Jangan Ragu Evaluasi Pilkada

0
38

TERTANGKAPNYA Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 24 Oktober kemarin, membuka lagi wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah. Pemilihan secara langsung yang dipraktekkan selama ini dianggap memicu terjadinya korupsi, karena setiap kandidat harus mengeluarkan biaya kampanye yang sangat besar.

Apalagi, menurut KPK, korupsi Bupati Cirebon itu berkaitan dengan pendanaan kampanyenya untuk pilkada. “Dalam proses penyelidikan ini, KPK mengidentifikasi dugaan aliran dana untuk kepentingan Pilkada,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantor KPK, Kamis (25/10/2018).

Sehari setelah penangkapan Sunjaya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan perlunya dievaluasi sistem pemilihan langsung tersebut. “Kesimpulan tim ahli yang saya rekrut dengan berbagai kajian-kajian yang ada, politik biaya tinggi, yang ditimbulkan karena pemilihan langsung itu yang menjadi akar persoalan mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai dan bahkan makin meluas,” jelasnya.

Akhir April lalu, wacana ini juga pernah mengemuka. Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo dan beberapa Wakil Ketua DPR berdiskusi tentang mengembalikan pilkada ke DPRD. Sebab, pilkada langsung seperti selama ini mengandung berbagai masalah.

Tapi wacana ini hilang begitu saja. Kebetulan, karena ada dua kepala daerah yang ditangkap KPK dalam tempo sepekan, yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Bupati Cirebon, wacana itu muncul kembali. Sepanjang 2018 ini saja sudah 18 kepala daerah yang ditahan KPK. Dan Bupati Cirebon itu adalah kepala daerah ke-100 yang diterungku oleh lembaga antirasuah tersebut.

Memang kebutuhan dana calon kepala daerah tidak sedikit. Menurut penelitian Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015, biaya yang dikeluarkan pasangan calon bupati/walikota bisa mencapai Rp30 miliar, dan untuk calon gubernur bisa mencapai Rp100 miliar. Mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno pernah mengungkapkan, di Pilkada Jakarta tempo hari dia habis lebih dari Rp100 miliar.

Di sinilah terjadi potensi korupsi. Penangkapan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah petahana yang mencalonkan diri kembali di Pilkada 2018 semuanya akibat mendulang dana politik dengan cara ilegal.

Lain halnya jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Praktis tidak ada uang yang mereka keluarkan secara ilegal –entah kalau melalui transaksi haram di balik meja. Mereka pun akan lebih tertantang untuk beradu program, karena dipaparkan dalam forum kampanye di depan anggota DPRD atau kalangan terbatas yang dianggap mewakili masyarakat. Itu akan lebih berkualitas dari pada model kampanye massal yang lebih mengeksploitasi emosi ketimbang rasionalitas publik.

Tanpa harus menyebut salah kaprah, pelaksanaan pilkada langsung ini memang “melebar” dari UUD Negara RI 1945. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menegaskan pemilihan gubernur, bupati, walikota dilakukan secara demokratis. Ketentuan itu dijabarkan dalam Pasal 18 UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. UU itu  kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, yang dalam Pasal 56 (1) disebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis.

Setelah proses legislasi dan perdebatan ketatanegaraan yang panjang, pilkada akhirnya diselenggarakan secara langsung. Pilkada langsung pertama diadakan di Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005. Sistem itulah yang berlangsung hingga saat ini, sampai akhirnya pelaksanaannya pun digelar secara serentak sejak 2015 lalu.

Kini muncul wacana pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi itu. Menurut kita, wacana itu tepat. Sistem pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 13 tahun ini, memang sudah waktunya dievaluasi. Toh perdebatan untuk kembali ke pemilihan oleh DPRD memang sudah lama terjadi di berbagai kalangan.

Dalam evaluasi itu tolok ukurnya jelas: Amanat konstitusi bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Esensinya pada nilai demokrasinya, bukan pada prosedurnya.

Pemerintah dan DPR, kalau memang nanti tercapai kesepakatan akhir untuk mengevaluasi sistem pilkada ini, harus melakukan kajian secara komprehensif dan netral, mulai dari tahap evaluasi sampai penyusunan draft RUU pengganti UU Pilkada tersebut. Komprehensif, karena banyak aspek yang mesti ditimbang. Netral, jangan sampai kajian ini dilatarbelakangi kepentingan politik sesaat.

Netralitas ini sangat kita tekankan mengingat proses pembentukan UU politik di DPR seringkali sangat bergantung arah angin. Itu sebab, UU di bidang ini –atau juga di bidang tertentu lain—yang mudah sekali mengalami revisi. UU MD3 contohnya. Kepentingan politik situasional dan berjangka pendek sangat mewarnai UU yang digonta-ganti di hampir setiap periode DPR.

Untuk menjamin netralitas itu, DPR dan pemerintah perlu melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Keterlibatan para pakar ini juga memelihara kualitas hasil evaluasi itu serta menghasilkan draft RUU yang tidak berjarak dari aspek filosofi, juridis dan sosiologi masyarakat nanti.

Hal ini untuk menghindari UU tersebut nantinya tidak kembali diubah–setidaknya dalam waktu yang relatif lama. Perubahan tak kunjung henti dalam UU bidang politik mengakibatkan konsolidasi demokrasi kita tak kunjung tuntas. Padahal, kalau konsolidasi demokrasi sudah selesai, bangsa ini bisa segera beralih untuk menyelesaikan bengkalai persoalan lain.

Karena itu, DPR dan pemerintah mesti langsung bekerja —itu jauh lebih baik daripada tak henti mewacanakan evaluasi sistem pilkada langsung. Ragu-ragu hanya akan memperburuk keadaan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here