Jangan Permainkan Pemilu

0
105

KEGADUHAN Pemilu 2019 ini rupanya tak hanya melibatkan peserta pemilu, tapi juga pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemilu. Ada-ada saja yang mereka pertikaikan. Pertikaian terbaru adalah antara KPU dengan Bawaslu soal pelarangan mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Pertikaian ini terkesan seperti mempermainkan pemilu.

KPU melarang mantan napi korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Ketentuan ini mereka tetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 Tahun 2018.

Tetapi Bawaslu meloloskan caleg yang pernah dipidana dalam kasus korupsi untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) KPU. Total ada sekitar 12 mantan terpidana korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu. Keputusan tersebut diambil Bawaslu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak melarang mantan narapidana korupsi dipilih sebagai caleg dalam pemilu.

Keputusan Bawaslu mengenai kelengkapan administrasi bakal caleg tersebut, menurut Pasal 251 ayat (3) UU Pemilu, wajib ditindaklanjuti KPU. Namun yang terjadi adalah KPU memerintah KPU di daerah untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu tersebut. KPU sudah mengirimkan Surat Edaran pada 31 Agustus kemarin kepada 11 KPU daerah yang di daerahnya terdapat bacaleg mantan napi korupsi, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun calon anggota DPD. Putusan Bawaslu ditunda pelaksanaannya sampai keluar hasil pengujian materi PKPU tadi di Mahkamah Agung.

Seperti pernah kita ulas, alasan moral di balik rencana itu, sih, bagus. Seperti dikatakan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, korupsi merupakan tindakan yang sudah pasti mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, koruptor merupakan orang yang berkhianat dan tidak boleh menduduki jabatan strategis. Jangan sampai, kata dia, pemilih disuguhi orang yang sudah pernah melakukan korupsi, dan menjamin rakyat mendapatkan pemimpin yang baik dan bersih.

KPU memperluas tafsir UU tentang maksud kejahatan luar biasa, dari semula hanya dua jenis, yakni narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, ditambah dengan korupsi yang daya rusaknya juga luar biasa.

Masalahnya adalah pengaturannya tidak jelas. Sebab, ketentuan soal ini sudah sangat jelas dalam UU Pemilu. Di pasal 240 ayat 1 huruf (g) ) disebutkan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah WNI yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Bunyinya tegas dan tidak ada keterangan lain di bagian penjelasan.

Dalam PKPU yang kontroversial itu pun pengaturannya tidak jelas. Dari aneka rupa persyaratan menjadi caleg dalam Pasal 7 PKPU itu tidak satu pun yang melarang mantan terpidana korupsi. Satu-satunya yang ada hanyalah Pakta Integritas di bagian Lampiran PKPU. Pakta integritas semacam surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang menyatakan bahwa caleg yang diajukannya bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.

KPU kelihatannya sengaja tidak mengatur pelarangan itu secara tertulis, karena berpotensi menciptakan norma baru yang bertentangan dengan UU Pemilu. KPU mengambil jalan memutar melalui kesepakatan dengan pimpinan parpol untuk menandatangani pakta integritas.

Entah bagaimana kelanjutan nasib 12 mantan narapidana itu dalam pencalonan legislatif ini di ujung permainan nantinya. Sebab, pengujian PKPU di Mahkamah Agung juga belum selesai.

Kita sebut mempermainkan pemilu, karena indikasinya memang seperti itu. Gagasan pelarangan mantan napi itu menjadi wacana pada awal April lalu. Waktu itu, anggota KPU Ilham Saputra mengatakan pada tanggal 1 April rencana larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon legislatif (caleg)  dibahas untuk masuk ke dalam PKPU. “Di UU Pemilu tidak ada aturan itu. Di PKPU akan kami masukkan,” kata anggota KPU yang lain, Hasyim Asy’ari, 29 Maret 2018.

Tetapi, PKPU itu sendiri baru diterbitkan pada 2 Juli 2018, atau hanya dua hari sebelum dibukanya pendaftaran caleg. Ada kesan, PKPU diterbitkan di waktu yang sudah mepet dengan pendaftaran. Sebab, rasanya terlalu lama jika penyusunan PKPU itu memakan waktu tiga bulan.

Setelah diterbitkan, pihak yang berkepentingan langsung menggugat ke MA. MA meregister perkaranya pada 10 Juli 2018. Masalahnya, sense of urgency MA juga tak terlihat. Sebab hingga dua bulan setelah registrasi perkara belum jelas bagaimana kelanjutan permohonan tersebut. Padahal, menurut Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan pengujian itu dilakukan oleh MA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Sekali lagi, tak ada yang salah dengan niat membersihkan legislatif dengan menghalangi orang yang cacat integritas. Tapi niat baik harus dilakukan dengan cara yang benar. Sebab tujuan tidak bisa menghalalkan cara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here