Jangan Abaikan Risiko dan Dampak Sistemik Krisis

0
133
Pemerintah perlu mewaspadai rambatan krisis negara-negara sahabat ke Indonesia mengingat manajemen transaksi perdagangan dan transaksi pembayaran cenderung defisit selama hampir 8 tahun berturut-turut. Ini adalah bahan bakar krisis sistemik selanjutnya.

Nusantara.news, [Lokasi] – Baru-baru ini Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo memastikan sistem keuangan Indonesia aman dari paparan dampak sistemik krisis di Turki, Argentina hingga perlambatan ekonomi yang terjadi di sejumlah negara maju.

Dody berpendapat sistem keuangan Indonesia berada di level yang aman berdasarkan simulasi yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Aman, kan kita kan selalu lakukan simulasi setiap saat, dan selalu bertemu dalam forum KSSK dan kita selalu amati dampak global, dampak nilai tukar, suku bunga terhadap stabilitas sistem keuangan," demikian pernyataan Dody akhir pekan lalu.

Dody menjelaskan, kondisi ini juga diperkuat dari data-data keuangan terkait dengan permodalan, return on equity (ROE) serta return on assets (ROA) perbankan di dalam negeri, dan profit perbankan. "Itu semua terdorong," katanya. 

Tugas KSSK adalah mengawasi dan memantau sejumlah aspek sistem keuangan di dalam negeri dari mulai perkembangan ekonomi, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan hingga penjamin simpanan. 

Anggota KSSK yang terdiri atas Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). KSSK merilis hasil rapat reguler setiap tiga bulan sekali.

Secara umum bank sentral melihat masalah krisis di Turki dan Argentina serta perlambatan ekonomi di Eropa, AS dan masalah Brexit memang berpengaruh terhadap pasar keuangan global. Rupiah ikut mengalami depresiasi selama seminggu terakhir sebesar 0,5%.

Namun secara tahun kalender, rupiah masih berada di posisi menguat sebesar 0,9%. BI melihat sentimen investor terhadap Indonesia masih sangat positif. Hal ini terlihat dari aliran modal masuk ke dalam negeri, termasuk ke pasar surat berharga negara (SBN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan saham. 

Sepanjang minggu lalu, BI mencatat aliran modal ke dalam negeri tercatat mencapai Rp15 triliun hingga Rp16 triliun. Dengan aliran dana tersebut, total aliran dana secara tahun kalender hingga akhir minggu lalu mencapai sekitar Rp90 triliun. 

Tentu saja pernyataan menyejukkan itu harus disampaikan BI, mengingat sebagai bank sentral memang harus berbicara seperti itu. Masalahnya adalah rambatan krisis itu sedikit banyak pasti ada, sepadan dengan transaksi dagang dan investasi yang terjadi di antara negara-negara krisis itu dengan Indonesia.

Tapi dari pintu BI, potensi krisis itu dicegah lewat intervensi dan sterilisasi rupiah. Sehingga rupiah yang berkali-kali melemah kemudian menguat kembali, fluktuasi rupiah coba distabilkan, sehingga mata uang rupiah diupayakan stabil.

Demikian pula dari sisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat melemah beberapa waktu lalu, coba distabilkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat moralsuasion pasar. Persuasi pasar yang bijak ini pada gilirannya membuat IHSG kembali menguat.

Masalahnya dari sisi pemerintah, dalam tiga tahun terakhir belum menunjukkan kinerja yang positif dari sisi defisit transasksi berjalan (current account deficit—CAD) dan transaksi perdagangan (deficit trade balance).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut, risiko makro ekonomi di bawah kepemimpinan Pemerintahan Jokowi meningkat. Hal itu tercermin dari neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

"Selama 3 tahun terakhir Pemerintahan Jokowi, risiko makro ekonomi Indonesia meningkat. Kenapa, karena trade balance kebanyakan negatif, current account deficit belum pernah terjadi terjadi sejelek ini selama 8 tahun terakhir," papar Rizal belum lama ini.

Rizal mengatakan, hal tersebut merupakan salah satu penyebab, nilai tukar rupiah cenderung fluktuatif. Sementara, lanjut Rizal, pemerintah hanya menawarkan 'obat' jangka pendek. Penawar tersebut ialah mempercepat pinjaman atau utang. Sehingga, memacu aliran dana asing masuk ke Indonesia.

"Solusi yang dicari solusi jangka pendek, meminjamnya dipercepat, istilahnyafront loading harusnya ambil pinjaman issue bondnya 2-3-4 dimajukan sekarang. Supaya ada inflow dari capital, sehingga rupiah menguat temporary," sambungnya.

Rizal mengatakan, itu memberikan risiko pada perekonomian Indonesia. Pasalnya, imbal hasil (yield) yang dibayarkan akan semakin besar.

"Menyelesaikan masalah trade balance dan current account deficit dengan cara seperti ini, itu berbahaya karena makin lama kita pinjam dengan yield paling tinggi termasuk paling tinggi di Asia, kita 8% lebih, Vietnam cuma 4%, yang lain cuma 5%, margin-nya 3%," paparnya.

"Jadi pemerintah ini akan mewariskan kepada siapa pemerintah berikutnya time bom, dalam bentuk utang semakin besar, bunga semakin tinggi," tutup Rizal.

Tahun 2018, Indonesia diperkirakan akan merayakan "ulang tahun" defisit transaksi berjalan yang ke-7, setelah mencetaknya pertama kali di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012. Secara total, CAD pada 2012 tersebut nilainya mencapai US$24,2 miliar, atau 2,7% dari produk domestik bruto (PDB).

Setahun sebelumnya, Indonesia mencatatkan surplus CAD sebesar US$1,7 miliar atau 0,2% terhadap PDB. CAD kala itu terjadi bersamaan dengan anjloknya surplus neraca perdagangan. Surplus ekspor migas dan nonmigas yang biasanya cukup untuk menambal defisit transaksi berjalan mulai kehilangan tuahnya. Kini, neraca perdagangan berbalik defisit setelah bergerak naik-turun dan seringkali dinilai sebagai pemicu CAD.

Enam tahun kemudian, pada 2018, CAD Indonesia berada di posisi US$31,1 miliar atau 2,98% dari PDB. Namun, benarkah bahwa defisit perdagangan menjadi pemicu utama defisit CAD secara umum? Ternyata tidak.

Sebagaimana kita ketahui, komponen utama penyusun transaksi berjalan ada tiga. Pertama, transaksi perdagangan (selisih ekspor-impor barang). Kedua, transaksi pendapatan primer dan sekunder (hasil investasi, transfer remitensi, hibah, dll). Ketiga, transaksi jasa.

Kontribusi defisit perdagangan terhadap CAD Indonesia rata-rata di kisaran 4%. Tahun lalu, pos perdagangan menyumbang defisit US$0,4 miliar, sedangkan pos pendapatan primer menyumbang defisit sebesar US$30,42 miliar terhadap CAD. Artinya, 97,2% dari CAD pada 2018 disumbang oleh pendapatan primer, yakni dari pembayaran hasil investasi, terutama defisit pendapatan investasi langsung (dividen) yang menyumbang 60% dari defisit neraca pendapatan primer. 

Untuk lebih detilnya, pada 2018, Indonesia mencatatkan pembayaran senilai US$20,9 miliar pada pos pendapatan modal ekuitas, naik dari posisi 2017 senilai US$20,8 miliar. Pada 2012, pos yang sama mencatatkan pembayaran senilai US$17,8 miliar.

Besarnya kontribusi defisit pendapatan primer terhadap CAD ini tidak berubah dibandingkan dengan posisi 2012 di mana defisit neraca pendapatan tercatat di angka US$25,8 miliar, atau lebih besar dibandingkan dengan CAD di tahun perdana defisit tersebut yang berada di level US$24 miliar.

Bedanya, pada tahun 2012 tersebut ekspor barang Indonesia masih surplus sebesar US$8,4 miliar sehingga membantu meringankan CAD. Hanya saja secara tahunan, surplus dagang itu terbilang tragis karena anjlok 75,9% dari surplus tahun 2011 sebesar US$34,8 miliar.

Jadi, kunci apakah Indonesia akan terkena rambatan krisis lagi atau tidak, kita harus menengok seberapa rawan kah rupiah terimbas dari efek defisit transaksi berjalan atau defisit perdagangan. Dan masalah defisit ini kendalinya ada pada kecanggihan manajemen ekspor-impor pemerintah.

Itu sebabnya Presiden Jokowi, atau Presiden Prabowo kalau memang diganti, harus sensisitf terhadap isu defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan. Ketika pemerintah abai, saat itulah risiko krisis dan dampak sistemik itu akan terjadi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here