Jaksa tak Menuntut Ahok Masuk Penjara

0
265
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berbincang dengan kuasa hukumnya usai pembacaan tuntutan oleh Jaksa di PN Jakarta Utara. (Foto; Antara)

Nusantara.news, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Ali Mukartono menuntut terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Dalam Surat Tuntutan (requisitoir) yang dibacakan dalam persidangan di PN Jakarta Utara yang mengambil tempat di Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (20/4), JPU meyakini Ahok terbukti melanggar Pasal 156 KUHP.

Pasal 156 mengatur tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Menyatakan terdakwa Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan pernyataan permusuhan atau kebencian atau penghinaan terhadap satu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP,” kata jaksa Ali Mukartono.

Jadi, Jaksa tidak menilai Ahok terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 156-a KUHP yang mengatur tentang penodaan agama yang dianut di Indonesia. Tuntutan yang terbukti hanya pelanggaran Pasal 156 KUHP.

“Mengingat pasal kesengajaan dalam pasal 156a adalah memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian terhadap pasal 156-a tak dapat/tepat diterapkan dalam kasus,” ujar salah satu JPU.

Semula JPU mendakwa Ahok melanggar salah satu dari kedua pasal tersebut. Dalam model dakwaan alternatif seperti itu, Jaksa pada saat menuntut memang boleh memilih salah satu dari kedua dakwaan itu yang dianggapnya terbukti berdasarkan fakta persidangan. Salah satu saja dari dua dakwaan itu yang terbukti, dan majelis hakim dapat diyakinkan  bahwa memang Ahok melakukan perbuatan pidana, maka vonis bersalah bisa langsung dijatuhkan.

Berbeda dengan jenis dakwaan kumulatif, karena semua pasal yang didakwakan harus terbukti pelanggarannya. Terdakwa didakwakan dengan beberapa tindak pidana sekaligus, dan semuanya mesti diperiksa di muka persidangan, karena setiap tindak pidana tersebut berdiri sendiri.

Kini, dengan menuntut Ahok dihukum Ahok  pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun, berarti JPU tidak merasa perlu untuk memenjarakan Ahok.

Sebab, dalam pidana percobaan (voorwaardelijke), terpidana tidak perlu menjalani hukuman penjara, apabila dalam masa hukuman percobaan selama dua tahun itu dia tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain.

Dalam Pasal 14 a ayat 1 KUHPdisebutkan, “Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.”

Artinya, kalau hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan JPU, maka Ahok tidak perlu menjalani hukuman di penjara. Ahok akan tetap melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta sampai selesai pada 15 Oktober 2017 nanti, meski dalam status terpidana. Kecuali, jika Majelis Hakim  PN Jakarta Utara yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto memutuskan berbeda.

Hakim menargetkan putusan akan dibacakan pada akhir Mei depan. Sebelum itu, masih ada tiga kali sidang lagi untuk mendengarkan pembacaan pembelaan (pleidoi) terdakwa dan pengacaranya, penyampaian replik dari JPU dan duplik dari terdakwa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here