Jangan Gegabah Beri Bantuan Militer ke Marawi

0
149
Presiden Filipina Rodrigo Duterte memeriksa teropong senapan jarak jauh 7.62mm dalam penyerahan bantuan militer dari China di Pangkalan Udara Clark, dekat Angeles City, Filipina, Rabu (28/6). Foto: ANTARA/REUTERS

Nusantara.news Pertempuran di Kota Marawi, Filipina antara tentara pemerintah dengan milisi bersenjata Maute yang terafiliasi ISIS telah berlangsung selama enam minggu lebih, namun belum menunjukkan tanda akan segera berakhir. Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mempersilakan sejumlah negara membantu penyelesaian krisis Marawi, termasuk bantuan pasukan tempur. Indonesia termasuk yang mendapat tawaran itu.

Permintaan Duterte, sebagai presiden negara tetangga yang berbatasan langsung, tentu harus direspon dengan baik, dan itu sudah ditunjukkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Dia mengatakan, Indonesia akan membahas segera koordinasi internasional dengan tetangga Australia, Selandia Baru, Brunei, Malaysia dan Filipina untuk memberantas ISIS di Asia Tenggara. Tapi, masalah pengiriman bantuan pasukan tempur ke Marawi, pemerintah Indonesia hendaknya jangan gegabah.

Selain berpotensi melanggar undang-undang TNI Nomor 34 tahun 2004, di mana pasukan TNI hanya boleh dikirim ke negara lain untuk operasi perdamaian di bawah bendera PBB, juga harus mempertimbangkan sumber daya militer yang dimiliki. Sebab prioritas TNI adalah menjaga pertahanan dan keutuhan kedaulatan NKRI.

Ajakan Duterte memang menarik tapi berisiko. Menarik, karena operasi militer yang dilakukan oleh tentara Filipina (AFP) secara langsung mempengaruhi keamanan nasional Indonesia. Bukan saja karena adanya sejumlah milisi yang bertempur di Marawi berasal dari Indonesia, tapi juga karena tidak menutup kemungkinan terjadi perluasan pertempuran ke wilayah Indonesia.

Apalagi ISIS sudah mengimbau kepada seluruh jaringannya untuk melaksanakan aksi di wilayah masing-masing, setelah pergerakan mereka di Irak dan Suriah perlahan-lahan mulai terjepit. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pernah menyinggung soal adanya 16 sel ISIS di sejumlah tempat di Indonesia. Sel-sel tersebut selama ini tidur dan kapan saja bisa dibangunkan.

Meski begitu, mengirimkan pasukan untuk bertempur ke Marawi banyak membawa risiko. Konstitusi mengatakan Indonesia harus terlibat dalam menjaga “perdamaian dunia”, dengan begitu berarti penempatan tentara ke luar negeri sebatas memelihara perdamaian ketimbang melakukan pertempuran. Indonesia sering ikut dalam pasukan penjaga perdamaian PBB dan telah mendapat pengakuan internasional.

Selain itu, menurut undang-undang pengiriman pasukan ke luar negeri juga membutuhkan persetujuan dari DPR.

Risiko lain, adalah tidak adanya pengalaman TNI untuk perang di wilayah perkotaan, apalagi Marawi bukan kota yang cukup dikenal oleh TNI. Pasukan udara Filipina sendiri mengaku kesulitan memenangi pertempuran dengan milisi karena faktor wilayah yang tidak dikenali.

Selain itu, pelibatan pasukan dalam pertempuran di negara lain tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran pertahanan Indonesia memang mengalami kenaikan dari Rp 101,4 triliun di tahun 2015 menjadi Rp108,7 triliun di tahun 2016, tapi kenaikan tersebut banyak dihabiskan untuk menambal sulam kekurangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki. Konon, sejumlah pesawat tempur jenis Sukhoi yang dimiliki TNI AU saat ini tanpa memiliki amunisi. Bisa dibayangkan, apa fungsinya dalam sebuah pertempuran?

Selain masalah konstitusi dan kesiapan militer Indonesia, harus dipertimbangkan juga masalah politik dalam negeri Filipina. Sebagaimana diketahui, kelompok Maute yang saat ini berafiliasi dengan ISIS melalui Isnilon Hapilon, mempunyai ikatan sejarah yang panjang dengan organisasi pemberontak Filipina, Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dan memiliki ikatan dengan sejumlah organisasi pemberontak Filipina lainnya. Oleh karena itu, diperkirakan meskipun konflik Marawi nanti berakhir, bukan berarti konflik serupa di Filipina bakal berhenti. Pemerintah Filipina terbukti telah puluhan tahun tidak bisa mengatasi masalah pemberontakan milisi di dalam negerinya.

Artinya, bisa jadi ini hanyalah masalah politik dalam negeri Filipina semata, lalu untuk apa Indonesia menghabiskan energi dan dana, untuk terjebak dalam pertempuran dengan sentimen politik di negara lain?

Jika negara lain, seperti Amerika Serikat dan China menurunkan bantuan militer untuk Filipina, itu karena mereka memiliki kepentingan geopolitik dan geostrategis di kawasan ini. Filipina telah sejak lama menjadi sekutu AS di kawasan ini, namun di era Duterte, AS mengeluh karena program pemberantasan narkoba yang dilakukan Duterte dianggap melanggar hak asasi manusia. Duterte akhirnya merapat ke China, dan China punya kepentingan karena ingin berdamai dengan Filipina soal sengketa kepulauan di Laut China Selatan.

Amerika diketahui telah mengirim bantuan ke Filipina berupa pesawat pengintai. Pesawat tersebut juga menyediakan amunisi bagi pasukan Filipina. Menurut keterangan Sekretaris Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana, Selasa (4/7) lalu sebuah pesawat kargo Filipina telah mengambil pasokan dari pangkalan udara Amerika di negara bagian Arizona.

Australia, sebagai representasi AS di kawasan Asia-Pasifik juga memberi bantuan dua pesawat pengintai AP-3C Orion untuk membantu operasi militer tentara Filipina.

Di sisi lain, China mendukung dengan memberikan 3.000 senapan dan 6 juta peluru ke  Filipina pada akhir Juni lalu. Duta Besar China Zhao Jianhua menyinggung adanya kemungkinan latihan militer bersama dan pembagian intelijen di Marawi.

Indonesia sendiri sudah melakukan kerja sama militer dengan Filipina dalam hal patroli menjaga perbatasan wilayah perbatasan laut antara Indonesia dan Filipina. Operasi bernama Corpat Philindo ke-31 itu dimulai awal bulan Juli ini. Indonesia, memang harus mengantisipasi dampak dari pertempuran Marawi yang melibatkan ISIS, tapi bukan berarti harus menempatkan pasukan di wilayah itu.

Menjaga wilayah perbatasan secara maksimal, serta mendeteksi sel-sel terorisme di dalam negeri yang berpotensi melakukan aksi teror justru lebih penting. Dan jauh lebih penting lagi, adalah menjaga stabilitas politik dan ekonomi, sebab akar terorisme di mana-mana, termasuk di Filipina adalah karena kemiskinan dan kesenjangan sosial. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here