Jalan Keluar Polemik Senjata

0
308

BAHAYA terbesar di negara hukum adalah ketika setiap urusan diselesaikan dengan kerangka dan di luar hukum. Karena dengan begitu sudut pandangnya menjadi relatif, tidak ada rujukan pasti tentang bagaimana mendudukkan persoalan. Jika urusan diselesaikan dengan pendekatan politik, maka tentu perspektifnya adalah bertolak-angsur. Kalau sudut pandang ekonomi yang dipakai, ukurannya mengacu pada untung rugi.

Karena negara kita sudah “terlanjur” menegaskan diri sebagai negara hukum, apa boleh buat, hukumlah yang semestinya menjadi rujukan terakhir. Boleh saja, sejauh masih memungkinkan, penyelesaian masalah dilakukan dengan memusyawarahkan antarkepentingan. Tetapi, hasil musyawarah itu, tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum. Jika musyawarah menghasilkan kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, tidak ada pilihan lain, kecuali kembali merujuk kepada hukum. Apa hendak dikata, lex dura sed tamen scripta, hukum itu keras, tapi memang begitulah yang tertulis.

Dari sudut itulah kita memahami ramainya polemik soal senjata api belakangan ini. Sebab, soal senjata api, itu bukan soal main-main. Kalau tak diatur dengan prinsip lex dura sed tamen scripta, bahaya bagi negeri ini. Bukan semata soal penguasaan senjata apinya di tangan yang tidak semestinya, tetapi juga soal aturan.

Dalam Permenhan Nomor 7 Tahun 2010, sudah ditegaskan batasan standardisasi senjata api. Menurut Permenhan itu, senjata api standar TNI adalah senjata dengan kaliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semiotomatis atau otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi. Kegunaannya adalah untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanan negara.  Sedangkan senjata api yang bukan standar TNI, yang digunakan untuk penegakan hukum dan kamtibmas, olah raga atau koleksi, kaliber larasnya harus di bawah 5,56 mm dengan sistem kerja nonotomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.

Kalau memang sudah demikian ketentuannya, ya, rujuklah itu sebagai pegangan menyelesaikan kisruh soal senjata ini.

Lalu bagaimana soal senjata milik Brimob Polri yang tertahan di gudang Bandara Soekarno-Hatta. Sejauh informasi yang beredar, semuanya terkategori senjata berat.

Menurut Perpres Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri, Brimob bertugas menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Batasannya adalah “dalam lingkup tugas pokok Polri”. Sementara tugas pokok Polri, menurut UU Nomor 2 Tahun 2002, adalah memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika dipahami sesuai teks, artinya Brimob memerlukan jenis senjata yang hanya melumpuhkan. Sebab, jika pelaku gangguan kamtibmas dapat dilumpuhkan, maka kepadanya bisa diberlakukan proses penegakan hukum. Polisi tidak membutuhkan senjata yang bisa membunuh, karena kalau pengganggu kamtibmas terbunuh, penegakan hukum tak bisa lagi dilakukan. Artinya, tugas pokok Polri menegakkan hukum tak dapat dilaksanakan.

Logika tekstualnya memang seperti itu. Ya, bagaimana lagi, lex dura sed tamen scripta.

Lalu bagaimana dengan logika kontekstualnya? Sekiranya Polri berhadapan dengan situasi harus membunuh –satu hal yang sering dihadapi oleh Brimob, Densus 88 atau bahkan reserse kriminal umum sekalipun— menurut Pasal 18 UU Polri, polisi mempunyai kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, atau biasa disebut sebagai kewenangan diskresi. Namun penggunaan diskresi itu pun harus dalam “keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan”.

Jika ancaman kamtibmas yang berintensitas tinggi itu bereskalasi, Polri dapat meminta bantuan TNI. Pasal 41 UU Polri sudah mengatur soal itu. Pasal 7 UU TNI pun sudah menjelaskan hal ini sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Menurut UU TNI, OMSP itu mesti berdasarkan kebijakan politik negara, yang harus diputuskan pemerintah bersama DPR. Sementara di UU Polri, bantuan oleh TNI itu harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Masalahnya adalah PP tersebut belum kunjung ada. Nah, kalau itu hambatannya, segera rumuskan aturannya dan berlakukan dengan konsisten.

Jadi sebetulnya tak ada masalah di negeri ini, sejauh semua pihak berpegang pada aturan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here