Jangan Kacaukan Hukum, Bapak Presiden

0
229
foto: Dok Yusril Ihza Mahendra

KETIKA presiden dilantik di MPR untuk memangku jabatannya, dia diwajibkan membacakan sumpah. “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Ini sumpah “sakti”. Saking saktinya, teks sumpah tersebut dicantumkan dalam konstitusi, Pasal 9 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945, agar tidak diubah-ubah dan selalu diucapkan dalam setiap pelantikan presiden dan wakil presiden baru.

“Menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”. Sangat jelas kalimat itu, dan tidak memerlukan penafsiran apa pun. Maka menjalankan undang-undang dan segala peraturan adalah kewajiban presiden. Pengertian terbaliknya adalah presiden tidak boleh tidak menjalankan undang-undang dalam setiap tindakan dan kebijakannya, dan dengan kekuasaan pemerintahan yang ada di tangannya, dia harus memastikan untuk segenap warganegara menjalankan undang-undang serta memberi sanksi bagi yang melanggarnya.

Presiden boleh menyimpangi undang-undang, jika dalam kondisi darurat atau “hal-ihwal kegentingan yang memaksa”. Tetapi penyimpangan itu pun harus dilakukan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Mengapa harus dengan produk peraturan perundang-undangan? Supaya tindakan presiden yang diambil dengan menyimpangi undang-undang itu mempunyai dasar hukum yang jelas. Artinya, tetap saja presiden tidak boleh bertindak di luar hukum.

Nah, ketika Presiden Joko Widodo membebaskan Abu Bakar Baasyir dari sisa hukuman pidana penjaranya, sulit kita menemukan dasar hukumnya.

Kita memang prihatin, jika ada orang setua Abu Bakar Baasyir mendekam dalam penjara. Apalagi kondisi kesehatannya sudah sangat menurun. Dia berhak untuk menghirup udara bebas melalui mekanisme pembebasan bersyarat, sebab dia sudah menjalani dua pertiga masa hukuman.

Pembebasan bersyarat memang salah satu hak terpidana. Dan negara wajib memenuhinya sejauh napi bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syaratnya banyak, seperti diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum dan HAM) Nomor 3 Tahun 2018. Misalnya, menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, menandatangani pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan sebagainya.

Namun, Baasyir menolak memenuhi syarat tersebut. Artinya, secara sadar, Baasyir memilih untuk tidak menggunakan hak bebas bersyaratnya itu dengan segala risiko yang pasti sudah diketahuinya.

Sampai di sini, pemerintah sebetulnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.

Ada pintu lain seperti grasi, namun Baasyir juga tidak menempuh cara ini. Grasi pun sudah tak bisa diajukan, karena sudah lewat waktu. Menurut Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara putusan MA yang menolak kasasi Baasyir sudah diputus sejak 27 Februari 2012, dan pemohonan Peninjauan Kembali-nya pun sudah ditolak pada 29 Juli 2016.

Jika hak untuk bebas bersyarat tidak digunakan, dan grasi pun tidak dimohonkan kepada Presiden, tak ada yang bisa dilakukan pemerintah. Sebab penggunaan hak tentu bergantung pada pemilik hak. Baasyir yang  memutuskan apakah hak itu akan digunakannya atau tidak. Tidak ada hak negara di sini, kecuali timbulnya kewajiban apabila hak tersebut digunakan oleh narapidana yang memenuhi persyaratan.

Alasan pemerintah, seperti dikatakan Kuasa Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra, adalah Presiden Joko Widodo memberikan kebijakan bebas tanpa syarat untuk Baasyir. Presiden mengambil kebijakan untuk mengenyampingkan aturan Menkum dan HAM atas alasan kemanusiaan.

Terlihat ada kekacauan di sini. Sistem pemidanaan kita hanya mengenal istilah bebas bersyarat dan bebas murni. Bebas bersyarat adalah terpenuhinya semua syarat yang ditetapkan pemerintah. Pertimbangan kemanusiaan tidak termasuk sebagai alasan bebas bersyarat. Sedangkan bebas murni adalah status terpidana setelah selesai menjalani seluruh masa pemidaan. Di luar itu, tidak ada pintu lain.

Kita tidak mengerti, mengapa Presiden mengambil langkah drastis seperti ini. Mengapa Presiden tidak mengambil jalan formal dengan memerintahkan Menkum dan HAM untuk mengubah Permenkum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tadi? Misalnya menghapus ketentuan wajib berikrar setia kepada Pancasila dan NKRI. Jika ketentuan itu diubah, pembebasan Baasyir bisa dilakukan tanpa melanggar ketentuan.

Berbagai pihak menganggap kebijakan Jokowi ini terkait dengan politik menjelang Pemilu. Meski hal ini tentu saja dibantah, namun sukar untuk tidak menerima anggapan tersebut. Sebab siapa tahu pembebasan Baasyir ini akan mengikis stigma negatif yang dilekatkan kepada Jokowi.

Kepentingan politik apa pun tidak salah –dalam posisi sebagai calon presiden. Namun, sebagai Presiden, Jokowi sudah mengucapkan sumpah “menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”.

Kita hanya ingin mengingatkan sumpah itu, bahwa menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya hukumnya wajib bagi Presiden.

Untuk itu, langkah Presiden yang memerintahkan jajarannya untuk mengkaji masalah tersebut secara komprehensif, adalah langkah tepat. “(Masalah pembebasan Ba’asyir) masih perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” kata Wiranto.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here