Jalan Terjal Menunggu 4 Parpol Baru Lolos Ke Senayan

0
303
Ketua KPU Arief Budiman (keenam kanan) dan Ketua Bawaslu Abhan (kelima kiri) berfoto bersama sejumlah pengurus partai politik seusai mengumumkan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (17/2). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama/18

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah sulitnya prosedur mendirikan partai politik (Parpol) baru – apalagi sampai ikut menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu)  – hadirnya 4 partai politik baru, masing-masing Partai Perindo, Partai Berkaya, Partai Garuda dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyajikan berbagai interprestasi yang patut dicermati.

Namun yang jelas, bertambahnya peserta Parpol nasional – di luar Parpol lokal yang hanya dimungkinkan di Aceh – tentu saja tidak serta merta dapat diartikan sebagai kegagalan Parliamentary Threshold (PT) dalam penyederhanaan Parpol. Melainkan ada hal yang memang perlu dicermati – terutama menyangkut tren semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat – terhadap Parpol yang ada.

Selanjutnya penyederhanaan Parpol bukan sekedar bicara pengurangan jumlah Parpol melalui mekanisme Pemilu. Apa pun sistem dan mekanisme politik yang berlaku di negara-negara penganut demokrasi prosedural seperti Indonesia, mesti menjamin tersalurnya dinamika politik yang berkembang di masyarakat.

Oleh karenanya – sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku – mekanisme demokrasi prosedural masih membuka kesempatan kembali ikutnya parpol lama yang sebelumnya tersingkir dan menerima kehadiran partai-partai baru dengan syarat lolos verifikasi – administratif maupun faktual – sesuai peraturan KPU yang dibuat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Setelah 16 parpol dinyatakan lolos secara administratif – terdiri dari 10 parpol yang lolos PT pada Pemilu 2014, 2 parpol lama yang tidak lolos PT, dan 4 parpol yang baru mendaftar – selanjutnya KPU melakukan verifikasi faktual. Hasilnya 2 Parpol lama yang tidak lolos PT pada Pemilu 2014 tersingkir. Menyisakan 14 Parpol yang terdiri dari 10 Parpol peserta Pemilu 2019 dan 4 parpol yang benar-benar baru dalam pentas politik Indonesia.

Seberapa besar peluang Parpol baru mampu meloloskan kadernya ke Senayan? Dengan PT 3,5% dan tingkat popularitas yang timpang dengan Parpol lama memang tidak mudah. Namun bukan berarti peluang itu tidak ada. Berkaca dari hasil Pemilu 2004, 2009 dan 2010 – di tengah banyaknya Parpol berguguran selalu ada Parpol baru yang lolos ke Senayan.

Pengalaman Pemilu 

Berdasarkan pengalaman Pemilu sejak 1999, tidak semua Parpol baru gagal dalam meraih kursi di Senayan. Pemilu 1999 dengan tidak adanya ketentuan PT, banyak Parpol baru bermunculan. Begitu juga dengan Pemilu 2004, selain Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), muncul juga Partai Demokrat yang menampilkan sosok Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) sehingga tampil sebagai pemenang pada Pemilu berikutnya.

Begitu juga dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang tampil menjadi peserta Pemilu 2009. Dengan mengusung Prabowo Subianto – pendirinya – sebagai tokoh sentral Parpol ini mampu lolos PT 2,5% ketika itu. Bahkan perolehan kursinya mengungguli Partai Hanura yang lebih senior. Secara mencengangkan pada Pemilu 2014 Gerindra meraih peningkatan kursi terbanyak di antara Parpol-parpol yang ada.

Di luar itu, Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) yang didirikan pemilik MetroTV – televisi berita pertama di Indonesia – juga lolos dari lubang jarum PT 2,5% pada Pemilu 2014. Suaranya mampu mengungguli suara Partai Hanura yang meskipun juga lolos tapi posisinya tetap berada di urutan paling buncit. Nasdem masih satu di atas posisi buncit – atau dalam bahasa Jawa disebut kakang ragil.

Di antara parpol-parpol baru yang disebutkan di atas, selebihnya dari banyak partai baru yang ikut pada Pemilu 2004 dan 2009, kebanyakan tidak lolos PT. PBR dan PDS yang masih mengirimkan wakilnya ke Senayan pada Pemilu 2004 terlempar dari gelanggang pada Pemilu 2009. Lebih menyedihkan lagi 2 partai sempalan PDI-P – masing-masing Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) langsung tersingkir pada saat pertama kalinya ikut Pemilu.

Ada satu hal menarik di sini. Di antara parpol-parpol baru – selain Demokrat – hanya sempalan Partai Golkar yang bisa lolos ke Senayan. Hanura, Gerindra dan Nasdem adalah 3 parpol yang memiliki tarikan kuat dengan Partai Golkar. Satu lagi, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang didirikan (Alm) Eddy Sudrajat sebenarnya juga serpihan dari Partai Golkar. Namun sejak Pemilu 2004 PKPI gagal mengirimkan kader ke Senayan.

Sedangkan pecahan PDI-P – termasuk partai-partai berlambang Banteng lainnya seperti Partai Pelopor yang dipimpin Rachmawati Seokarnoputri, PNI 1927, PNI Massa Marhaen, PNI Front Marhaenis – selain pada Pemilu 1999 selalu gagal mengirimkan kadernya ke Senayan. Begitu juga dengan PNBK, PDP, Partai Pita yang bahkan gagal ikut Pemilu – tidak sukses memenuhi ambang batas.

Begitu juga dengan partai-partai dari keluarga Cendana. Paling tidak ada dua yang teridentifikasi – masing-masing Partai Republik dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Nasib PKPB yang dipimpin Jenderal Hartono dan Mbak Tutut masih lumayan. Parpol ini sempat mengirimkan wakilnya ke Senayan pada Pemilu 1999. Namun akhirnya juga menghilang dari pentas politik Indonesia.

Selain itu, partai-partai politik yang berakar profesi – sebut saja partai-partai buruh yang selalu lahir hingga Pemilu 2009 – selalu gagal mengirimkan wakilnya ke Senayan. Sosok Mochtar Pakpahan sekalipun gagal mendongkrak perolehan Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) yang dipimpinnya. Termasuk juga partai berbasis komunitas seperti PDS dengan basis gereja protestan tidak cukup suara untuk mengejar ketentuan PT.

Tantangan Milenial

Gambaran di atas cukup menjelaskan pentingnya : (1) tokoh dan (2) sarana sosialisasi politik memadahi untuk bisa meloloskan kader-kadar Parpol ke Senayan. Karena Parpol-parpol baru umumnya belum memiliki “brand mark” yang cukup dikenal di kalangan pemilihnya. Selebihnya, misal soal uang, bisa datang dengan sendirinya kalau ada tokoh dan sarana sosialisasi.

Di antara 4 parpol baru belum terlihat tampilnya tokoh sekaliber SBY, Prabowo Subianto, atau bahkan Wiranto yang dalam 2 kali Pemilu partainya selalu lolos di urutan paling buncit. Sedangkan dari sarana sosialisasi, tampaknya hanya Perindo yang siap karena sudah sosialisasi lewat jaringan media yang dimiliki oleh Harry Tanu, ketua umumnya. Secara ketokohan, Harry Tanu meskipun sama-sama etnis Tionghoa, kelasnya masih jauh di bawah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun bukan berarti tidak ada peluang sama sekali bagi Parpol baru. Suka atau tidak suka kita menghadapi satu generasi yang lahir dari teknologi informasi dengan berbagai ekses dan permasalahan yang dihadapinya. Persoalan korupsi, kesenjangan sosial, lapangan kerja, dan bagaimana menanggapi pergeseran situasi (shifting condition) mesti dijadikan “imajinasi milenial” yang menggerakkan inspirasi calon pemilih.

Ada pula cara meraih simpati calon pemilih – khususnya basis massa menengah ke bawah yang tersingkir – dengan cara menawarkan “populisme” yang sekarang menjadi tren di sejumlah negara. Karena hanya menawarkan retorika dan “kemarahan” mungkin seketika dapat meraih simpati pemilih namun tidak ada solusi yang ditawarkan. Akhirnya orang-orang yang terpukau kembali kecewa dan apatis terhadap situasi.

Satu lagi pertanyaan menarik, kenapa parpol-parpol baru itu mampu membangun basis di sejumlah wilayah? Tentu saja di sini ada krisis kepercayaan di sejumlah elite – pusat maupun daerah – kepada Parpol-Parpol lama. Krisis kepercayaan ini yang sesungguhnya menjadi peluang mereka tampil untuk menjadi partai alternatif yang dipercaya memperjuangkan kepentingan rakyat.

Krisis kepercayaan terhadap partai-partai mapan itu sesungguhnya bukan hanya gejala Indonesia. Di Perancis tampil partai baru – En March – yang memenangkan pemilu parlemen setelah memenangkan Emmanuel Macron menjadi Presiden. En March (Maju) adalah jawaban atas krisis kepercayaan terhadap partai-partai lama. Begitu juga di Jerman yang ditandai dengan merosotnya perolehan suara dua partai mapan CDU/CSU dan Partai Sosialis Demokrat Jerman (SPD).

Sedangkan di Indonesia dalam berbagai jajak pendapat menyebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap – baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai barometer kebijakan partai politik maupun partai politiknya itu sendiri berada dalam titik nadir. Sebaliknya – TNI yang sudah dua dekade meninggalkan gelanggang politik justru menjadi lembaga yang sangat dipercaya.

Itu artinya, parpol-parpol baru harus mampu mengartikulasikan krisis kepercayaan itu dalam imajinasi politik yang mampu menghadirkan inspirasi – bukan sekedar perubahan yang terdengar normatif dan basi – melainkan juga isu-isu penting yang sedang dihadapi rakyat. Cara meyakinkan ini memang juga tidak mudah, karena pemilih juga memiliki pengalaman yang mengecewakan dengan pemilu yang sudah-sudah.

Kemenangan Jokowi pada Pemilu 2014 lalu karena rakyat menginginkan pemimpin ojo koyo sing wingi-wingi (jangan seperti yang sudah-sudah). Nama Jokowi pun diasosiasikan dengan harapan itu. Kalau gagasan dan pola pikirnya – masih atau kembali – seperti yang sudah-sudah – termasuk untuk Pak Jokowi sendiri yang kini dinilai mulai cenderung transaksional – maka tamatlah nasib partai politik itu.

Oleh karena itu – tantangan bagi Parpol-Parpol baru, sejauh mana mereka mampu menggerakkan masyarakat pemilih dengan imajinasi yang dikehendaki masyarakat pemilihnya. Kalau perlu melakukan kontrak politik tentang korupsi, penyediaan lapangan kerja, dan menawarkan mekanisme yang masuk akal untuk mengatasi kesenjangan sosial – sehingga mampu menggerakkan masyarakat memilih dalam moment of truth.

Tanpa itu, keempat parpol baru itu akan bernasib sama seperti penduduk pendatang yang tidak mampu menyewa rumah sehingga terusir dari sebuah kota. []

Marlin Dinamikanto adalah wartawan Nusantara.news, pemerhati budaya dan Penyair Facebooker

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here