Jangan Bantah Kecurangan Pemilu

0
141

SEIRING dengan berlangsungnya proses penghitungan suara pemilu kemarin, tuduhan telah terjadi kecurangan semakin membahana. Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga menganggap pemilu presiden dipenuhi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif untuk keuntungan lawannya.

Pendukung Jokowi-Ma’ruf pun juga begitu. Menurut Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, pihak mempunyai 25 ribu bukti kecurangan dalam pemilu presiden yang dilakukan pesaingnya.

Klaim kedua pihak yang berkompetisi ini tentu atas dasar kepentingan masing-masing agar calonnya bisa duduk di tahta istana. Tetapi, juga ada aksi unjuk rasa yang rutin diadakan sekelompok masyarakat, yang secara resmi bukan pendukung salah satu kubu. Mereka mendesak agar ada pengusutan terhadap kecurangan yang dilakukan KPU.

Bantahan dari KPU sudah tentu ada. Komisioner KPU Viryan Aziz membela diri bahwa tidak mungkin terjadi kecurangan secara sistemastis karena ada 810 ribu orang di KPPS. Pemerintah juga membantah tudingan adanya kecurangan Pemilu 2019. Menko Polhukam Wiranto meminta agar masyarakat tidak mempercayai tuduhan yang disebutnya ngawur itu.

Lalu bagaimana mestinya?

Aspek terpenting dalam Pemilu Presiden ini adalah terpilihnya presiden yang mempunyai legitimasi lengkap. Tidak saja legitimasi politik melalui kemenangan dalam pemilu, dan legitimasi hukum karena terpilih melalui proses yang sah. Namun, yang juga mendasar adalah legitimasi moral. Artinya kemenangan presiden harus diperoleh melalui proses yang jujur dan adil.

Mengapa? Karena landasan terpenting bagi kehormatan kekuasaan adalah kepercayaan rakyat. Tidak ada gunanya singasana, kalau rakyat tak menaruh percaya.

Semua aspek legitimasi kekuasaan itu harus tergenggam sempurna dalam kemenangan calon presiden. Kalau itu bisa diraihnya, maka kemenangannya adalah kemenangan terhormat. Itu penting, karena akan menentukan derajat penghormatan rakyat kepada pemimpinnya.

Pemilu adalah prosesi terhormat dalam negara demokrasi. Kehormatan bangsa yang sudah menyepakati negara demokrasi  ini terletak pada seberapa tinggi penghormatannya terhadap prosesi kontestasi politik tersebut. Penghargaan bangsa lain terhadap bangsa ini juga bergantung pada soal itu.

Itu sebabnya, semua pihak harus menjaga pemilu agar luput dari cela. Menyederhanakan kesalahan atau pelanggaran sebagai human error belaka adalah perbuatan tercela.

Oleh karena itu, semestinya semua pihak mengganti sudut pandang terhadap tuduhan kecurangan. Siapa pun, entah pendukung Jokowi-Ma’ruf atau Prabowo-Sandi, partai politik, kelompok masyarakat, atau LSM yang mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2019, mestinya dipandang sebagai kepedulian semua elemen bangsa ini agar pemilu benar-benar bersih dari pelanggaran.

Jika pemilu bersih yang menjadi titik perhatian, semua elemen itu mesti bersatu untuk mengawal KPU agar mampu mewujudkan prinsip jujur dan adil. Pelihara indepensi dan netralitas KPU. Dukung kemampuan lembaga itu untuk menyelesaikan penghitungan dan rekapitulasi suara dengan benar.

Sekiranya salah satu kubu pendukung menemukan kecurangan KPU –sekalipun itu menguntungkan bagi capresnya—dia harus segera mengoreksi. Membiarkan kecurangan, apalagi berkonspirasi melakukan kelancungan, berarti dia telah memberikan kemenangan terhina bagi capresnya.

Kemenangan dalam pemilu presiden harus diraih secara terhormat. Kekalahan pun harus diterima secara terhormat.

KPU pun tentu harus membuka diri terhadap semua kritik. Satu hal yang harus dipahami oleh semua komisioner KPU, baik di pusat maupun di daerah, bahwa semua kritik itu berada dalam konteks menjaga kemurnian suara rakyat –sang pemegang kedaulatan di negara ini. Kritik itu tidak ada kaitannya dengan mendelegitimasi kinerja KPU. Sejauh KPU berhasil memelihara posisi independen dan nonpartisan, rakyat pasti mendukung. Sebab satu-satunya kepedulian rakyat adalah hak-hak konstitusionalnya dalam pemilu harus diselenggarakan dengan sejujur-jujurnya.

Kalau demikian jalan berpikirnya, maka janganlah membantah semua tuduhan kecurangan pemilu. Tuduhan tidak bisa dilawan dengan bantahan. Tuduhan hanya bisa diadu dengan pembuktian. Maka buatlah sebanyak mungkin mekanisme pembuktian.

Pembuktian melalui jalur formal bisa diserahkan kepada Bawaslu. Pembuktian secara nonformal bisa melalui –seperti kita usulkan tempo hari—pembentukan tim pencari fakta yang independen. Semua itu bisa menjadi bukti dalam gugatan perselisihan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi nanti.

Seandainya kita memang berkepentingan terhdap pemilu jurdil demi kehormatan bangsa ini, maka harus bergerak bersama membuktikan kecurangan ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here