Jangan Jadikan Hutan Jawa Obyek Reforma Agraria 

0
592
Agenda Reforma Agraria tidak layak dilakukan di kawasan hutan Jawa yang saat ini tinggal sekitar 19% dari luas daratan. Permen LHK Nomor P39 justru mengakibatkan terjadi deforestasi dan melanggar Undang-undang.

Nusantara.news, Surabaya – Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di tangan Jokowi dipertanyakan karena tidak sesuai Nawacita. Bahkan, kesannya terlalu gegabah. Polarisasi yang dijalankan tak ubahnya dengan polarisasi lama. Bedanya, program terbaru lebih condong pada ego sektoral demi kepentingan sektor dan pihak tertentu, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Akibatnya, saat ini sudah terjadi banyak monopoli.

Keinginan besar Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur juga dinilai sebagai bentuk ego sektoral. Sebab, pemerintah seakan mementingkan pengadaan lahan untuk infrastruktur, termasuk dengan cara menggusur masyarakat setempat.

Semangat awal Presiden Sukarno saat menerbitkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satunya mengupayakan agar sebagian besar lahan dikelola dan diperuntukkan demi kepentingan masyarakat, tapi ini keliru dipahami.

Tiap pergantian rezim dari Sukarno hingga Jokowi, UU Pokok Agraria mengalami banyak perubahan aturan menjadi ke arah sektoral. Menurut Bambang Aji, pensiunan Perhutani, seharusnya setelah Sukarno membuat UU Pokok Agraria, ada aturan turunannya. Bukan kemudian diganti UU sektoral, misal UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan sebagainya.

Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P39/MenLHK/Setjen/Kum 1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, memberi akses bagi petani miskin untuk memanfaatkan maksimal 2 ha lahan hutan negara itu. Namun konsep Perhutanan Sosial ini justru dipertanyakan karena mengubah fungsi ekologi. Agenda Nawacita yang awalnya mulia, kemudian dianggap ‘tidak mulia’ lagi.

Baca juga: Perhutanan Sosial, Jokowi Minta Tiru Finlandia

“Ketika reforma agraria peruntukannya untuk kawasan hutan, ini dipertanyakan karena banyak konflik yang terjadi. Lebih-lebih kawasan hutan pulau Jawa yang memiliki fungsi ekologi akan berubah. Hal ini sangat disayangkan,” terang Bambang kepada Nusantara.News.

Kini, setiap kementerian dan sektoral berlomba-lomba memenuhi kebutuhan lahannya masing-masing dan membuat aturan yang tumpang tindih. Dampaknya tentu langsung ke rakyat. Reforma Agraria hanya diartikan sebagai kebijakan redistribusi lahan dan legalisasi aset dengan torehan angka teknis mencapai sembilan juta hektar.

Berdasar data, sejak 2015-2016 telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 kepala keluarga petani. Artinya, dalam satu hari telah terjadi satu konflik agraria di tanah air. Berikut kutipan selengkapnya Bambang Aji:

Bagaimana Anda melihat program Jokowi soal Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial?

Tidak ada satu pun di antara kita yang tidak setuju atau tidak senang melihat masyarakat sejahtera. Petani tidak miskin lagi. Tapi apakah upaya mensejahterakan masyarakat termasuk petani di sekitar hutan harus dilakukan hanya melalui penguasaan lahan atau pengolahan lahan  saja. Itu pertanyaannya. Bukankah masih banyak cara yang bisa dipakai untuk mensejahterakan  masyarakat dan petani kita tanpa mengubah fungsi hutan.

Apa yang salah dengan konsep Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial?

Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial adalah agenda yang sangat mulia. Namun ketika obyek dari konsep itu adalah kawasan hutan, lebih-lebih kawasan hutan di pulau Jawa yang sarat dengan fungsi ekologi, maka kemuliaan tadi justru dipertanyakan. Haruskah pemerintah mengubah fungsi ekologi hutan. Banyak cara bisa dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan petani.

Bukankah Perhutanan Sosial memiliki fungsi mengembalikan hutan menjadi hutan lindung?

Hutan lindung seperti apa yang akan digarap. Hutan itu sebuah ekosistem. Sepengetahuan saya ekosistem hutan terdiri dari sumberdaya hutan (resources) dan  jasa ekosistem (ecosystem services). Artinya yang berkepentingan terhadap hutan itu bukan hanya petani yang membutuhkan lahan sebagai sumberdaya, tetapi  masyarakat secara luas juga membutuhkan jasa ekosistem, baik sebagai sumber oksigen, sumber mata air, pengendali banjir, menciptakan iklim mikro dan sebagainya. Dari dulu hutan seperti itu. Seandainya lahan hutan digarap dan petani bisa mengembalikan fungsi hutan, apakah bisa secepat itu. Butuh waktu bertahun-tahun. Tentunya banyak orang akan bertanya, apakah hutan di pulau Jawa masih bisa memberi jasa ekosistem, sementara banyak hutan yang rusak atau kosong karena dikelola petani.

Sebenarnya bagaimana sistem pengelolaan hutan yang baik?

Sebagai pensiunan Perhutani, jujur saya katakan bahwa hutan Jawa sudah tidak bisa sepenuhnya memberi jasa ekosistem kepada  masyarakat. Justru bagaimana caranya kita berusaha agar hutan  menjadi pulih, sehingga bisa memberi jasa ekosistem kepada masyarakat luas. Pengelolaan hutan seperti diatur dalam Permen LHK Nomor P39/MenLHK/Setjen/Kum 1/6/2017, bukan mengembalikan fungsi hutan. Tetapi justru memperparah kondisi hutan.

Sejauh mana peran Perhutani dalam pengelolaan hutan?

Sejak tahun 2001, Perhutani sebenarnya telah mengembangkan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Dapat dikatakan PHBM adalah model Perhutanan Sosial terbaik saat ini, karena prinsipnya adalah kolaboratif, kerjasama saling menguntungkan dari para pihak. Di sini tidak ada istilah pelaku utama. Masing-masing pihak adalah pelaku utama di bidangnya sesuai kompetensi dan fasilitas yang dimiliki.  Namun di sisi lain, pelaksanaan PHBM masih banyak yang gagal. Kegagalan disebabkan bukan karena konsepnya tetapi lebih pada implementasinya yang kurang. Inkonsistensi terjadi dari puncak manajemen Perhutani.

Anda melihat Permen LHK Nomor P39 seperti apa?

Kegagalan PHBM dan kegagalan Perhutani memperbaiki kondisi hutan Jawa inilah yang dipakai sebagai alasan untuk menggantinya dengan model Perhutanan Sosial. Permen LHK Nomor P39 dikenal sebagai implementasi dari agenda Reforma Agraria di samping Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) itu sendiri. Dalam berbagai publikasi yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden (KSP) maupun yang ditulis pegiat Reforma Agraria, dinyatakan bahwa Perhutani sebagai “penguasa” lahan terluas di Indonesia menjadi penyebab terjadinya ketimpangan penguasaan lahan. Sementara PHBM dianggap sebagai counter reform atau yang melawan atau yang bisa menghalangi Reforma Agraria. Itulah mengapa saya katakan tidaklah heran dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam P39, yang dengan jelas melemahkan Perhutani dan mengganti PHBM.

Adakah P39 ini menguntungkan bagi masyarakat khususnya petani?  

P39 bukan model Perhutanan Sosial biasa, tetapi P39 adalah Reforma Agraria di kawasan hutan, terutama hutan di pulau Jawa. Tujuan Reforma Agraria sudah  jelas, yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan ketimpangan penguasaan lahan, sehingga P39 juga jelas bertujuan mengurangi  atau mungkin bahkan menghilangkan kawasan hutan Jawa untuk diserahkan kepada masyarakat, meskipun saat ini baru berupa pemberian ijin.

Apakah dampak dari pemberian ijin pengelolaan lahan tersebut?

Kalau kita mau secara jujur, jernih dan obyektif, termasuk obyektif melihat pengalaman selama ini, pemberian ijin pemanfaatan (padahal sebenarnya pengelolaan) selama 35 tahun itu dapat menimbulkan kekawatiran dan resiko pendudukan (okupasi) secara ilegal kawasan hutan. Apalagi pengelolaan sampai diwariskan dan disertai dengan pembayaran pajak, Sehingga secara bergurau dapat dikatakan sistem ijin dalam P39 ini akan menyebabkan terjadinya okupasi ilegal yang dilegalkan.

Maksudnya okupasi ilegal yang dilegalkan?

Di dalam doktrin Reforma Agraria okupasi ilegal ini bukan dianggap sebagai sebuah perbuatan tabu dan melanggar hukum. Istilah ini dianggap sebagai sesuatu tahapan yang harus dilakukan sebelum nantinya (masyarakat) minta atau menuntut dilegalkan. Seperti yang akhir-akhir ini terjadi di Majalengka, di mana ada perlawanan masyarakat kepada petugas Perhutani. Ini menjadi bagian tak terpisahkan dari doktrin tersebut. Kalau demikian halnya, dengan tegas saya katakan bahwa Reforma Agraria tidak layak dilakukan di kawasan hutan Jawa yang saat ini tinggal sekitar 19%  dari luas daratan. Sebab ini berarti akan terjadi deforestasi dan melanggar Undang-undang.

Apa solusinya agar tidak terjadi konflik pada agenda Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial?

Di dalam agenda Reforma Agraria (dalam hal ini TORA) sebenarnya sudah ada agenda redistribusi aset yang berasal dari kawasan hutan negara seluas 4,1 juta Ha. Di situlah bagi-bagi hutan dilakukan, tentunya setelah ada pengkajian secara saksama dari para ahli, baik soal berapa luas minimal kawasan hutan dari suatu wilayah atau Daerah Aliran Sungai (DAS). Sekali lagi agar jasa ekosistemnya bisa optimal. Karena soal bagi-bagi hutan sudah dilakukan melalui agenda TORA. Nah, mestinya dalam agenda Perhutanan Sosial tidak dilakukan lagi bagi-bagi hutan sebagaimana dalam P39.

Artinya P39 tidak jauh beda dengan program PHBM?

Dalam Perhutanan Sosial di hutan Jawa tetap saja menggunakan PHBM, tinggal disempurnakan atau diperbaiki mana-mana yang kurang dan tidak berhasil.  Dengan kata lain, kontribusi hutan Jawa terhadap agenda Reforma Agraria juga dilakukan melalui PHBM. Yang penting masyarakat terutama petani bisa sejahtera, karena kesejahteraan masyarakat melalui PHBM tidak hanya didapatkan melalui pengolahan lahan saja, tetapi melalui berbagai opsi. Aa kegiatan lahan, ada kegiatan non lahan, ada kegiatan di dalam kawasan dan ada kegiatan di luar kawasan. Kalaupun Perhutani dianggap gagal selama ini, ya mestinya di-general check up apa penyebab kegagalan itu, jangan langsung diputuskan bahwa “obatnya” adalah P39. Kalau Perhutani dianggap areal kerjanya terlalu luas atau adanya kawasan hutan yang berkonflik, ya tinggal dilakukan pengkajian secara saksama oleh para ahli. Kemudian ditentukan berapa luas areal kerja yang layak, terus kemudian dikeluarkan saja dari areal kerja Perhutani (tentunya melalui PP), persis seperti yang diatur dalam Perpres 88 tahun 2017. Baru setelah itu silahkan kalau mau bagi-bagi lahan. Solusi ini lebih mudah diterima akal sehat daripada solusi melalui P39.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here