Jalan Terjal Penerapan Syariat Islam Total di Pamekasan

0
56
Aktivis Laskar Pembela Islam (LPI) membentangkan poster saat melakukan "Aksi 22" menolak tempat prostitusi di halaman Pendopo Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Senin (22/1). Mereka meminta aparat keamanan dan Pemkab guna menutup tempat prostitusi dan tempat maksiat lainnya dari wilayah kabupaten itu. ANTARA FOTO/Saiful Bahri/foc/18.

Nusantara.news, Pamekasan – Suhu politik dan keamanan di Kabupaten Pamekasan terus memanas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Pasca penangkapan Plt Bupati Achmad Syafi’i dalam kasus KKN Dana Desa yang juga melibatkan kepala kejaksaan setempat dan oknum kepala desa, gejolak lain muncul menyusul bentrok antara warga Desa Ponteh di Kecamatan Galis dengan ormas Laskar Pembela Islam (LPI) dan Front Pembela Islam (FPI), Jumat (19/1/2018).

Berselang tiga hari, ulama dan ribuan orang dari LPI dan FPI menggelar mimbar bebas di depan Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Penerapan syariat Islam total jadi tuntutan mereka. Yakni dengan mendesak pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hiburan dan Rekreasi.

Perda itu dinilai jadi salah satu pemicu praktik maksiat di kota yang mempunyai program Pembangunan Masyarakat Islam (Gerbang Salam) tersebut. “Kami umat Islam tidak ingin praktik kemaksiatan merajarela di Pamekasan ini,” ujar juru bicara ulama Pamekasan KH Ali Karrar Sinhaji dalam orasinya.

Ulama Pengasuh Pondok Pesantren Al Misdat, Proppo tersebut juga menuntut Pemkab mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hiburan. Dua regulasi itu dinilai bisa menjadi pintu masuk perbuatan yang melanggar syariat Islam. “Padahal kebijakan politik Pemkab Pamekasan sudah tegas, menerapkan syariat Islam secara total melalui program Gerbang Salam. Jangan disiasati dengan kebijakan yang berlindung pada pemerintah,” tegasnya.

Ketua Aliansi Ulama Madura (AUMA) tersebut membenarkan, aksi yang terjadi merupakan tindak lanjut penyisiran praktik prostitusi di Desa Ponteh yang sempat bentrok tersebut. “Kini memang sudah ditutup pemkab tetapi kami juga mengantisipasi pihak-pihak yang berlindung di balik kebijakan untuk merusak penerapan syariat Islam secara total di Pamekasan,” sambungnya.

Sikap yang tak bisa ditawar ini juga terkait dengan kian maraknya degradasi moral di Pamekasan. Padahal secara kultur, nilai-nilai moral agama sudah berlangsung turun temurun dan menjadi tradisi hingga kini. Bahkan dengan dalih meningkatkan pendapatan daerah, bisnis rumah kos ikut berkembang pesat namun tidak dibarengi dengan pengawasan di lapangan kendati sudah ada Perbup Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. “Temuan kami, ada rumah kos yang terindikasi dijadikan tempat mesum. Laki-laki dan perempuan bukan muhrim berkumpul di sana,” sebut KH Ali Karrar.

Sekretaris Daerah (Sekda) M Alwi dan Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo yang menemui langsung massa, secara tersirat menyetujui tuntutan itu. “Kedepan, tidak akan ada lagi tempat-tempat karaoke di Pamekasan, termasuk tempat prostitusi dan tempat rekreasi yang tidak Islami,” kata Alwi.

Bagi pelanggar, kapolres bahkan berjanji akan meneruskan ke proses hukum. Hanya saja, dia berharap kejadian bentrok pada hari Jumat tidak terulang. Pihaknya juga mewaspadai konflik itu ditunggangi kepentingan lain mengingat agenda politik pilkada yang sudah mendekati.

Aksi ribuan massa ini menjadi puncak keresahan selama ini. Apalagi berkembang isu lain jika penyisiran rumah yang dijadikan praktik prostitusi di Dusun Lahtolang, Desa Ponteh salah alamat. Terkait hal ini, kapolres menegaskan tetap akan menindaklanjuti apalagi sudah menjadi atensi petinggi Polri.

Berdasarkan keterangan warga yang turut menjadi korban dalam bentrok tersebut, hajatan keramaian yang terjadi merupakan perayaan ulang tahun pemilik rumah. Sehingga ketika ada wanita yang diseret karena dinilai sebagai PSK, warga sontak membela. Namun versi Panglima LPI Madura Abd Aziz Muhammad Syahid, pihaknya datang ke lokasi karena sudah menerima informasi terkait aktivitas prostitusi ilegal di dusun itu.

Bentrok yang mengakibatkan korban di kedua belah pihak ini memang sangat disayangkan. Namun yang patut diwaspadai, dampak susulan yang rawan ditunggangi kepentingan lain. Tujuannya, memprovokasi massa akar rumput. Seluruh elemen termasuk stake holder harus segera memutuskan solusinya. Jika memang penerapan syariat Islam secara total sudah digedok, jangan sampai menimbulkan kebijakan lain yang justru menjadikan penerapan itu abu-abu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here