Jalan Buntu Berantas Korupsi

0
83

DALAM acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 9 Desember yang diperingati kemarin (4/12/2018), sejumlah ketua umum partai politik hadir memenuhi undangan KPK. Ini untuk pertama kalinya para pemimpin partai diundang dari acara tersebut. “Mudah-mudahan nanti para pimpinan parpol berjanji atau membuat komitmen,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Ini memang berkaitan dengan data terbaru yang dirilis KPK pekan lalu bahwa mayoritas pelaku korupsi yang berhasil mereka tangkap berasal dari partai politik. “Sebanyak 69 persen yang ditangkap KPK berlatarbelakang parpol,” kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja AntarKomisi dan Instansi KPK, Sujanarko di Jakarta, pekan lalu (30/11/2018). Oleh karena itu, lanjut Sujanarko, KPK sengaja melakukan sosialisasi ke kantor-kantor partai politik.

Artinya hanya 31 persen pelaku korupsi yang ditangkap KPK yang bukan berasal dari partai. Tetapi, kita bisa menduga, 31 persen pelaku itu pun masih ada tali temalinya dengan orang-orang yang berasal dari partai politik. Karena peluang korupsi itu hanya lahir dari kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah partai politik.

Dalil klasik Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup, menemukan wujudnya yang sempurna di Indonesia.  Meski dalam teori, kekuasaan negara itu terbagi dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi kekuasaan sejati itu sesungguhnya ada dalam genggaman partai politik.

Tidak ada orang yang bisa menduduki kursi kekuasaan eksekutif, baik kepala daerah maupun kepala negara, tanpa partai politik. Partai politiklah yang mengusung mereka dalam pemilihan umum, kecuali satu-dua kepala daerah yang mencalonkan diri secara independen. Demikian pula kekuasaan legislatif, karena lembaga itu memang terdiri dari fraksi-fraksi partai politik.

Bahkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi pun ditentukan oleh partai politik. Menurut Pasal 8  UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, hakim agung dipilih oleh DPR berdasarkan hasil seleksi oleh Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial pun diangkat berdasarkan persetujuan DPR.

Demikian pula Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Jadi, tetap saja diajukan oleh institusi yang kental bau partai politik, karena MA, DPR dan presiden adalah hasil seleksi partai politik.

Dipilih atau disetujui oleh DPR, ya, berarti dipilih atau disetujui oleh partai politik. Karena anggota DPR menjalankan misi partainya di lembaga legislatif.

Tidak hanya itu, tangan kekuasaan partai politik sudah merambah sangat jauh, sampai ke persetujuan pengangkatan siapa yang akan ditunjuk menjadi Gubernur Bank Indonesia, duta besar, Panglima TNI atau Kapolri.

Jadi, tidak ada lembaga di negara yang luput dari tangan-tangan partai politik. Tetapi, seperti diungkapkan KPK tadi, tangan yang sebegitu panjang ternyata berlumuran dosa: 69 persen pelaku korupsi berasal dari partai politik. Seandainya KPK bermulut lancang seperti tajamnya mulut politisi, mungkin mereka akan mengatakan partai adalah sarang pencuri uang negara.

Repotnya, tidak ada mekanisme hukum untuk memberikan sanksi bagi tangan-tangan kotor itu. Pernah ada wacana sejak lama tentang pembubaran partai yang terlibat korupsi, tetapi tak pernah menjadi kenyataan. Wacana ini buntu tertutup perundang-undangan, karena perundang-undangan adalah produk legislasi DPR, yang sekali lagi adalah perpanjangan tangan partai.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 j.o. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, melakukan korupsi tidak termasuk alasan untuk membubarkan partai. Dalam Pasal 40 ayat 2 memang ada larangan bagi partai untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini sebetulnya cukup untuk menjadi korupsi alasan pembubaran. Sebab korupsi jelas pelanggaran hukum.

Tetapi, menerapkan sanksi ini, juga mustahil. Sebab, dalam  Pasal 68 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa pemohon pembubaran partai itu ke MK adalah pemerintah (pusat). Dalam ayat 2 disebutkan, pemerintah wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang alasan permohonan pembubaran. Itu pun dibatasi pada ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan UUD.

Artinya, hanya kegiatan yang bertentangan dengan UUD saja yang boleh menjadi alasan permohonan pemerintah untuk membubarkan partai. Tidak ada kalimat dalam pasal itu yang mengatakan kegiatan yang bertentangan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga dapat menjadi alasan. Jadi, dalam prakteknya, peluang yang dibuka oleh Pasal 40 ayat 2 UU Partai Politik ditutup oleh Pasal 68 ayat 2 UU MK. Sudah begitu, toh Presiden sebagai kepala pemerintahan pusat adalah hasil pilihan partai politik.

Kalau begitu, mungkinkah UU Partai Politik direvisi dan memasukkan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi sebagai dasar pembubaran, atau setidaknya sebagai dasar pengenaan sanksi kepada partai? Lagi-lagi mustahil. DPR tak akan mau memasukkan ketentuan tersebut. Sebab itu berarti mereka akan membunuh partainya sendiri. Pemerintah juga tak akan berani. Sebab, presiden sebagai kepala pemerintahan diusung oleh partai politik. Nyali presiden akan semakin ciut manakala yang terlibat korupsi adalah partai-partai besar yang sangat determinan dalam proses pencalonan presiden.

Jadi, apa boleh buat, pemberantasan korupsi politik ini memang berada di jalan buntu. Harapan Ketua KPK, “Mudah-mudahan para pimpinan parpol membuat komitmen” mungkin hanya harapan hampa belaka.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here