Jalan Terjal Calon Independen di Pilkada 2018

0
154

Nusantara.news, Jakarta – Fenomena calon independen atau perseorangan dalam Pilkada di Indonesia bukanlah barang baru. Wacana calon independen dalam Pilkada mengemuka pertama kali pada tahun 2004. Kala itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan agar diberikan kesempatan kepada calon yang berasal dari perseorangan untuk maju dalam Pilkada.

Sudah banyak pasangan calon baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berjuang di jalur tanpa dukungan partai politik tersebut. Meski tidak mudah, ada banyak calon yang memilih jalur terjal ini. Jalur independen memberikan ruang bagi kandidat-kandidat yang tidak memiliki akses atau dukungan parpol. Kalaupun parpol membuka diri, proses ini kerapkali tidak murah. Banyak yang menuding bahwa parpol kerap meminta mahar kepada kandidat agar dapat diusung pada Pilkada.

Tak hanya itu, calon independen juga menjadi solusi bagi mereka yang jengah dengan calon yang berasal dari parpol. Majunya calon independen menjadi jalan alternatif manakala banyak orang kehilangan kepercayaan terhadap parpol. Kondisi ini tidak terkecuali menimpa kandidat dari parpol. Mereka dianggap sudah terlampau kotor dan lekat dengan praktik korupsi. Di sisi yang lain, munculnya calon independen membuktikan praktik pengaderan parpol gagal menciptakan demokratisasi. Pasalnya, seringkali calon yang diusung parpol bersimpang jalan dengan keinginan rakyat.

Di beberapa negara, sebut saja di Amerika Serikat atau di negara dwi-partai lainnya, calon independen muncul sebagai alternatif dari dua partai yang telah ada. Di Amerika Serikat misalnya, jika merasa tidak sepakat dengan Partai Republik atau Partai Demokrat, maka jalur independen dapat ditempuh. Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington berasal dari golongan independen.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, kebutuhan akan calon independen sebenarnya agak membingungkan. Indonesia menganut sistem multi-partai, sehingga idealnya ada banyak jalur untuk menyalurkan aspirasi politik. Walaupun demikian, kebutuhan akan jalur independen memang didasari pada begitu rendahnya kepercayaan pada parpol sehingga saluran baru diperlukan.

Calon Independen Sepi Peminat di Pilkada 2018

Kiprah calon independen sejauh ini ternyata tidak berjalan dengan baik. Jumlah pendaftar jalur perseorangan di setiap Pilkada nyatanya masih rendah. Tidak hanya rendah, secara tren jumlahnya juga mengalami penurunan pada dua periode terakhir.

Pada Pilkada tahun 2015, jumlah pasangan calon yang mendaftar lewat jalur perseorangan tercatat hanya ada 135 pasangan. Jumlah ini mengalami penurunan pada Pilkada tahun 2017. Di tahun tersebut, angkanya turun menjadi hanya 68 pasangan.

Angka ini kembali menurun pada Pilkada 2018 mendatang. Hanya ada 7 paslon dari 17 provinsi yang mengajukan diri melalui jalur independen. Ketujuh paslon tersebut dari Jawa Barat, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Disinyalir, rendahnya jumlah kandidat yang mendaftar lewat jalur perseorangan ini akibat beberapa hal. Pertama, persyaratan yang sulit. Syarat dukungan yang harus dikumpulkan oleh calon independen dianggap terlalu memberatkan. Calon independen diharuskan mengumpulkan dukungan berupa kartu tanda penduduk (KTP) sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengakui bahwa syarat untuk mengajukan diri melalui jalur independen terbilang cukup berat. Ia menilai bahwa ketentuan untuk maju melalui jalur independen dianggap memberatkan masyarakat yang akan menempuh jalur tersebut. “Kalau kita membaca ketentuan peraturan perundang-undangan, boleh dikatakan oleh para pihak, masyarakat yang mau mencalonkan dianggap berat, karena kan bekerja sendiri, beda dengan calon yang diusung oleh parpol,” terangnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyampaikan bahwa syarat menjadi calon perseorangan di Pilkada memang sangat berat, kompleks, dan mahal. Pertama, syarat semakin berat karena tidak berimbang dari sisi angka yang awalnya hanya 3-6,5% suara (dalam UU No. 1/2015) sesuai jumlah penduduk menjadi 6,5-10% suara (dalam UU 8/2015). Kedua, dari sisi implikasi pengumpulan persyaratan sangat berat, mahal, rumit, menguras energi karena luasnya geografis wilayah. Ketiga, sulitnya mendapatkan kepastian hukum karena regulasi teknis dan format pengumpulan dukungan itu dikeluarkan relatif berdekatan dengan waktu untuk pendaftaran.

“Salah satu yang paling berat adalah menyiapkan dukungan KTP yang begitu banyak. Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada rentangnya adalah 6,5% sampai 10% dari total daftar pemilih pemilu atau pilkada terakhir dan tersebar di sekurangnya 50% wilayah. Semakin tinggi jumlah DPT, semakin tinggi juga jumlah dukungan yang diperlukan,” paparnya.

Sebagai perbandingan, bisa dilihat pada kasus Pilkada DKI Jakarta. Diperkirakan jumlah DPT DKI Jakarta adalah 6.996.951. Berdasarkan UU, untuk daerah yang memiliki DPT 6.000.000-12.000.000 orang, jumlah dukungan minimal untuk seorang calon independen adalah 7,5 persen dari DPT. Ini berarti pasangan calon independen harus mengumpulkan sekitar 525.000 KTP. Tentu saja bukan hal mudah bagi calon independen yang jejaringnya tidak semapan parpol.

Kedua, biaya politik yang mahal juga menjadi kendala bagi kandidat independen. Di daerah dengan jangkauan wilayah yang luas, mengumpulkan dukungan bukan perkara mudah. Ada biaya lebih yang harus dikeluarkan. Hal ini tentu berbeda dengan parpol yang memiliki jejaring lebih luas, mesin partai yang kuat, dan modal yang bisa lebih besar.

Ketiga, Banyak pasangan calon perseorangan yang berguguran dalam upaya merengkuh kursi nomor satu dan dua di daerah. Tingkat keterpilihan pasangan non-parpol ini cenderung rendah. Di antara mereka yang mengadu nasib sebagai calon independen tak memiliki modal sosial yang adiluhung, kurang mengakar di masyarakat, dan terkadang maju karena faktor nekad atau sekadar untung-untungan.

Keempat, tokoh-tokoh berkualitas yang berpotensi maju di jalur independen dalam perjalanannya dibajak oleh partai. Jalur yang seyogianya mengakomodir kepentingan politik di luar partai politik, malah dibajak oleh elit politik sendiri. Konsekuensinya, jalur perseorangan tidak lagi murni mengakomodir calon kepala daerah yang nonpartisan. Mereka ditawarkan kendaraan politik untuk maju dalam pilkada (baik sebagai petahana atau calon baru). Tentu saja, hubungan ini saling menguntungkan.

Bagi kandidat, dukungan partai bisa meringankan langkah pencalonannya, baik dari segi pemenuhan syarat administrasi maupun mesin politik di lapangan. Sementara bagi partai, mengusung calon popular (terlebih berkualitas) dapat menjadi vote gater, sekaligus peluang memenangkan kontestasi lebih mudah. Ujungnya, saham dukungan dari partai akan diganjar dengan saham kekuasaan (jabatan, proyek, koneksi, dan uang) dari kandidat.

Tokoh-tokoh independen yang “diakuisisi” misalnya terjadi pada Basuki Tjahaya Purnama alias saat Pilkada Jakarta 2017. Pada mulanya ia akan maju di jalur independen dengan mengandalkan mesin sukarelawannya, “Teman Ahok”. Sayangnya di tengah jalan, Ahok tergoda dengan bujuk rayu partai sehingga akhirnya memilih maju lewat beberapa partai yang mengusungnya. Hal yang sama tampaknya terjadi pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018, sebut saja Ridwan Kamil yang ditempel Partai Golkar, NasDem, PKB sebagai calon gubernur (cagub). Begitu pula cagub Jabar lainnya: Dedy Mizwar.

Di luar itu, sebut saja Anies Baswedan (Gubernur Jakarta), Soekarwo (Guburnur Jawa Timur), Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang, Jateng), Eks Pangkonstrad TNI Letjen Edy Rahmayadi (Cagub Sumatera Utara), Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh terpilih), Rika Widyasari (Bupati Kutai Kertanegara, Kaltim), Aceng Fikri (Bupati Garut, Jabar), dan beberapa lainnya, adalah tokoh popular nonparpol yang kemudian “dibajak” Parpol. Sebagian dari mereka, di periode kedua jabatannya, maju dengan status kader partai.

Saling Memberi Jalan

Sebenarnya, kemunculan calon independen bagai oase di tengah gersangnya parpol-parpol yang paceklik kader. Juga jalur alternatif menawarkan calon pemimpin kepada rakyat, yang selama ini tak begitu dimaksimalkan oleh partai. Pendek kata, calon independen bisa melengkapi kekurangan partai. Namun, tampaknya partai tak begitu ikhlas memberi arena kontestasi pada calon independen. Syarat yang amat berat dalam undang-undang perihal calon independen yang disusun DPR yang notabene kumpulan orang-orang partai, menjadi satu tanda tak lapangnya partai. Pun begitu, aturan tersebut juga punya tujuan positif, yakni mencegah sembarang orang maju lewat jalur independen.

Persoalannya, partai yang kini mengalami defisit kepercayaan rakyat, terkesan ingin tampil dominan dan terkesan ingin mengkooptasi pos-pos kepemimpinan publik sendirian. Sebab itu, tak jarang tokoh potensial yang berpeluang maju kemudian dicomot partai di tikungan. Calon independen yang berhasil menjadi kepala daerah, juga tak luput ditarik-tarik menjadi kader partai. Ujungnya sama: agar telunjuk dan saham partai tetap bercokol di ladang-ladang kekuasaan.

Sejatinya, partai berdampingan dengan calon independen, bertarung dan saling memberi jalan untuk membuktikan kualitas pengabdiannya bagi bangsa. Biarlah rakyat yang menilai.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here