Jangan Bebani Jokowi dengan Remisi Ahok

0
207

BASUKI Tjahaja Purnama dikabarkan akan mendapat remisi Hari Raya Natal sebanyak 15 hari. Hal itu dikatakan Pengacara Ahok, I Wayan Sudirta, seperti dikutip dari laman Kompas.com. Katanya, “Secara otomatis menurut Keppres Nomor 174/1999, Pak Ahok akan mendapatkan remisi 15 hari.”

Rupanya remisi itu sudah diusulkan kepada Menkumham. Sebab, sesuai PP 99 Tahun 2012, pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri. Menkumham Yasonna Laoly mengakui sudah ada usulan pemberian remisi itu. Pemberian remisi 15 hari untuk Ahok, kata Yasonna, sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Remisi, sesuai  pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, memang hak terpidana. Tapi dalam kasus Ahok, pokok masalahnya bukan pada berapa hari remisi diberikan, tapi apakah mantan Gubernur Jakarta itu berhak mendapatkan remisi?

Sebab, sejak Ahok mencabut permohonan bandingnya (22 Mei 2017) atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang menghukumnya dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama, statusnya sudah menjadi terpidana karena putusan pengadilan terhadap dirinya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Sesuai Pasal 6 UU Pemasyarakatan di atas, terpidana yang proses hukumnya sudah inkracht itu, selanjutnya akan menjalani pembinaan yang akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Status Ahok berubah menjadi narapidana, atau terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.

Masalahnya adalah Ahok tidak pernah menjalani pembinaan dimaksud di Lapas. Karena dia menjalani hukumannya di tahanan Markas Komando Brimob Polri, Depok. Rumah tahanan (rutan) di Mako Brimob itu bukan lapas, tapi berkedudukan sebagai cabang dari Rutan Salemba.

Rutan bukanlah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana. Pasal 1 ayat 2 PP Nomor tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP yang diubah dengan PP Nomor 58 tahun 2010 menjelaskan dengan tegas,  rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Artinya, setelah tidak ada lagi proses tersebut yang dijalani, Ahok harus dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Mako Brimob untuk dipindahkan lapas. Karena pasal 1 ayat 3 UU Pemasyarakatan menyebutkan, lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.

Sebenarnya Ahok sudah dieksekusi oleh Kejaksaan ke Lapas Cipinang Jakarta pada 21 Juni 2017. Tetapi, Lapas Cipinang mengirim surat ke Rutan Salemba Cabang Mako Brimob agar Ahok tetap menjalani hukuman pidana penjaranya di sana. Alasannya adalah faktor keamanan.

Yasonna Laoly waktu itu mengatakan, kasus penodaan agama oleh Ahok ini menyangkut emosi yang sangat tinggi. “Dia bisa dibunuh,” kata Yasonna di gedung DPR, 12 Juli silam. Yasonna menambahkan, banyak narapidana lain yang juga ditahan di rutan.

Yasonna mungkin menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa banyak napi ditahan di rutan. Tetapi, kenyataan itu adalah pelanggaran, jika berpedoman pada UU dan PP yang disebut di atas.

Jika dikatakan Ahok adalah napi Lapas Cipinang yang penahanannya dipindahkan di Rutan Rutan Salemba Cabang Mako Brimob, itu juga tidak tepat, karena belum menjalani pembinaan sebagai napi di lapas itu. Kalaupun eksekusi sekejap ke Lapas Cipinang itu sudah dianggap sebagai napi, pemindahannya tetap saja melanggar. Sebab, narapidana harus ditahan di lapas dan hanya dapat dipindahkan ke lapas lain, bukan dipindahkan ke rutan. Pemindahan napi ini diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan.

Belum lagi pemindahan napi itu dilengkapi dengan banyak syarat administratif seperti yang diatur dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Kehakiman itu. Semua syarat tersebut rasanya  mustahil terpenuhi dalam hitungan jam, apalagi proses eksekusi Ahok dilakukan sore hari. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Noor Rachmad selaku eksekutor menyebutkan waktu persisnya, “Dieksekusi sekitar pukul 16.00 WIB sampai 17.00 WIB.”

Sebetulnya, sekarang publik yang sudah mulai melupakan kasus penodaan agama oleh Ahok. Dia dianggap sudah menebus kesalahannya dengan hukuman penjara. Publik juga sudah tak mempersoalkan lagi bahwa sebetulnya Ahok belum menjalani proses pembinaan sebagai narapidana sebagai diatur UU Pemasyarakatan.

Kondisi ini mestinya dipelihara. Jangan sampai publik terprovokasi lagi oleh pemberian remisi hari raya keagamaan, yang jika kita berpikir sesuai logika peraturan, itu tak berhak diberikan kepadanya.

Kita khawatir hal itu justru akan menambah beban bagi Presiden Joko Widodo. Sebab, kendati Presiden bersikap netral dalam Pilkada Jakarta tempo hari, masih ada yang masih berprasangka sebaliknya. Kita juga prihatin Ahok tidak bisa mendapatkan remisi. Tapi, apa boleh buat, negara hukum ini dipagari dengan peraturan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here