Jalan Buntu Mengusut Mahar Politik La Nyalla?

0
130

Nusantara.news, Surabaya – Kicauan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti rupanya membuat gerah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim. Pada Senin (15/1/2018), Bawaslu mengundang mantan Ketua Umum PSSI untuk mengklarifikasi kicauannya soal mahar politik pemilihan gubernur Jawa Timur pada Partai Gerindra.

“Seperti surat yang beredar itu, memang betul Pak La Nyalla kami undang untuk hadir di kantor Bawaslu Jatim untuk dimintai klarifikasi terkait isu (mahar pencalonan Pilgub Jatim) yang beredar itu. Klarifikasi, bukan pemeriksaan,” kata Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin.

Dijelaskan Amin, klarifikasi terhadap La Nyalla diperlukan kendati dia bukan calon gubernur Jatim. Menurutnya, hal itu untuk mengantisipasi agar isu mahar politik tidak menjadi bola panas yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada di Jatim. “Lebih kepada antisipasi agar tidak jadi bola panas yang terus menggelinding,” ujarnya.

Jika La Nyalla memang memiliki bukti kuitansi pembayaran mahar politik, sebut Amin, pihaknya sangat mungkin akan memanggil Partai Gerindra yang selama ini dituding La Nyalla. “Kalau (La Nyalla) membawa bukti dugaan itu, besar kemungkinan kita akan undang pihak partai politik untuk diklarifikasi,” lanjut Amin.

Sayangnya, pada saat yang ditunggu-tunggu, La Nyalla ternyata tidak kelihatan batang hidungnya. Padahal sejumlah awak media sudah menunggunya di depan kantor Bawaslu Jatim di Jalan Tanggulangin, Surabaya.

Yang datang malah Direktur Eksekutif Kadin Jatim, Heru Pramono sebagai perwakilan La Nyalla, untuk memenuhi undangan Bawaslu. Kata Heru, La Nyalla sedang menjalankan tugas organisasi. Kedatangan Heru ke kantor Bawaslu Jatim menyampaikan surat bahwa La Nyalla belum dapat hadir memenuhi undangan dari Bawaslu Jatim untuk klarifikasi.

Baca juga: Mahar Politik, “Garbage In Garbage Out”

Dengan ketidakhadiran La Nyalla pada undangan pertama, Bawaslu Jatim akan mengirimkan surat undangan susulan. Hal itu dikatakan Aang Kunaifi, Komisioner Bawaslu Jatim. “Di dalam waktu dekat, kami akan mengirimkan surat undangan susulan. Targetnya, minggu-minngu ini sudah dikirimkan,” ujarnya kepada awak media di kantor Bawaslu Jatim, Senin (15/1/2018).

Aang menyebutkan, jika pada undangan berikutnya La Nyalla tetap tidak hadir, maka Bawaslu Jatim akan membahasnya dengan Bawaslu RI. “Kami akan membahas dengan Bawaslu RI seandainya beliau kembali tak hadir di undangan berikutnya,” jelasnya.

Disampaikan Aang, pihaknya berharap ada klarifikasi dari La Nyalla. Dan apabila La Nyalla membawa bukti, maka hal itu akan semakin mempertegas adanya tudingan politik mahar di Jatim. Untuk itu, partai yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif. “Partai yang terlibat mahar politik bisa dikenakan sanksi administratif, yakni tidak boleh menjadi peserta Pemilu. Partai juga dilarang mengusung calon kepala daerah. Bahkan bagi partai yang sudah mengusung calon, bisa dibatalkan,” terang Aang.

Ya, sesuai aturan pembatalan calon kepala daerah berlaku bagi partai pengusung, bukan partai pendukung atau pengusul. Sehingga apabila Gerindra terbukti terlibat politik mahar, maka calon yang diusung akan gugur. Sebaliknya, jika Gerindra hanya menjadi partai pendukung, maka hal itu tidak menggugurkan calon.

Gerindra Tidak Lapor Polisi

Selama ini Prabowo Subianto dikenal sebagai orang kuat di Indonesia. Jarang ada orang yang berani melawan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Setidaknya, mereka bisa dihitung. Adapun orang-orang yang berani melawan Prabowo adalah Oesman Sapto Odang dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

OSO, sapaan Oesman Sapto Odang, dikenal sebagai seteru Prabowo Subianto dalam perebutan kursi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia periode 2010-2015. Saat itu Prabowo menggelar Munas HKTI di Bali, namun OSO juga menggelar Munas HKTI tandingan. Kedua-duanya diangkat sebagai ketua umum oleh HKTI masing-masing. Karena itu ada istilah HKTI OSO dan HKTI Prabowo. Keduanya pun saling menggugat secara hukum dan merasa paling berhak mengusung bendera HKTI.

Ahok termasuk yang paling berani melawan Prabowo. Dia telah memutuskan keluar dari Partai Gerindra pada akhir 2014 lalu. Kekisruhan ini berawal dari pembahasan UU Pilkada. Gerindra ingin kepala daerah dipilih DPRD, sementara Ahok menolak usulan partainya itu. Pasca Joko Widodo menang Pilpres 2014, Ahok jadi gubernur DKI selama 2 tahun tanpa embel-embel partai politik di tubuhnya. Peristiwa itu ternyata menjadi salah satu momen pahit bagi Prabowo. Dia menyesal telah memilih Ahok dan memenangkan mantan Bupati Belitung Timur itu di Jakarta lima tahun lalu.

Dan kini, giliran La Nyalla yang berani melawan Prabowo. Tidak tanggung-tanggung, La Nyalla menyebut Prabowo telah menerima uang mahar darinya. Dengan suara lantangnya khas Jawa Timur-an tersebut, penyebab gagalnya dia menjadi calon gubernur Jatim karena tidak sanggup memenuhi ‘mahar politik’ berupa uang ratusan miliar yang diminta Prabowo.

La Nyalla bahkan mengungkit jasanya untuk Prabowo pada dua kali pemilihan presiden yakni pada 2009 dan 2014. Dia mengaku mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk kebutuhan Pilpres. La Nyalla juga menggerakkan semua elemen di Jatim mulai dari Kadin, Pemuda Pancasila, KONI, Hipmi dan lainnya, untuk memenangkan Prabowo.

La Nyalla mengaku kecewa dengan Gerindra dan memutuskan keluar dari partai. Sebab, rekomendasi yang diberikan Presidium alumni 212 tidak dijalankan. Salah satu rekomendasi itu adalah mengusung La Nyalla sebagai cagub di Pilgub Jatim.

Kicauan La Nyalla ini langsung menjadi viral. Bantah membantah pun terjadi di media. Namun hingga saat ini kedua pihak belum menyelesaikannya ke jalur hukum.

Baca juga: La Nyalla vs Gerindra, Siapa Pengecut?

Meski dituding dihabis-habisan, Gerindra memilih berbesar hati sehingga tak akan menempuh jalur hukum. Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, apa yang dikatakan La Nyalla merupakan hal biasa dalam proses demokrasi. Sehingga pihaknya tidak akan melaporkan ke hukum.

Bagi Riza, pernyataan La Nyalla mungkin didasari suasana hati yang tak bisa melaju di kontestasi pemilihan calon pemimpin Provinsi Jawa Timur 2018.

Soal alasan enggan menempuh hukum, Riza menyebut Gerindra menghormati La Nyalla. Dia menyebut La Nyalla cukup berjasa membesarkan partai berlambang kepala garuda berwarna merah itu. Selain itu, anggota DPR ini menyebut Gerindra ingin menghadirkan kesejukan di Pilkada Serentak 2018.

“Saya kira kami juga dari Partai Gerindra menghormati, menghargai Pak La Nyalla yang selama ini menjadi kader Partai Gerindra dan ikut berproses membangun membesarkan partai. Itu yang kami dan kami harapkan dan hubungan kami ke depan bisa terus lebih baik sebagaimana sebelum-sebelumnya,” ucap Riza.

Sementara Polri dan KPK telah bekerjasama membentuk Satgas Antipolitik Uang atau Antimoney Politics dilakukan selama 4 tahapan dalam pemilu. Kewenangan Satgas hanya sebatas penindakan di lapangan. Satgas yang dikepalai Kabareskrim Komjen Ari Dono ini menyasar praktik politik uang, terutama OTT.

Pihak Polri berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum selama proses Pilkada Serentak 2018, terutama politik uang yang sudah dianggap suatu kebiasaan menjelang pesta politik. Memang saat ini masih banyak anggota masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah sehingga terbuka dengan politik uang tersebut. Hingga saat ini, belum disampaikan hasil kerja satgas tersebut.

Nah, dalam kasus yang dikicaukan La Nyalla, sebenarnya Satgas Antipolitik Uang memiliki peluang untuk membongkar praktik-praktik kotor partai. Namun sayangnya, Polri belum bisa memproses. Sebab selama ini belum ada laporan ke polisi dari kubu La Nyalla terkait mahar Partai Gerindra.

Setyo mengatakan, jika La Nyalla melapor, Polri akan menerima. Hal itu dikatakan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018). “Sejauh ini saya belum dapat laporan. (Jika La Nyalla lapor) itu hak yang bersangkutan, kita akan terima kalau beliau melapor,” kata Setyo.

Setyo menambahkan, jika La Nyalla tidak melapor, polisi juga tidak akan memaksa. “Kalau tidak ya kita tidak memaksa,” sambungnya.

Loyalis La Nyalla Ancam Keluar dari Gerindra

Gara-gara La Nyalla tidak mendapat rekom untuk calon gubernur Jatim, dia kemudian membongkar praktik kotor partai pimpinan Prabowo Subianto dan mengancam untuk keluar dari kader Partai Gerindra. Langkah La Nyalla ini ternyata diikuti oleh para loyalisnya.

Beberapa loyalis La Nyalla terlihat mulai memboikot Partai Gerindra. Mereka marah dengan perlakuan yang diterima La Nyalla. Begitu pula para pengurus Pemuda Pancasila Kota Surabaya terlihat marah. Karena itu mereka mulai menyeru untuk hengkang dari partai berlambang garuda tersebut.

Adalah Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya Andi Baso Juherman yang dengan lantang menyeru kepada kader Pemuda Pancasila yang tergabung sebagai anggota Partai Gerindra Jawa Timur untuk hengkang.

Pihaknya meminta pada mereka yang masih tergabung sebagai pengurus, kader atau anggota Partai Gerindra untuk mundur. Termasuk mereka yang terlanjur tergabung dalam sayap- sayap partai Gerindra. “Lebih baik cari partai lain yang bisa menyalurkan aspirasi kader-kader Pemuda Pancasila se-Jawa Timur,” kata Andi Baso dalam pernyataannya kepada Nusantara.News, Senin (15/1/2018).

Dia juga mengimbau Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Ormas PP Jawa Timur juga mengeluarkan ajakan agar kader PP meninggalkan Gerindra. “Untuk apa kita mendukung partai yang tidak peduli terhadap Pak La Nyalla sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur sekaligus kader Partai Gerindra yang selama ini loyal terhadap Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden RI 2014 lalu,” ujarnya.

Dikatakan Andi Baso, La Nyalla bukannya tidak mampu menyediakan dana hingga Rp300 miliar untuk proses Pilgub Jatim. Menurutnya, selama ini La Nyalla sudah menyediakan Rp300 miliar dari rekan-rekannya para pengusaha muslim yang hendak membantu beliau pada Pilgub Jawa Timur mendatang.

“Hanya yang disesalkan, belum apa-apa Supriyatno (Ketua DPD Partai Gerindra Jatim) sudah meminta uang. Sementara rekom belum diturunkan, dan Pilgubnya juga masih lama. Perlu dipertanyakan, ada apa oknum di Partai Gerindra terburu-buru minta uang. Ini sebuah pembelajaran politik yang tidak elok,” jelasnya.

Baca juga: Beredar Rekaman ‘Mahar Politik’ Partai Gerindra

Terkait dengan mahar politik, pihaknya juga siap membuka Posko Pengaduan Korban Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Para korban nantinya diminta untuk mengadu agar bisa segera ditindaklanjuti.

Terpisah, Wakil Ketua Gerindra Arief Poyuono meminta agar La Nyalla mengurungkan niat untuk keluar dari partai dan memintanya tetap berjuang bersama Gerindra. “Saya secara pribadi saya sudah menganggap mas La Nyalla itu seperti kakak saya sendiri. Saya mohon agar jangan keluar dari Gerindra. Karena Pilgub Jatim bukan segalanya, untuk bisa membawa Indonesia menuju Indonesia yang maju, kita punya tujuan yang lebih besar untuk bangsa dan negara,” tukasnya.

Arief memahami kekecewaan La Nyalla yang gagal maju di Jatim karena tidak dapat tambahan dukungan dari PAN, satu-satunya partai yang mungkin bisa diajak koalisi. Sesepuh PAN Amien Rais sudah menyatakan mendukung La Nyalla tapi dukungan tersebut dicuekin Ketum PAN Zulkifli Hasan dan pengurus DPW PAN Jatim. “Jadi saya minta La Nyalla untuk berhenti berpolemik, karena kami masih menghormati kekecewaan La Nyalla yang ditolak PAN,” demikian Arief Poyuono.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here