Jalan Terjal ‘Trah Masyumi’ di Pilpres 2019

0
346

Nusantara.news, Jakarta- Melihat kembali perjalanan Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi peserta Pemilu 2019 bukan perjalanan yang mulus. Partai yang berbasis pendukung Masyumi ini sempat dicoret dari daftar peserta Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebabnya saat verifikasi faktual, KPU menilai partai yang didirikan pada 17 Juli 1998 ini tak memenuhi syarat keanggotaan karena enam pengurus PBB Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, tak hadir.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra pun berang, ia kemudian mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). PBB akhirnya memenangkan gugatan dan melenggang sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nompr urut buncit 19. “PBB dari dulu selalu dipersulit untuk ikut pemilu,” kata Yusril melalui keterangannya pada Sabtu, 17 Februari 2018.

Ucapan Yusril mungkin ada benarnya, sebab nasib serupa pernah dialami PBB pada Pemilu 2014. Saat itu, PBB juga hampir tak lolos sebagai peserta pemilu karena masalah kuota 30 persen perempuan dan dugaan adanya pengurus yang berstatus pegawai negeri sipil. Namun lewat putusan PTTUN, partai ini lolos jadi peserta pemilu, yang juga bernomor urut pamungkas yaitu 14.

PBB tercatat selalu gemilang menembus syarat peserta pemilu: 1999, 2004, 2009, dan 2014. Tapi data perolehan suaranya menunjukkan tren yang menurun sehingga gagal menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold/ PT). Pada Pemilu 1999, PBB memang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen total suara dan meraih 13 kursi DPR RI. Begitu juga pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62 persen) dan mendapatkan 11 kursi DPR).

Namun pada 2009, PBB hanya memperoleh suara 1,8 juta atau 1,7 persen. Dengan sistem ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen, suara PBB tak bisa mendapat jatah kursi DPR. Selanjutnya pada Pemilu 2014, partai ini meraih suara 1.825.750 atau 1,46 suara. Sehingga, suara PBB tak memenuhi syarat ambang batas parlemen dan kembali gagal menempatkan wakilnya di DPR. Bagaimana dengan peluang pada Pemilu 2019?

Peluang dan Kelemahan

PBB tampaknya kembali terang setelah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Sejumlah dukungan simpatik mengalir di jejaring media sosial dari berbagai kalangan, terutama dari sejumlah ormas Islam yang selama ini telah menjadi basis konstituennya. Benarkah ini tanda-tanda PBB reborn (setelah dua kali Pemilu 2009 dan 2014 mengalami paceklik politik)? Atau sebaliknya, PBB akan mengulang sejarah kelam pada pemilu-pemilu sebelumnya? Dua kemungkinan itu tentu masih harus dibuktikannya pada perolehan suara di Pemilu 2019. Namun, sejumlah peluang dan kelemahan partai berlogo ‘bulan bintang’ ini bisa dianalisis.

Pertama, PBB masih punya basis pemilih fanatik, utamanya dari eks-kader Masyumi dan keturunannya yang meskipun jumlahnya terbatas, tetapi dikenal militan. Meskipun generasi yang hidup di era Masyumi kian menyusut, namun “regenerasi” di tingkat keluarga terus berjalan. Belum lagi basis pendukung pemikiran Masyumi yang tergabung dalam ormas DDII (Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia) dan ormas dakwah lainnya, kemungkinan masih terafiliasi ke PBB. Faktanya, sejak berdiri, PBB tak sekalipun absen dalam pemilu: mulai pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, hingga 2019 mendatang. Eksistensi ini menandakan basis-basis pemilih ideologis PBB masih berdenyut. Meski kecil, kata orang Betawi: PBB kagak ade matinye.

Kedua, momentum kebangkitan umat Islam yang tercermin lewat Aksi Bela Islam dan adanya ancaman terhadap ormas Islam dengan keluarnya Perppu Ormas oleh pemerintahan Jokowi, membuat mereka “sadar politik” dan mencari aktualisasinya lewat PBB. Mengapa PBB? Sebab PBB dinilai partai yang paling terang mengusung “Syariat Islam”.

Salain itu, Yusril sebagai ketum PBB dianggap banyak membantu kelompok ini. Ia antara lain menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah, vokal menolak Perppu Ormas, dan memberi bantuan hukum bagi warga Kampung Aquarium yang digusur Gubernur Ahok. Tak heran, kiprah Yusril ini membuat HTI bergabung ke PBB, begitu pula Front Pembela Islam (FPI). Tak menutup kemungkinan, limpahan suara dari kelompok Islam politik ini akan mengerek perolehan suara PBB di pemilu 2019.

Ketiga, tampaknya PBB akan belajar dari kekalahan di Pemilu 2009 dan 2014 yang membuat suara partai ini merosot dan tak tembus ke parlemen. PBB nampaknya sedang berada dalam momentumnya yang cukup baik untuk bangkit. Dikatakan oleh Sekjen, PBB menargetkan 5% suara untuk Pemilu 2019. Sebuah target yang realistis.

Di samping itu, dalam pidatonya di hadapan pengurus, Ketum Yusril bertekad PBB akan bangun dari tidurnya. Yusril juga mengaku pihaknya sudah menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya, PBB akan fokus menggarap massa di Papua dan Jawa, yang dinilai memiliki kantong suara melimpah. Sejauh ini, memang ceruk suara PBB lebih banyak di beberapa daerah luar Jawa ketimbang di Jawa, misalnya Bangka Belitung, Sumatera Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan.

Keempat, posisi PBB sebagai partai yang tidak berada di parlemen dan pemerintahan menjadikannya terbebas dari isu dan persoalan korupsi yang banyak mendera elite parpol dan pejabat pemerintah. Di saat bersamaan, terjadi penurunan elektabilitas di partai-partai Islam lain yang basis dukungannya sama dengan PBB. Kondisi ini berpeluang menjadikan PBB sebagai sandaran baru bagi masyarakat.

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra dan sekjennya saat mengambil nomor urut parpol peserta pemilu 2019. PBB menjadi salah satu partai yang lolos menjadi peserta Pemilu 2019 setelah memenangkan Sidang Ajudikasi sengketa proses pemilu di Bawaslu. Sebelumnya PBB sempat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu oleh KPU.

Pun begitu, tak sedikit titik lemah PBB yang bisa menyebabkan kemunduran baik dari sisi pamor maupun perolehan suara di Pemilu 2019:

Pertama, merosotnya perolehan suara partai tersebut tidak lepas dari adanya konflik yang terjadi di internal partai. Konflik berawal saat muktamar PBB tahun 2005 yang memutuskan mengubah nama menjadi Partai Bintang Bulan. Saat itu, tujuannya supaya PBB tetap bisa ikut pemilu 2009. Hanya saja, setelah cabang-cabang PBB di berbagai daerah terbentuk, DPP memutuskan untuk kembali ke nama lama yaitu Partai Bulan Bintang. Akibatnya, banyak tarik ulur kepengurusan di tengah jadwal pemilu yang sudah dekat. Hasilnya, saat pemilu 2009 lalu, suara PBB rontok.

Pudarnya kedigdayaan PBB juga jika ditarik ke belakang, tak lepas dari perpecahan Partai Masyumi dulu. Keluarnya NU dari Masyumi hingga pembubaran oleh Bung Karno pada 1960, turut membuat suara massa Masyumi tidak terkonsentrasi. Sebagian kader Masyumi lainnya beralih ke PPP sebagai akibat fusi parpol Islam semasa Orde Baru, atau sebagian kecil pindah ke PKS dan parpol Islam lain di masa reformasi.

Bahkan, aktualisasi keluarga “bulan bintang” (lambang Masyumi) pun mengalami segmentasi pasca-reformasi 1998. Mereka terbagi dalam tiga parpol, yakni PBB yang diketuai Yusril Ihza Mahendra, Partai Politik Islam Masyumi (PPIM) yang diketuai oleh Abdullah Hehamahua, dan Partai Masyumi Baru (PMB) yang diketuai Ridwan Saidi. Namun dari ketiga partai itu, PBB yang akhirnya eksis. Sebab, PBB dianggap lebih mewarisi “trah ideologi Masyumi”, dan Yusril sendiri adalah murid dari pentolan Masyumi yaitu Moh. Natsir.

Ketiga, PBB dikenal punya basis pemilih eks-Masyumi yang berjaya tahun 1945 – 1960. Namun, jarak historis kader yang bersetia dengan ideologi Masyumi hingga “pewaris terakhirnya” di PBB, amat jauh. Umumnya meraka adalah generasi tua yang jumlahnya kian berkurang, bahkan sebagian telah wafat. Faktor kesenjangan historis hingga terbatasnya regenerasi pemilih “trah bulan bintang” inilah, menjadi faktor menurunnya suara dan dukungan terhadap PBB. Dan tampaknya, PBB belum mampu keluar dari keterbatasan basis yang segmented ke ceruk yang lebih luas.

Keempat, pengelolaan PBB tidak semenarik parpol berbasis Islam lainnya yang berhasil masuk ke DPR. Struktur PBB kurang solid, minimnya pengenalan partai ke masyarakat, tak populernya calon anggota legislatif yang diusung, kurang berjalannya kaderisasi, dan cekaknya pendanaan partai. Perihal ini, diakui sendiri oleh Ketum Yusril Ihza Mahendra. “PBB sudah punya infrastruktur sampai ke bawah, hanya selama ini masih terkendala masalah dana dan manajemen partai,” katanya dalam acara pelantikan Pengurus DPP periode 2015-2020 serta Milad ke-17 PBB di Jakarta, Senin (10/8/2015).

Kelima, PBB masih mengandalkan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, sebagai figur sentral. Memang, Yusril tak dipungkiri merupakan sosok cerdas dan sangat terkenal pasca-reformasi. Kecerdasan dan kepiawaiannya di bidang hukum diperlihatkan dalam sejumlah persidangan kasus yang ditanganinya. Begitu pun dalam persidangan ajudikasi di Bawaslu, bukti-bukti dan argumentasi yang diajukannya membuat PBB menang melawan KPU.

Namun, ketergantungan partai pada Yusril, terlebih posisinya sekarang adalah pengamat hukum dan jauh dari tampuk kuasa, membuat PBB lambat berkembang. Potensi dan mesin partai pun kehilangan otonomisasinya: tersentralisasi ke satu figur ketimbang bekerjanya sistem kelembagaan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here