Jangan Belokkan Isu Genosida Rohingya

0
113

KEMARAHAN publik dunia, termasuk Indonesia, terhadap rezim militer Myanmar yang melakukan genosida etnis Rohingya, semakin mencapai titik didih. Sebagai isu besar yang massif, wajar saja terjadi kesimpangsiuran. Kasus pembantaian besar-besaran itu dipandang dari berbagai sudut. Ada yang melihat itu sebagai pemusnahan etnis saja, ada juga yang mengaitkannya dengan pembasmian pemeluk agama Islam, dan banyak sudut pandang lainnya.

Kapolri Tito Karnavian kemarin mensinyalir kasus ini dibelokkan menjadi masalah dalam negeri Indonesia dengan membakar sentimen umat Islam untuk antipati terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sentimen itu, kata Kapolri, pernah digunakan dalam Pilkada Jakarta tempo hari.

Ada pula yang menyatakan tragedi Rohingya ini dilatarbelakangi motif ekonomi, terkait dengan bisnis minyak dan gas di kawasan tersebut.

Sekali lagi, dalam isu besar yang massif, kesimpangsiuran mudah sekali terjadi. Tak ada gunanya mencegah hal itu. Yang penting adalah membangun nalar yang logis agar bisa dibuktikan kesimpangsiuran itu tak masuk akal.

Jika Presiden Joko Widodo menjadi sasaran kesimpangsiuran isu dengan target opini antipati, maka pemerintah berkewajiban membangun nalar publik untuk meluruskan pembelokan masalah itu.

Sebetulnya, dalam perkara penindasan dan pembunuhan massal seperti ini, aspek utama dalam logika publik adalah sentimen emosional. Secara naluriah, setiap orang pasti menaruh simpati kepda korban kejahatan, dan berlaku antipati pada pelaku kejahatan. Dalam sentimen emosional yang menggelegak itu, sikap yang ditunggu orang dari pemerintah adalah berbicara dalam bahasa yang sama dengan bahasa publik.

Jika tidak, publik akan menganggap pemerintah bersikap beda dengan mereka. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah melakukan langkah konkret, misalnya dengan mengirim bantuan obat dan makanan serta terakhir mengutus Menlu Retno Marsudi menemui otoritas Myanmar. Bahkan ribuan pengungsi Myanmar pun ditampung di sini. Bandingkan dengan sikap negara ASEAN lain yang menghadang kapal-kapal kayu yang nyaris tenggelam karena dijejali pengungsi Rohingya di tengah laut.

Namun, dalam logika publik, itu saja tak cukup. Mereka menunggu Presiden bicara dalam bahasa mereka: Mengutuk sekeras-kerasnya, atau kalau perlu kirim pasukan penyelamat, atau setidak-tidaknya mengancam bertindak. Padahal Presiden juga punya berbagai keterbatasan diplomatik dan hukum internasional untuk melakukan itu.

Salahkah publik bersikap demikian? Tidak sepenuhnya salah. Sebab, pembantaian itu terjadi di negara yang bersebelahan dengan Indonesia. Indonesia adalah negara besar di ASEAN, masak iya tak sanggup menekan Myanmar. Publik masih ingat, dulu Indonesia berhasil memfasilitasi perdamaian di Kamboja atau Filipina Selatan. Masak iya sekarang tak mampu melakukan hal yang sama.

Tidak bertemunya harapan dan kenyataan itulah yang menjadi titik pembelokan seperti yang disinyalir Kapolri.

Pembelokan isu yang paling konyol adalah ketika ada himbauan agar Indonesia berhati-hati menyikapi genosida Rohingya, karena di balik itu ada permainan bisnis raksasa di bidang minyak dan gas.

Entah bagaimana menjelaskan kebodohan logika seperti itu. Bahwa ada potensi migas di Rakhine, bisa saja. Tapi apa kaitannya dengan genosida? Bisnis migas, kalaupun ada, baru ditemukan beberapa tahun terakhir. Sedangkan pembunuhan, pengusiran atau penghapusan status kewarganegaraan Myanmar terhadap etnis ini, sudah berlangsung puluhan tahun.

Di mana ada pembenaran bahwa untuk melancarkan suatu bisnis, harus dengan membunuhi penduduk wilayah itu. Pertambangan atau bisnis sumber daya alam lain di seluruh dunia, kalaupun berkonflik dengan penduduk lokal, hanyalah gesekan kecil bersifat sementara yang terselesaikan dengan dialog. Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia juga mengalami hal itu, misalnya di Freeport Papua.

Titik krusial bagi sentimen publik Indonesia adalah dugaan keterlibatan bhikku militan di Rakhine dalam genosida etnis Rohingya yang beragama Islam. Padahal bhikku itu adalah korban provokasi militer Myanmar. Dan akar masalahnya tak lain adalah kesenjangan ekonomi antara etnis Rohingya yang minoritas dengan etnis Burma yang mayoritas di daerah Rakhine yang miskin.

Tetapi, ke mana pun isu ini hendak dibelokkan, persoalan genosida jangan sampai terabaikan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here