Jangan Sampai Keok Hadapi Freeport (2)

Jangan Beri Keistimewaan Freeport yang Menyimpang dari Aturan

0
67

Nusantara.news, Jakarta,- Kalau mau dicari akar masalahnya, sebenarnya masalah Freeport itu tidak jauh-jauh dari soal dua badan hukum, yaitu negara Indonesia dengan PTFI yang terkait dalam perjanjian kontrak karya sejak tahun 1967 dan setelah beberapa kali perpanjangan, akan segera berakhir pada 2021. Sederhananya sih seperti itu.

Menurut Advokat yang juga pengamat hukum pertambangan Junaidi Albab Setiawan,  yang menjadi masalahnya adalah apakah Indonesia sebagai negara bersedia memperpanjang hubungan tersebut atau memilih mengakhirinya. Jika diakhiri bagaimana caranya dan diperpanjang apa syaratnya.

Dalam komposisi kepemilikan saham Freeport, PTFI yang berada di bawah naungan induknya, Freeport McMoran memiliki 80,28 persen sedangkan Pemerintah Indonesia dan PT Indocover Investama masing-masing 9,36 persen.  jumlah itu, jika mengikuti proses divestasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba,  harus terus meningkat dalam kurun waktu empat tahun  hingga 30 persen.

Proses divestasi ini  sengaja digantung dengan cara  Freeport terus mengulur waktu (buying time), padahal dia enggan melakukan divestasi dengan dalih menunggu aturan baru dan tidak mengolah seluruh hasil ke smelter. Padahal, sudah berkali-kali  Indonesia mendesakkan divestasi juga pengembangan smelter sambil mengingatkan bahwa perjanjian segera berakhir. Freeport sebenarnya tidak perlu ngotot-ngotot seperti sekarang ini, karena kalau saja perusahaan itu teliti,  jika terjadi kesepakatan divestasi, maka sesungguhnya juga telah terjadi kesepakatan perpanjangan.

Sebagai pemilik gunung emas Ertsberg (1967) dan Grasberg (1988) di tembagapura, Mimika, Papua, seharusnya  komposisi bagian untuk Indonesia harus memadai.  Tetapi, kenyataannya malah sebaliknya.  Kenapa begitu?

Menurut  Albab, dalam sejarah Indonesia sejak zaman kolonial, selain melahirkan pahlawan juga melahirkan orang-orang yang mengambil posisi berseberangan dengan kepentingan bangsanya (perfidious). Mereka tidak peduli konstitusi, hanya peduli pada ambisi politik dan bisnis pribadi. Ironisnya, peran demikian hingga kini masih ada, bahkan semakin sering dilakukan oleh kalangan pemimpin sehingga berdampak masif.

Kontrak karya adalah pertemuan antara para pihak dengan tujuan sama: mencari untung dengan cara saling melengkapi. Para pihak harus berdiri setara dan tidak boleh ada dominasi satu terhadap lainnya. Tidak boleh salahs atu pihak dengan jumawa memanfaatkan dominasinya dan atau memanfaatkan posisi lemah pihak lain (lemah modal, kemampuan, dan pengaruh), dengan menyalahgunakan keadaan lemah tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya (misbruik van omstandigheden).

Kontrak di mana pun di dunia ini posisinya berada di bawah konstitusi dan aturan turunannya, tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan. Dalam kontrak, para pihak boleh mengatur apa saja kecuali yang dilarang oleh perundangan (cause civilis oligandi). Karena kontrak hanya boleh mengatur hal-hal dengan sebab yang halal (cen geoorloofde oorzaak). Prinsip berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain (Ridwan Khairandy, 2013). Penyimpangan terhadap prinsip ini akan berakibat perjanjian seperti tidak pernah ada (null and void). Sehingga tidak etis suatu perusahaan asing dengan berbagai cara “mencoba menawar” konstitusi negara lain.

Karenanya, timbul kewajiban kepada para pemegang kekuasaan untuk bertindak konsisten dalam menegakkan aturan. Sikap itu sekaligus akan mengajarkan penghormatan pihak luar terhadap hukum negara kita. bukan sebaliknya: dengan kekuasaannya menggoda berselingkuh dari rakyat guna mengambil keuntungan pribadi dengan memilintir aturan.

Sekali aturan diberlakukan, maka harus berlaku kepada siapa pun tanpa diskriminasi. Albab mengatakan, sebagai contoh, jika aturan dalam UU No 4/2009 dan Peraturan Menteri ESDM No 7/2012, mengatur bahwa mulai Januari 2014 tidak ada lagi ekspor mineral mentah dan mewajibkan bagi penambang untuk membangun smelter sebelum 2014, maka siapa pun harus menaati, termasuk menteri ESDM, Freeport, dan Newmont. Jangan pernah memberi keistimewaan yang menyimpang dari peraturan, martabat Indonesia sebagai negara yang berdaulat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here