Jalan Pintas Berangus Ormas

0
172
Menko Polhukam Wiranto bersama Menkominfo Rudiantara memberi keterangan pers tentang penerbitan Perppu Ormas.

Nusantara.news, Jakarta – Akhirnya, aturan hukum berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membubarkan ormas yang dianggap radikal diterbitkan juga. Nama resminya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu tersebut tanggal 10 Juli kemarin, dan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada hari yang sama.  Hari ini (12/7), Menko Polhukam Wiranto mengumumkannya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam.

Ini menjawab tanda tanya publik selama ini tentang cara pemerintah membubarkan ormas yang dianggap menyimpang. Sejak pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diumumkan oleh Menko Polhukam Wiranto pada 8 Mei lalu, pemerintah seperti mati langkah. Sebab, keputusan pemerintah tersebut tidak ada dasar hukumnya. UU No. 17 Tahun 2013 tidak mengatur pembubaran ormas secara kilat.

Pemerintah memang punya kewenangan untuk membubarkan ormas. Hal itu dijamin dalam Pasal 60 ayat (1) UU di atas, bahwa Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan. Larangan itu dalam Pasal 59 (1) antara lain melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama; melakukan kegiatan separatis; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum, menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

(Baca: https://nusantara.news/jokowi-mendadak-represif-hti-tak-bisa-langsung-dibubarkan/)

Ormas yang melakukan hal terlarang itu dapat dibubarkan. Tetapi, sebelum menjatuh sanksi pembubaran, menurut Pasal 60 ayat (2) UU tersebut, Pemerintah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar.

Masalahnya, ketika itu pihak HTI belum pernah dipersuasi oleh pemerintah. “Kami belum pernah menerima surat peringatan dari pemerintah,” ujar Ismail Yusanto, Juru Bicara HTI, menanggapi keputusan pemerintah tersebut.

Sementara pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah dapat tidak begitu saja membubarkan ormas, tanpa terlebih dulu melakukan upaya persuasif dengan memberikan surat peringatan selama tiga kali. “Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah Pemerintah dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan ormas tersebut ke pengadilan,” ujar Yusril.

Menurut Pasal 61 UU di atas,  sanksi administratif terdiri dari peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan; dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Dalam Pasal 62 ayat (1), peringatan tertulis terdiri atas peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga. Dan setiap peringatan tertulis tersebut diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 hari.

Jika, setelah tiga kali diperingatkan, dan ormas masih membandel, menurut Pasal 64 ayat (1), Pemerintah dapat menjatuhkan penghentian sementara kegiatan. Namun, merujuk pasal selanjutnya, untuk menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Atau, kalau ormas berlingkup daerah, pemerintah setempat wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

Masa penghentian sementara itu, dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1), berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Jika masih membandel juga, sesuai Pasal 67 ayat (1), Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar, dan sebelumnya wajib meminta pertimbangan hukum MA.

Sanksi  pencabutan status badan hukum dapat dijatuhkan, berdasarkan Pasal 68 ayat (1), apabila ormas bersangkutan tidak mematuhi sanksi penghentian sementara.Di ayat berikutnya dijelaskan, sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Dan sanksi pencabutan status badan hukum dilaksanakan oleh Menkumham.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas mengatur bahwa pembubaran ormas harus melalui mekanisme pengadilan. Namum pemerintah berencana mengeluarkan Perppu guna mempermudah membubarkan ormas.

Nah, tak sabar dengan prosedur panjang itu, pemerintah menerbitkan Perppu. Dalam Perppu ini prosedur panjang itu dipangkas. Jika di Pasal 62 ayat (1) UU Ormas ada peringatan tertulis sebanyak tiga kali yang masing-masing tahap ada jangka waktu satu bulan, di pasal yang sama pada Perppu ini peringatan tertulis diberikan hanya  satu kali, itu pun cuma dalam jangka waktu 7  hari kerja sejak diterbitkan peringatan.

Peran pengadilan pun dihapus. Pembubaran ormas tidak perlu lagi dengan putusan pengadilan, tapi cukup dengan keputusan Menkumham. “Dasarnya contarius actus, dimana pejabat yang memberi izin boleh mencabut kembali izin yang diberikan,” ujar Wiranto.

Contrarius  actus adalah asas dalam hukum administrasi negara yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkan.

Dalil hukum memang bisa dicari. Tapi yang belum diketahui, jalan pintas ini akan menyasar ke mana saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here