Jangan Dikira TNI Tidak Mengawasi Prilaku Politisi Sipil

0
749

Nusantara.news, Jakarta – Kalau Tentara Nasional indonesia (TNI) sudah bicara keprihatinan, maka itu adalah pertanda ada suatu yang tidak beres. Kalau TNI sudah bicara suatu yang tidak beres dalam negera, apalagi terkait cengan Pancasila, NKRI, UUD 1945, Kebinekaan dan kedaulatan negara, maka politisi sipil sudah harus waspada dan instrospeksi, karena supremasi sipil bisa dalam masalah

TNI Memang Sudah ke Barak

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, TNI memang tidak lagi memiliki fungsi politik. Dwi-fungsi ABRI yang menjadi dasar ABRI (sekarang TNI) masuk ke dunia politik, kini sudah tidak berlaku lagi. TNI kini ke kembali ke barak.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang tentang TNI, tidak ada lagi pasal yang membuka peluang kepada TNI untuk berpolitik.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Bab IV  tentang Peran, Fungsi dan Tugas TNI, Pasal 5 disebutkan, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pada Pasal 6 (1) disebutkan, TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: ‘a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;  b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan  c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Pada ayat (2) disebutkan, Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Pada Pasal 7  ditegaskan tentang tugas pokok TNI. Dalam ayat (1), disebutkan, Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam ayat (2) disebutkan, Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:  a. operasi militer untuk perang; b. operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;  8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pada Bab II UU No 34 tahun 2004, menjelaskan tentang Jati diri TNI. Pada pasal 2 disebutkan, Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah:  a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya,  serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sedemikian ketat UU ini menjaga TNI agar tetap berada dalam keadaan “terkurung” di barak.

Bukan Disiplin Cadaver

Walau TNI “dikurung” di barak, tidak berarti TNI tutup mata terhadap politik. Jangan lupa, sejak sebelum merdeka sampai orde baru, TNI selalu memainkan peran politik signifikan.

Betul, UUD 1945 juga dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep supremasi sipil atas militer.  Pada pasal 10 konstitusi tersebut dengan jelas disebutkan bahwa, “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.”  Maka adalah suatu konsekuensi logis bahwa siapa saja yang terpilih menjadi Presiden Indonesia, maka dialah pemegang kendali atas tentara Indonesia.

Tetapi sejarah membuktikan, ketika Belanda tiba di Indonesia untuk melancarkan agresi yang kedua, Presiden Sukarno memerintahkan tentara melalui Jenderal Sudirman untuk tetap berada di Kota Yogyakarta. Tetapi tentara menolak perintah tersebut dan memilih meninggalkan kota dan melakukan perang gerilya.

Ini adalah salah satu episode dalam sejarah TNI yang membuktikan bahwa konstitusi adalah satu hal, kenyataan sehari-hari adalah hal yang lain.

Sejarah di mana tentara memainkan peran politik signifikan juga terjadi sepanjang tahun 1950-an. Salah satunya yang terkenal adalah demonstrasi tanggal 17 Oktober 1952 yang direncanakan oleh Markas  Besar  Angkatan  Darat  atas  inisiatif  Letnan Kolonel Soetoko dan Letnan Kolonel S. Parman akibat perasaan tidak puas TNI karena urusan internalnya dicampuri oleh orang non-militer.

Pelaksanaannya saat itu diorganisir oleh Kolonel Dr. Mustopo, Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan Perwira Penghubung Presiden, dan Mayor Kemal Idris, Komandan Garnisun Jakarta.  Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar ibukota dengan menggunakan kendaraan truk militer.

Pada waktu itu pasukan tank muncul di Lapangan Merdeka dengan moncong meriam diarahkan ke Istana Presiden, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kemal Idris.  Dalam gerakkannya, para demonstran juga memasuki gedung parlemen sambil berteriak: ”Ini peringatan! Ini peringatan!”

Masih terdapat sejumlah peristiwa dalam sejarah, di mana TNI memainkan peran politik signifikan.  Misalnya pembentukan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang dimotori oleh tantara sebagai kendaraan politik.

Kemudian tanggal 12 Nopember 1958, Nasution memberikan ceramah pada peringatan Hari Ulang Tahun Akademi Militer Nasional di Magelang yang kemudian terkenal dengan pidato “jalan tengah.”

Pidato jalan tengah ini dinilai sebagai “gerakan” politik yang mendorong pimpinan sipil mengakui TNI sebagai Golongan Fungsional Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.  Pidato “jalan tengah” ini pula yang cikal bakal Pemerintah Orde Baru melahirkan Dwi-Fungsi ABRI.

Besarnya dorongan TNI memasuki dunia politik, bukan karena keinginan tentara itu sendiri, melainkan lebih karena tuntutan keadaan.

Dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 22 Agustus 1945, pemimpin nasional ketika itu tidak membentuk tentara kebangsaan. Mungkin karena para pemimpin nasional pada waktu itu menilai pembentukan tentara nasional akan mengundang reaksi dari pasukan Jepang yang masih merupakan kekuatan riil, maupun pasukan sekutu yang akan segera mendarat di Indonesia.

Karena itu TNI kemudian disebut sebagai tentara yang menciptakan diri sendiri, atau tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik sebagaimana layaknya terjadi pada negara demokratis lainnya.  Tentara Indonesia terbentuk, mempersenjatai diri dan mengorganisasi dirinya sendiri.

Hal itu membuat TNI berbeda dengan tentara revolusioner pada umumnya seperti Tentara Pembebasan Rakyat Republik Rakyat China, yang  kemudian  dikuasai  Partai  Komunis China, atau seperti tentara merah Rusia yang juga dikuasai oleh satu partai tunggal yang berkuasa mutlak.

Catatan sejarah tentang terbentuknya tentara Indonesia ini akhirnya menjadi salah satu penyebab kuatnya peranan politik tentara dalam penentuan kebijakan pemerintahan  di kemudian hari.

Selain itu, juga karena kurangnya institusi politik yang kuat seperti partai politik,  lembaga legislatif dan pengadilan.

Sebab lain yang menyebabkan kuatnya peranan tentara Indonesia dalam politik adalah pernyataan Panglima Besar Sudirman, di mana menurut A.H. Nasution, Sudirman berulangkali mengatakan bahwa tentara bukanlah alat mati, tetapi alat hidup.  Disiplin  tentara bukanlah disiplin yang mati, bukan disiplin cadaver, melainkan disiplin berjiwa.

Sudirman juga tidak pernah menghindari persoalan politik negara, sebaliknya bergaul secara rapat dengan kaum politik, bahkan tidak jarang menjadi penengah dalam konflik antara pemerintah dan pihak oposisi.

Samuel P. Huntington dalam buku yang diterbitkan tahun 1957, The Soldier and The State, menyebut tiga ciri pokok tentara. Ciri pertama yaitu mensyaratkan suatu keahlian, sehingga profesi militer menjadi kian spesifik serta memerlukan pengetahuan dan keterampilan.

Ciri kedua, seorang militer memiliki tanggung jawab sosial yang khusus, artinya seorang perwira militer di samping memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tugas pokok kepada negara.  Berbeda dengan masa sebelumnya, di mana seorang perwira seakan-akan menjadi milik pribadi komandan dan harus setia kepadanya sebagai suatu bentuk disiplin mati.  Pada masa profesionalisme, seorang perwira berhak untuk mengoreksi atasannya, jika si atasan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Ciri ketiga adalah karakter korporasi (corporate character) para perwira yang melahirkan esprit de corps yang kuat.

Ketiga ciri militer profesional di atas pada akhirnya melahirkan apa yang disebut oleh Huntington “the military mind” yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara.

TNI tunduk dan patuh pada supremasi sipil. Tetapi sebagai tentara yang lahir dari rahim revolusi, yang kemudian mengembangkan diri sebagai tentara profesional, tidak diam apabila ada sesuatu yang mengancam kedaulatan dan keutuhan negara Republik Indonesia akibat politik sipil yang lemah.

Sejarah membuktikan bahwa dalam kondisi negara terancam dan kacau, TNI berani menolak perintah atasan, sebagaimana pernah ditunjukkan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menolak perintah Bung Karno untuk tidak meninggalkan Kota Yogyakarta saat agresi kedua.

Ini memang pula sesuai dengan analisa Hutington bahwa pada masa profesionalisme, seorang perwira berhak untuk mengoreksi atasannya, jika si atasan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

 

Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Bagaimana realitas hubungan TNI dengan negara saat ini? Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa kali angkat bicara di ruang publik. Saat memberikan pengarahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di acara workshop bertajuk “Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara” di Jakarta, Rabu (31/5/2017), Panglima TNI mengajak seluruh ASN berperan aktif dalam mencegah maraknya provokasi dan adu domba di tengah masyarakat.

“ASN harus bisa mengajak seluruh masyarakat dalam menghapus sentimen negatif atas dasar Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA),” katanya seperti dikutip Antara.

Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, sehingga tidak ada alasan menjadikan agama sebagai alat permusuhan dan perpecahan.

“Saya seorang muslim, di dalam agama saya, Islam adalah agama yang paling baik, namun di agama lainnya, mereka juga berpikir yang paling baik. Jadi tidak usah diperdebatkan tentang perbedaan agama. Lakum diinukum waliyadin (untukmu agamamu, untukku agamaku), semua agama mengajarkan perdamaian dan kebaikan. Jangan jadikan negeri ini ajang konflik agama,” katanya.

Saat berbicara di hadapan peserta Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017), Panglima TNI membaca puisi berjudul “Tapi Bukan Kami Punya.”  Isinya menggambarkan luasnya tanah Indonesia, suburnya tanah Indonesia, kaya rayanya Indonesia, tapi bukan kami yang punya.

Lihatlah hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya, tapi bukan kami punya. Lihatlah aneka barang, dijual belikan orang, oh makmurnya, tapi bukan kami punya.

Mantan KSAD itu kemudian menjelaskan makna dari puisi yang dibacakannya. Menurut dia, puisi itu merupakan potret tangisan masyarakat dari suatu wilayah.

“Ini tangisan suatu wilayah, dulu dihuni Melayu, di Singapura, sekarang menjadi seperti ini (sambil memperlihatkan slide tentang pengungsi). Kalau kita tak waspada, suatu saat bapak ibu sekalian, anak cucunya tidak lagi tinggal di sini. Gampangnya, kita ke Jakarta semua teratur rapi, punya Betawi di sana?” kata Gatot mempertanyakan.

Saat berbicara di acara ILC TV-One, Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut faktor kekayaan Indonesia menjadi hal yang seksi di mata dunia (Amerika, China), khususnya lima negara atau Five Power Defence Arrangement yakni Selandia Baru, Australi, Singapura, dan dua negara lagi di sekitar Indonesia yang juga pernah bermasalah dengan Indonesia.

Dalam kesempatan itu Panglima TNI juga berbicara  wilayah Laut CIna Selatan di mana kapal yang ditangkap TNI-AL semua dikawal oleh ‘Kostrad’ Tiongkok.

Juga disebutkan soal lima negara yang telah melakukan latihan militer bersama tanpa mengundang Indonesia, apa maksudnya?

Panglima TNI juga menyinggung cara Tiongkok memisahkan Hongkong dan Taiwan dengan menggunakan perang candu. Hari ini, kata Gatot, 2 juta atau 5% penduduk Indonesia telah positif terkena narkoba, dan BNN hingga hari ini belum berhasil menembus Malaysia sebagai lokasi transit narkoba yang dijaga militer.

Dalam perspektif politisi sipil yang terbiasa berdebat, terbiasa berkonflik, terbiasa gaduh, maka pernyataan pernyataan keprihatinan seperti yang dikemukakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo,  tentulah dianggap sebagai hal biasa.

Jangankan pernyataan keprihatinan, prilaku saling jegal dengan mengabaikan hukum, seperti kasus pergantian Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau prakarsa Koalisi Merah Putih merevisi UU MD3 untuk mengubah klausul pemenang pemilu otomatis menjadi pimpinan  DPR RI tidak lama seusai Pemilu Legislatif 2014, pun sudah dianggap biasa oleh politisi sipil.

Angka-angka kemiskinan, realitas kaya rayanya Indonesia tapi bukan kami punya, seperti digambarkan dalam puisi “Tapi Bukan Kami Punya,” jangan-jangan juga sudah diangap biasa, kalaupun ditanggapi, tanpa empati, malah tidak tetutup kemungkinan diterima, tetapi dijadikan sebagai komoditas politik bukan untuk melakukan perbaikan, melainkan untuk menjatuhkan lawan politik.

Akan berbeda kalau pernyataan keprihatinan itu diletakkan dalam perspektif sejarah peran politik TNI. Kegaduhan politik yang merupakan cermin lemahnya institusi negara seperti legislatif, eksekutif, dan judikatif, dinilai sebagai potensi ancaman terhadap negara dalam berbagai bentuknya.

Sebagai institusi yang lahir dari rahim revolusi, maka potensi ancaman terhadap negara itu bisa menjadi masalah besar.

Lihat saja zaman orde baru, demo mahasiswa, diskusi kritis dan lain sebagainya acapkali jadi masalah yang tidak kecil. Entah berapa banyak koran yang dibredel, dan entah berapa judul buku yang dilarang beredar pada masa orde baru. Singkatnya, bagi TNI itu semua harus sefty, semua harus terkontrol, dan karena itu harus disingkirkan semua hal-hal yang berpotensi bukan hanya mengganggu kedaulatan negara, tetapi juga mengganggu program-program pembangunan.

Dengan UU No 34 tentang TNI situasinya memang sudah sangat berubah. Namun demikian, disiplin TNI, seperti dikemukakan Jenderal Sudirman, bukanlah bukanlah disiplin yang mati, bukan disiplin cadaver, melainkan disiplin berjiwa.

Samuel P. Huntington, penulis buku, “The Soldier and The State,” juga mengatakan bahwa, pada masa profesionalisme, seorang perwira (merasa, Red) berhak untuk mengoreksi atasannya, jika si atasan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam persepktif ini, pernyataan keprihatinan dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo, tidak seyogyanya ditafsirkan sebagai angin lalu. Pernyataan keprihatinan itu setidaknya dapat ditafsirkan sebagai sinyal bahwa TNI  tidak tutup mata tetapi mengawasi prilaku politik politisi sipil.

Kepekaan politisi sipil dinilai perlu dipertajam dalam hal ini, karena jika tidak, dan jika situasi gaduh terus berlanjut dan terus menggiring negara ke tepi jurang kemiskinan, ke tepi  jurang di mana kedaulatan negara terancam, dan sejenisnya, maka pada titik itu supremasi sipil bisa berada dalam masalah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here