar dan Nasdem mendapat 21,4 persen.

Pilkada Papua

Dua pasangan bertarung di Pilkada Papua, yakni Lukas Enembe-Kleman Timar diusung Demokrat, Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PKB, PKS, PKPI, dan PPP, sedangkan pasangan John Wempi Wetipo-Habel Melkias diusung PDIP dan Gerindra. Karena masih terkendala karena faktor logistik dan konflik, belum dilakukan hitung cepat dan masih ada dua kabupaten yang belum melaksanakan Pilkada.

Faktor kekalahan PDIP

Fakta PDIP kehilangan momentum besar jelang 2019, mengindikasikan bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi dengan ‘janji-janji’ partai penguasa. Banyak indikator yang menyebabkan PDIP kalah telak di Pilkada serentak.

Pertama, tidak konsistennya PDIP mengawal janji-janji Nawa Cita yang telah direncanakan. Rakyat menyoroti ketidakkonsistenan itu dari kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang notabene perwakilan dari PDIP.

Selama empat tahun memerintah, tidak ada satupun dari 15 paket kebijakan ekonomi Jokowi saat ini dinilai belum mampu mengatasi sejumlah permasalahan masyarakat. Mulai sembako mahal, pekerjaan susah, ekonomi sulit, listrik naik, walaupun di sisi lain masyarakat puas pada pembangunan infrastruktur.

Paling nyata saat Hari buruh internasional atau May Day beberapa waktu lalu, kalangan buruh mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mengangkat kesejahteraan mereka.  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan kebijakan tentang Peraturan Presiden 20 tahun 2018 mengenai Tenaga Kerja Asing, dinilai telah menggerus lapangan kerja buruh. Dengan cara menghapuskan kewajiban berbahasa Indonesia kemudian menghapuskan ratio antara jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal, Jokowi dinilai menciptakan lapangan kerja bukan untuk orang Indonesia tapi untuk tenaga kerja asing.

Sehingga wajar muncul tingkat kejenuhan pada rakyat dan menginginkan adanya peralihan kekuasaan. Indonesia Network Election Survei (INES) merilis hasil penelitian. Disebutkan mayoritas masyarakat Indonesia ingin ada presiden baru tahun 2019. Dari 2.180 responden adalah 67,3 persen responden menginginkan presiden baru pada 2019. 21,3 Persen responden menjawab dilanjutkan kepemimpinan sekarang dan sisanya sebesar 11,4 persen menjawab tidak tahu. Yang membuat jenuh dengan kepemimpinan Jokowi versi INES, disebabkan masyarakat masih mengingat janji Jokowi-JK selama kampanye.

Delapan janji kampanye yang diingat oleh responden adalah swasembada pangan 89,8 persen disusul dengan penurunan harga sembako 89,1 persen dan membeli kembali Indosat 88,7 persen. Lalu ada menolak utang luar negeri 85,7 persen, penciptaan lapangan kerja 84,8 persen, membangun infrastruktur 82,3 persen, membangun tol laut 80,6 persen, dan tidak bagi-bagi kursi ke partai 70,6 persen. Dari responden itu, hanya 19,5 persen menyatakan janji Jokowi-JK dipenuhi. Sedangkan 68,2 persen mengatakan tidak menepati janji.

Kedua, banyak kader/pejabat PDIP yang terjerat kasus korupsi. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari. Menurutnya, kekalahan calon kepala daerah yang diusung PDIP seperti di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur lantaran operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi yang menjerat kader PDIP bukan hanya dua yang diungkapkan Eva. Korupsi korupsi yang menjerat kader PDIP banyak terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia, sehingga menjadi efek domino bagi Pilkada serentak 2018.

Sejak era reformasi bergulir pada 2002, tercatat telah terjadi 341 kali perkara korupsi yang dilakukan oleh kader dari 12 partai politik. Kader PDIP menjadi jawara dengan menyumbang 120 kasus, lalu disusul Golkar dengan 82 kasus dan Demokrat 42 kasus. Posisi selanjutnya ditempati PAN dengan 36 kasus, PKB 18 kasus, PPP 15 kasus, Gerindra 10 kasus, Hanura 7 kasus, PKS 4 kasus, PBB 3 kasus, PKPI 2 kasus dan Nasdem 2 kasus.

Indeks korupsi yang dirilis ICW periode 2002-2014 mencatat skor tertinggi PDIP sebagai parpol yang paling rentan kadernya terlibat korupsi. Tiga besar dari riset ICW itu adalah PDIP (7.7), PAN (5.5), dan Golkar (4.9). Sementara ‎data KPK 2005-2013 menyatakan bahwa 40 kader Golkar terlibat korupsi, diikuti PDIP 27, Demokrat 17, PAN 8, PPP 8, PKB 2, Gerindra 2, PKS 1, PBR 2, PKPI 1, PBB 2.

Pada tahun ini saja ada tiga politisi PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terjerat korupsi. Sebut saja Bupati Purbalingga Tasdi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 5 Juni 2018. Tasdi merupakan Ketua DPC PDIP Purbalingga. Selang tiga hari atau tepatnya Jumat dinihari, 8 Juni 2018, KPK menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Blitar dan juga Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Bupati tulungagung Syahri Mulyo juga ditetapkan menjadi tersangka. Padahal Syahri sendiri diusung kembali oleh PDIP sebagai calon petahana pada Pemilihan Bupati 2018.

Ketiga, kekalahan jagoan-jagoan PDIP disebabkan salah memilih tokoh. Banyak jagoan PDIP yang terkesan dipaksakan tanpa melihat fakta elektabilitasnya. Seperti ketika Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memilih Djarot Saiful Hidayat sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Padahal masih banyak kader PDIP asli Sumut yang lebih pantas diusung ketimbang mantan Walikota Blitar yang sudah gagal di Pilgub DKI Jakarta.

Di Jawa Barat malah lebih tragis. PDIP sebagai parpol dengan elektoral kursi terbesar di Jabar, sehingga bisa mengusung pasangan calon tanpa koalisi malah jagoannya TB Hasanuddin-Anton Charliyan menempati urutan buncit.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menganalis, kekalahan di Jabar karena duet PDIP tak kuat dan tak dekat dengan warga pemilih. Berbeda hasilnya kalau dekat dengan warga seperti di Pilgub Bali, Jateng, PDIP menang.

Demikian pula di Pilgub Kalbar, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyoroti trah politik dinasti sudah tak menjadi acuan. Kekalahan Karolin Margret-Suryadman Gidot yang diusung PDIP di Pilgub Kalbar juga merupakan salah pilih. Karolin sendiri merupakan putri dari mantan gubernur Kalbar dua periode, Cornelis.

Masyarakat sebagai pemilih bisa menentukan suaranya tanpa melihat trah calon pemimpin. “Pemilih sudah cerdas melihat. Politik dinasti bukan jaminan bakal terpilih generasi penerusnya. Lembaga survei sudah analisis kelemahan Karolin,” ujar Adi.

Di Jawa Timur, duet pasangan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul-Puti Guntur juga merupakan pilihan yang dipaksakan. PDIP memilih Gus Ipul sudah tepat. Tapi pasangannya? Kelemahan PDIP di Jatim justru terletak di figur Puti. Puti yang merupakan mantan anggota DPR dari Jabar dinilai belum mengakar di Jatim, kendati mengusung nama besar kakeknya Bung Karno. Hal ini berbeda apabila Gus Ipul duet Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya dipilih PDIP, mungkin hasilnya akan berbeda antara Gus Ipul-Anas dan Gus Ipul-Puti.

Dan dari semua jagoan-jagoan PDIP yang terkesan dipaksakan tadi, faktor lawan tandingan juga kurang diperhatikan oleh PDIP. Kualitas lawan politik PDIP lebih bagus ketimbang calon yang diusungnya.

Keempat, pengaruh Megawati sebagai ketua umum PDIP sudah menurun. Dalam Pilkada serentak ini Megawati masih menunjukkan superioritasnya sebagai the ruling party. Padahal PDIP sejatinya mempunyai ‘senjata ampuh’ yang diabaikan yakni Presiden Jokowi. Sebagai orang nomor satu di Indonesia pengaruh Jokowi sangat besar. Tidak diberikan ruang kepada Jokowi untuk terlibat dalam membuat keputusan partai seolah menegaskan PDIP tetap menganggapnya petugas partai.

Kekalahan PDIP di banyak provinsi ini setidaknya menjadi bahan evaluasi dalam mengusung figur-figurnya ke depan. Tanda-tanda alam ini menunjukkan sudah waktunya dilakukan reformasi di internal PDIP, termasuk Megawati. Tapi masalahnya, apakah berani. Sebaliknya kalau dibiarkan, justru akan menjadi kehancuran bagi PDIP. Mengutip Mochtar Lubis dalam buku Manusia Indonesia, kelas karakter pemimpin seperti itu ibarat hipokrit. Apakah PDIP mau disebut hipokrit? []

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here