Jalan Tengah Polemik KPU-Bawaslu Soal Caleg Eks-Napi Korupsi

0
139
Ketua KPU Arief Budiman (kanan) dan Ketua Bawaslu Abhan Misbah (kiri)

Nusantara.news, Jakarta – Korupsi politik, utamanya di DPR dan partai politik, sudah berada di titik nadir. Parah. Selain rekrutmen politik yang bermasalah, penegakan hukum yang lemah terhadap koruptor pada akhirnya membuka ruang bagi partai-partai politik untuk kembali mencalonkan anggotanya yang pernah terjerat kasus korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu mendatang. Menurut laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terdapat 199 mantan narapidana koruptor yang terdaftar sebagai bakal caleg pada Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu selaku lembaga pelaksana dan pengawasan pemilu ikut angkat bicara. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa korupsi merupakan bentuk pengkhianatan pejabat publik kepada negara. Karena itu, koruptor tidak pantas diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, termasuk melenggang ke parlemen. Komitmen KPU untuk membersihkan parlemen dari unsur-unsur koruptor itu diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018 sebagai dasar hukum untuk menghentikan laju mantan koruptor maju pada kontestasi Pemilu 2019.

Lain hal dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bahwa pelarangan mantan koruptor maju sebagai caleg merupakan bentuk pelanggaran hak asasi. Senada dengan Bawaslu, pelarangan itu ditentang oleh mayoritas anggota DPR dan pemerintah (Menkuham). Alasannya, PKPU 20/2018 itu bertentangan dengan UU Pemilu No.7 tahun 2017. Pun begitu, KPU bersikeras melarang caleg eks-napi korupsi melalui PKPU yang diyakininya tak bertentangan dengan hukum di atasnya.

Buah dari perdebatan tersebut, Bawaslu kemudian meloloskan 12 bakal calon anggota legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi yang pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Keputusan Bawaslu meloloskan mantan napi korupsi sebagai bacaleg lantaran mereka mengklaim berpedoman pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bukannya pada PKPU nomor 20 tahun 2018.Bakal caleg tersebut masing-masing berasal dari Bulukumba, Palopo, DKI Jakarta, Belitung Timur, Mamuju, Tojo Una-Una, Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Rembang, dan Pare-Pare.

“Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 240 UU Pemilu, selama mantan narapidana koruptor secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, yang bersangkutan boleh mencalonkan diri,” jelas Ketua Bawaslu RI Abhan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (31/8/2018).

Namun hingga kini, KPU belum mau menjalankan keputusan Bawaslu, karena tetap berpegang pada PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang salah satu pasalnya melarang mantan napi koruptor menjadi caleg. Dan, PKPU 14 Tahun 2018 tentang persyaratan tentang pencalonan DPD yang juga melarang mantan napi koruptor untuk maju dalam pemilu. KPU lebih memilih menunda hingga ada putusan Mahkamah Agug (MA) soal judicial review soal aturan caleg mantan napi korupsi.

“Jadi kami minta eksekusi terhadap keputusan Bawaslu itu harus ditunda sampai PKPU-nya nanti yang di-judicial review itu dinyatakan sesuai dengan UU atau tidak. Kalau memang peraturan KPU dinyatakan undang-undang, saya juga berharap semua pihak mematuhi itu. KPU akan mematuhi itu. Tapi, kalau yang terjadi juga bahwa PKPU itu dinyatakan tidak bertentangan, semua juga harus mematuhi itu,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Memang, di tengah polemik dua lembaga tersebut, jalan tengah penyelesaian masalah terkait boleh tidaknya mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 tak lain lewat MA. Namun begitu, dalam konteks ini, MA pun masih belum memutuskan pengajuan judicial review PKPU yang diajukan pemohon.

Padahal, pemohon telah mengajukan ke MA sejak 10 Juli. Dan, dalam ketentuan di MA, putusan untuk menguji peraturan di bawah perundang-undangan seperti PKPU, akan dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari. Adapun para pemohon untuk tiga perkara uji materi PKPU adalah Wa Ode Nurhayati, Muhammad Taufik, dan Djekmon Amisi.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdulah

“Tanpa disuruh cepat pasti sudah cepat, karena batas waktunya cuma 14 hari untuk para pihak melengkapi maupun menjawab, majelis pun cuma dikasih waktu 14 hari,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdulah, (10/7/2018), ketika menanggapi KPU yang berharap uji materi PKPU di MA bisa cepet diproses.

Persoalan Lain

Sebenarnya, niat baik dan idealisme KPU untuk memberi pelajaran serta mewujudkan caleg yang bersih dari hukum itu sangat bagus. Hal itu juga senafas dalam rangka memberantas korupsi. Namun, beberapa kalangan menyayangkan sebab dasar PKPU belum ada dalam undang-undang, sehingga tidak ada kekuatan hukum. Di samping itu, pelarangan caleg mantan napi juga dianggap melanggar hak asasi warganegara tentang hak pilih. Karena pada prinsipnya, pencabutan hak politik adalah wewenang mutlak dari Pengadilan. Terlebih mereka telah menjalani hukuman.

Ketentuan pada UU 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g, berisi norma yang membolehkan caleg mantan napi dengan syarat atau pengecualian, dengan ketentuan ” … kecuali secara terbuka dan  jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.  Ini berarti, UU menyerahkan sepenuhnya pada rakyat untuk memilih: apakah caleg mantan napi layak atau tidak untuk dipilih. Sebaliknya, PKPU malah melarangnya dengan frasa “bukan mantan terpidana”. Dalam kaitan ini, PKPU tersebut telah membuat norma baru yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

Di pihak lain, Bawaslu seharusnya melakukan pengkajian dan pengujian rencana PKPU jauh-jauh hari yaitu sejak rencana KPU melarang caleg eks-napi korupsi mulai diwacanakan pada April lalu. Di luar itu, polemik dengan KPU ini justru bisa kontraproduktif bagi Bawaslu. Sebab ada hal penting lainnya yang harus diurus Bawaslu, seperti politik uang, mahar politik, beberapa media mainstream yang partisan, dan sejumlah indikasi kampanye terselubung dari para bacaleg, elite partai, dan pejabat negara yang berafiliasi dalam Pilpres 2019. Hingga kini, publik masih belum melihat ketegasan Bawaslu dalam meindak pelangaran-pelanggaran tersebut.

Demikian juga dengan KPU. Ada sejumlah masalah klasik yang berulang yang tak kunjung diatasi, seperti logisitik yang kocar-kocir, IT KPU yang rawan dijebol, hingga akurasi DPT.

Karena itu, ribut-ribut KPU-Bawaslu selain membuat status pencalonan eks-napi korupsi terkatung-katung di tengah tahapan pemilu yang kiat mepet, juga bisa menggerus konsentrasi kedua lembaga tersebut dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Bagaimana mungkin KPU-Bawaslu menyuguhkan pesta demokrasi yang berkualitas sementara hal-hal teknis dan koordinasi kedua lembaga tersebut masih menyisakan persoalan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here