Joko Widodo Vs. Prabowo Subianto

“Jangan Pilih Pemimpin yang Tidak Amanah”

0
405
Ilustrasi: Sumber ANTARAFOTO

Nusantara.news – Prabowo Subianto (PS) telah menyatakan kesiapannya sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019.  Rakornas Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Rabu, 11 April 2018 memberi mandat kepada dirinya sebagai capres, diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ini menjawab spekulasi bahwa PS hanya akan menjadi ‘King Maker’, sebab Gerindra dan PKS bakal mengusung Gatot Nurmantyo (GN) dan Anies Baswedan. Artinya, pupus sudah harapan GN untuk menjadi capres dari kedua partai tersebut.

PS siap bertarung kembali melawan seterunya pada Pilpres 2014 lalu, sang petahana Joko Widodo. Bisa dipastikan, kontestasi politik akan “keras” dan diwarnai politik identitas. Citra Joko Widodo sebagai pendukung Ahok, belum berubah dan menjadi persepsi publik, karena parpol pengusungnya terpola seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Diduga, akan diwarnai oleh politik sektarian.

Prabowo kapok dan tobat menjadi elite

Istilah elite pada saat PS menyatakan “kapok dan bertaubat menjadi elite” dipersepsikan negatif. Elite adalah kalangan mapan, eksklusif, penentu kebijakan strategis di suatu negara. Elite adalah penguasa dan orang yang sedang berkuasa (eksekutif dan legislatif), berikutnya adalah segelintir orang yang mempunyai kekayaan material berpadu menjadi elite di suatu negara, biasa kita sebut oligarch dimana sistemnya disebut oligarki. Persepsi publik yang terbentuk, PS menolak, kapok, dan bertaubat dari sistem oligarki.

Di Indonesia, kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas adalah ujung pangkal dari ketimpangan sosial dan dipersepsikan negatif oleh publik.

Publik juga menilai PS mulai ofensif, menganggap bahwa Joko Widodo sudah mulai menjadi “elite” atau elitis dan dipersepsikan negatif sebagai bagian dari oligarki. Jurus ‘populisme’ semacam ini efektif sebagai positioning politik, karena menunjukkan sikap empati kepada rakyat yang saat ini tengah “galau” akibat kondisi ekonomi yang dirasakan.

Pengamat politik yang juga dosen filsafat UI, Rocky Gerung, melakukan pembelaan terhadap PS di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One minggu lalu, mengenai narasi “Negara Bubar di Tahun 2030” terkait persepsi kata fiksi (yang dikonotasikan negatif layaknya kata ‘fiktif’). Ia menyebutkan, adalah bentuk gagal-paham fanboys Joko Widodo yang membabi-buta mengkritik opini dari PS tersebut.

Tentu, bagi yang mengerti siapa PW Singer (penulis novel ‘Ghost Fleet’), dan bagaimana persepsi rakyat di negara maju tentang fiksi—karena saat ini istilah fiksi disamakan dengan fiktif—mereka justru akan tertawa. Sebab “bully” yang dilakukan terhadap PS, oleh fanboys Joko Widodo atau cebongers (menggunakan istilah Rocky Gerung) yang terlampau meledak-ledak ibarat menegakkan benang basah. Saat ini, mereka malah mengancam akan mengadukan Rocky Gerung ke polisi atas pernyataan, “kitab suci adalah fiksi”. Reaksi emosional seperti ini justru akan melemahkan posisi Joko Widodo secara elektoral. Sadarkah para relawan itu?

Kapolri, Tito Karnavian lebih bijak menykapi narasi kritik yang disampaikan PS, karena menganggap itu sebagai “wake-up call” untuk membangunkan bangsa agar terbuka matanya atas krisis yang bakal terjadi tahun 2030. Perang dagang Amerika Serikat (AS) versus Cina juga akan mencapai puncaknya di tahun tersebut, dimana AS dan elite Yahudi dunia akan memainkan unsur Energy and Food Security (ketahanan energi dan pangan) sebagai strategi menghantam Cina yang besar jumlah penduduknya. Ancaman ini dijawab dengan oleh Cina dengan skema OBOR (One Belt One Road) sebagai Jalur Sutera baru pengadaan energi dan pangan rakyat Cina. Xi Jin Ping berupaya optimal tetap menjadi Presiden sampai tahun tersebut, ia pun mengubah undang-undang tentang ‘Masa Jabatan Presiden’ di Cina.

Di sektor energi, pada tahun 2030, diperkirakan cadangan energi fosil menipis sehingga terjadi kelangkaan. Momen ini digunakan AS untuk mengkonversi penggunaan Shale Gas sebagai alternatif bahan bakar minyak (BBM). Ini menjadi ancaman besar bagi Cina, mengingat jumlah penduduknya diperkirakan menjadi 1,8 miliar saat itu. Begitu juga di sektor pangan, Cina perlu pengamanan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu Cina menjadikan Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos sebagai partner untuk menjadi lumbung pangannya, dan Indonesia sebagai negara besar berkarakter agraris akhirnya ditinggal.

Dalam konteks inilah visi dan fiksi dari novel Ghost Fleet, yang justru ditanggapi oleh Joko Widodo dan fanboysnya secara emosional dan salah kaprah. “Wake-up call” dari PS (dengan visi seorang negarawan) karena melihat kondisi objektif bangsa yang mengalami krisis multi-dimensi akibat lemahnya kepemimpinan nasional.

Adalah fakta bahwa APBN defisit, utang membebani ruang fiskal (menjadi sangat terbatas), rupiah melemah, subsidi BBM meningkat pesat sebagai ekses melonjaknya harga BBM dunia, neraca perdagangan defisit, dan harga pangan naik. Solusinya, kebijakan impor pangan yang berekses pada kehidupan petani. Ini sangat berpengaruh pada elektabilitas Joko Widodo yang saat ini ter-downgrade terus menerus karena kelemahan akibat  kebijakannya sendiri.

Pandangan ini tentu ditentang oleh fanboys Joko Widodo, karena kinerjanya dianggap berhasil. Pertanyaannya, tidak mungkin kaos #Ganti Presiden 2019 akan direspon positif masyarakat, jika pemerintahan dianggap berhasil.

Elektabilitas PS bakal naik setelah deklarasi

Sampai dideklarasikannya PS sebagai kandidat Presiden secara resmi, baru Joko Widodo capres satu-satunya, sehingga elektabilitas saat ini tidak bisa dijadikan indikator posisi elektoral capres. PS akan meningkat elektabilitasnya setelah ia deklarasi, karena sudah ada kepastian hukum sebagai capres.

Sebaliknya, kenaikan elektabilitas PS paralel dengan penurunan elektabilitas Joko Widodo, dan itu hukum dalam politik elektoral. Secara teori, petahana jika belum ada kandidat lain seharusnya minimal 50% tingkat elektoralnya, bahkan jika dianggap berhasil bisa mencapai 60-70%. Seperti Ahok pada Pilkada DKI, sebelum pasangan Anies-Sandi dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)–Sylviana Murni (Sylvi) mengelar deklarasi. Ukuran riil, adalah 3 bulan setelah masa kampanye atau sekitar September-Desember 2018, dan biasanya tidak akan berubah sampai dengan hari pencoblosan.

Fase setelah deklarasi adalah setelah pendaftaran dan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) pada akhir Agustus 2018 nanti. Fanboys Joko Widodo bersiap-siap kecewa dan move-on, jika sosok yang diandalkannya gagal sebelum bertanding.

Strategi pencitraan seharusnya tidak lagi berdasarkan konsep usang yang sudah basi, dulu dengan mobil Esemka, sekarang naik motor Chopper style dengan kostum tertentu. Seharusnya, Joko Widodo sebagai petahana sudah masuk pada tahap gagasan (visi dan misi) serta bagaimana penerimaan publik terhadap hal itu? Salah satu yang membuat publik memilih Joko Widodo pada Pilpres 2014 adalah konsep ‘Nawacita’. Dari konsep tersebut, tergambar dan dipersepsikan publik bermazhab populis, orientasi dan kebijakan pembangunan yang kerakyatan, dan sikap yang jelas saat itu dalam janji-janji kampanye. Dalam 3,5 tahun ini banyak janji kampanye Joko Widodo, tidak terwujud dan mengecewakan pemilihnya pada Pilpres 2014 lalu, isu tersebut saat ini beredar dan viral di media sosial.

Titik Lemah Joko Widodo mendegradasi Elektoralnya

Selain janji kampanye yang tidak terwujud, Joko Widodo dinilai tidak amanah dari segi karakter (sikap dan penampilan) karena telah banyak berubah. Joko Widodo yang dulu dikenal lugu, sabar, polos, ndeso, populis, dan menjadi kekuatannya seolah sirna, khususnya setahun terakhir ini. Strategi pencitraan yang menjadi kunci keberhasilannya pada Pilpres 2014 pun sirna, dan ini ikut mendegradasi elektoralnya.

Kesan yang muncul sekarang: arogan, emosional, “grasa-grusu” pada pembangunan infrastruktur sehingga bermasalah dalam keamanan proyek. Penampilan polos dan ndeso yang menjadi ciri khasnya dulu hilang berganti dengan sepeda motor Chopper lengkap dengan jaket denim seperti para bikers dan badboys. Ini bukan Joko Widodo yang disenangi publik pada tahun 2014.

Faktor yang menjadi titik lemah adalah figur utama, orang-orang di sekitarnya yang sering bersikap dan berperilaku men-downgrade elektoral Joko Widodo. Selanjutnya, faktor parpol pendukung yang identik dengan pendukung Ahok, bertentangan dengan sentimen Islam, khususnya Gerakan 212 (2 Desember 2016). Ini coba diatasi dengan memanggil ulama-ulama ke istana; akrab dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, tapi belum cukup untuk meyakinkan massa Islam cair.

Strategi pencitraan yang keliru, baik dengan bagi-bagi sembako (yang ditegur Bawaslu), bagi-bagi sepeda, bagi-bagi sertifikat, citra sebagai pecinta motor Chopper untuk menyara generasi milenial, tidak akan efektif seperti tahun 2014, karena dia sekarang petahana. Pencitraan diri seorang petahana adalah berdasarkan kinerja. Sementara kinerja Joko Widodo dinilai pas-pasan dan kondisi objektif perekonomian sangat tidak kondusif, sehingga justru kalangan ibu-ibu lah yang secara emosional lebih banyak terpengaruh seruan “#Ganti Presiden 2019”. Jika hal ini diteruskan justru akan men-downgrade Joko Widodo sendiri.

Citra adalah persepsi orang terhadap kita, belum tentu fakta yang terjadi seperti harapan kita yang dipersepsikan oleh publik. Maka itu, Joko Widodo saat ini seharusnya tidak emosional. Karakter ofensif yang ditunjukkannya dalam menanggapi pidato PS tentang bahaya tahun 2030 bukanlah jati dirinya dan tidak pas ditampilkan di hadapan publik.

Titik lemah berikutnya adalah kebijakan yang tidak pro rakyat, mulai dari investasi berlebihan pada infrastruktur, kebijakan utang, kebijakan tentang kelonggaran buruh asing, kebijakan impor pangan saat panen, reklamasi Teluk Jakarta, keberpihakannya pada asing, dan berbagai kebijakan yang pro taipan, serta mencabut berbagai subsidi untuk rakyat, ini dipersepsikan neolib. Artinya dari segi mazhab dan orientasi pembangunan, pemerintahannya kurang pro rakyat sesuai tuntutan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yakni ekonomi yang berkeadilan sosial.

Joko Widodo terjebak oligarki (elite), yakni kekuasaan materi minoritas yang mengatur kebijakan pemerintahan. Orientasi hubungan luar negeri, khususnya dalam menyikapi proxy war AS-Cina tidak menguntungkan. AS relatif kecewa terhadap kedekatan Joko Widodo dengan Cina dan “mengganggu” PT Freeport, terkait kelanjutan kontraknya. Sementara, bagi pemerintahan Cina, Joko Widodo tidak mampu menanggapi secara positif skema OBOR. Bagi China’s Overseas dengan gagalnya reklamasi Pantai Utara, Joko Widodo dianggap gagal menjalankan misi. Tinggal, nanti dilihat dengan konsep ‘New Jakarta’ yang hampir sama dengan misi pengusaha-pengusaha Cina (dimotori Grup Lippo) terkait cluster Jakarta menjadi satu kota Megapolitan yang mereka sebut ‘New Jakarta’.

Jelas, PS dalam momentum ini diuntungkan oleh kondisi objektif. Tinggal menyusun strategi jitu untuk memberi harapan baru pada pemilih, yang diperkirakan KPU mencapai 196 juta orang. Kontestasi dimulai, kontestan sudah jelas, tinggal kita menunggu pasangannya, yakni Wakil Presiden RI.

Diprediksi, persaingan akan ketat dan pemenangnya hanya akan menang tipis, tinggal bagaimana strategi pengamanan suara karena secara institusi Negara agak abai dan lalai dalam mengamankan data.

Persoalan yang belum final karena sampai saat ini masih banyak yang belum memiliki adalah e-KTP, sehingga soal keamanan data suara menjadi titik perhatian yang krusial.

Kondisi objektif politik mengalami eskalasi karena konstetasi sudah dimulai dan serentak pula dengan Pileg, sehingga partai dan tokohnya terpecah perhatiannya, dikhawatirkan mesin partai tidak akan lagi optimal, di saat Pilpres 2019.

Hal ini harus menjadi perhatian bagi para kandidat presiden dan mengantisipasinya dengan membentuk tim sukses (timses) sendiri di luar timses parpol, agar kampanye tetap berjalan efektif dan terukur.

Khusus petahana, harus bisa merespon secara positif setiap ada wacana di masyarakat terhadap perilaku kekuasaannya, jika ditanggapi secara negatif justru akan menjadi bumerang bagi dirinya.

Akhirnya, mengingat salah satu isi ceramah Ustad Abdul Somad yang saat ini viral penting ditekankan: “Jangan pilih pemimpin yang tidak peduli pada Islam”. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here