Jalan Buntu Pergantian Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka

0
127
Beberapa calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK

Nusantara.news, Jakarta – Populus vult decipi, ergo decipiatur (rakyat mau ditipu, maka mereka pun kena batunya), kira-kira demikian ungkapan yang pantas bagi para calon kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah berlangsungnya pilkada serentak 2018. KPU pun tidak berdaya karena Undang-Undang (UU) Pilkada tidak mengantisipasinya, apalagi mengaturnya. Apa boleh buat, the show must go on. UU Pilkada, nyatanya memang tidak memberi pintu keluar.

Pembuat UU Pilkada sepertinya tidak pernah berfantasi bahwa seorang tersangka korupsi bakal menjadi salah satu calon kepala daerah yang dapat dipilih rakyat. Namun, itulah yang akan terjadi di hari Pilkada 2018, ada nama dan foto tersangka korupsi di tempat terhormat, yakni di surat suara, sebagai salah satu calon kepala daerah yang sah dan dapat dicoblos rakyat.

Sekurangnya sudah tujuh calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terakhir adalah dua dari tiga calon kepala daerah di pilkada Kota Malang, dijadikan tersangka pada Rabu lalu. Keduanya adalah Wali Kota Malang nonaktif Mochamad Anton dan Ya’qud Ananda Gudban. Sebelumnya, sudah ada beberapa tokoh yang dikenai status serupa. Di antaranya calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, calon Gubernur Lampung Mustafa, serta calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus.

Jumlah tersebut masih jauh jika merujuk pada pengakuan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menghebohkan publik beberapa waktu lalu. Dia menyebut, ada 34 calon kepala daerah terindikasi kuat terlibat tindak pidana korupsi. Dan 90 persen dari jumlah itu, dipastikan jadi tersangka. “Jadi bukan 90 persen untuk peserta, tapi beberapa kepala daerah itu,” imbuhnya.

Rata-rata modus korupsi yang dilakukan berupa permintaan suap kepada kontraktor proyek atau suap perizinan. Di saat bersamaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terlalu longgar menyaring calon kepala daerah. Menurut undang-undang ini, status tersangka dan terdakwa tak menghalangi pelantikan kepala daerah terpilih. Kepala daerah terpilih baru diberhentikan permanen setelah menjadi terpidana. Ketika undang-undang buatan DPR dan pemerintah terlalu permisif, KPK memang sepatutnya lebih tegas terhadap calon yang terlibat korupsi.

Namun konsekuensinya, gebrakan KPK ini sedikit-banyak mempengaruhi pelaksanaan pilkada. Soalnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum  (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tak mengizinkan partai mencabut pencalonan kandidat yang telah didaftarkan. Atas dasar itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengimbau KPK menunda pengumuman kasus yang menjerat calon kepala daerah peserta Pilkada 2018. Sebab, menurutnya, penetapan tersangka saat pesta demokrasi tidak elok dan menimbulkan kegaduhan. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian pun mendukung “imbauan” yang belakangan banyak dikecam publik karena dianggap bentuk intervensi, utamanya oleh para pegiat antikorupsi.

KPK sendiri menanggapi serius imbauan tersebut: Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebutnya itu tidak elegan. Ia justru mengusulkan balik kepada pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah yang bermasalah. Perppu itu lebih solutif ketimbang meminta menghentikan sementara proses hukum yang sedang berjalan.

“Lebih elegan solusinya bila pemerintah membuat Perppu pergantian calon terdaftar bila tersangkut pidana daripada malah menghentikan proses hukum yang telah memiliki bukti yang cukup,” kata Saut Situmorang.

Saling Lempar Aturan 

Menanggapi usulan KPK agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menolaknya. Sebab menurutnya, prosesnya lebih panjang dan syarat diterbitkannya Perppu tak terpenuhi.

Mahkamah Konstitusi (MK) merumuskan tiga syarat Perppu. Pertama, ada keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga ada kekosongan hukum. Ketiga, kekosongan hukum tidak dapat diatas dengan pembuatan undang-undang karena membutuhkan waktu yang lama, sementara keadaan sudah sangat mendesak untuk diberikan solusi.

Namun usulan Mendagri itu ditolak KPU. Ketua KPU Arief Budiman menyatakan pihaknya tak sembarangan menerbitkan PKPU, terlebih jika tak ada dasar hukum di atasnya. Ia beralasan andai lembaganya membolehkan  hal yang dilarang dalam undang-undang, maka PKPU tersebut berpotensi digugat ke Mahkamah Agung (MA). Akibat terburuknya, PKPU dibatalkan MA. KPU menganggap, lebih baik UU Pilkada yang direvisi oleh DPR. Hingga hari pencoblosan 27 Juni mendatang, DPR dan pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk merevisi UU tersebut agar partai politik bisa mengganti calon kepala daerah yang berstatus tersangka.

Usulan Mendagri itu memang tak mungkin dilakukan oleh KPU. Dalam Pasal 191 ayat 1 UU Pilkada dijelaskan, calon kepala daerah yang mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan serta denda  paling sedikit Rp25 miliar dan paling banyak Rp50  miliar. Di ayat berikutnya dijelaskan pula bahwa partai pengusung yang menarik calonnya juga diancam dengan hukuman yang sama. Batasan UU seperti ini tentu tidak mungkin diterobos oleh PKPU.

Melihat aksi saling lempar kewenangan pembuat regulasi, sepertinya pergantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka akan menemui jalan buntu. Itu artinya, proses Pilkada 2018 terus berlangsung lewat PKPU dan UU Pilkada yang ada sebelumnya: calon kepala daerah tersangka bisa tetap ikut pemilihan. Kondisi ini tentu merugikan banyak pihak: kandidat, partai politik, dan rakyat (pemilih).

Bagi kandidat dan timnya, dengan status “pasien KPK” selain akan men-downgrade calon di mata pemilih, juga dibayang-bayangi ketidakpastian dan pesismistis dalam memenangkan kandidat. Bagi partai politik, hal ini tidak mengenakan karena akhirnya harus kehilangan peluang kekuasaan, bahkan mungkin hak politiknya. Sedangkan bagi rakyat, selain preferensi pilihannya berkurang, mereka juga dirugikan karena harus dihadapkan pada calon pemimpin yang bermasalah dengan hukum.

Dengan kondisi semacam itu, negara (langsung atau tidak langsung), telah memaksa (bahkan mengajari) rakyatnya untuk memilih (calon) koruptor sebagai pemimpin. Di Malang, misalnya, ada dua dari tiga pasang calon yang jadi tersangka, bagaimana jika ketiganya ditetapkan tersangka? Atau, bagaimana jika di daerah lain semua pasang calon ternyata jadi “pasien KPK”?

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan OTT terhadap kandidat kepala daerah merupakan hal luar biasa yang luput diatur UU Pilkada. Tata cara pencalonan dan pergantian kandidat pada UU Pilkada tidak dirancang untuk peristiwa tangkap tangan oleh KPK itu. Pun begitu, langkah KPK menetapkan status tersangka terhadap sejumlah calon kepala daerah pertanda baik bagi penegakan hukum dan bisa meminimalkan kesalahan pemilih dalam menentukan pemimpin daerah.

Akhirnya, buah dari kekacuan ini tentu tak lepas dari regulasi pilkada yang sangat longgar terhadap eksistensi calon berstatus tersangka. UU Pilkada melarang setiap calon untuk mengundurkan diri, begitupun parpol atau gabungan parpol dilarang menarik calonnya yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan (Pasal 53 ayat (1) UU Pilkada). Bahkan jika calon yang bersangkutan sengaja mengundurkan diri atau pimpinan partai sengaja menarik calonnya, maka yang bersangkutan dapat dipidana (Pasal 191 dan Pasal 192 UU Pilkada).

Ke depan, yang harus dilakukan para pengambil kebijakan pilkada adalah memperbaiki mekanisme dan aturan pemilihan. khususnya perihal penggantian bagi calon yang telah ditetapkan tersangka. Apakah didiskualifikasi dari kepesertaan atau diberikan hak pada partai pengusung untuk mengganti dengan calon lain.

Di luar itu, pembenahan seharusnya dilakukan sejak proses penjaringan calon. Tanpa saringan kandidat yang ketat, pilkada serentak hanya akan menguras banyak waktu, tenaga, dan biaya. Agar pilkada lebih berfaedah untuk rakyat, di masa yang akan datang, KPU dan partai pengusung harus berusaha lebih keras menyaring kandidat terbaik. Pelajari betul track record-nya kandidat jangan sampai rugi di tengah jalan, terlebih pemilih yang dirugikan.

Jika kecolongan lagi, berarti rakyat harus memilih seorang “penipu”?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here