Menyoal Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (1)

Jangan Sampai Jatah Saham Pemprov Papua Jatuh ke Tangan Pemburu Rente

0
307

Nusantara.news, Jakarta – Hingga saat ini, perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia masih berlangsung, dan dipastikan sebentar lagi akan segera berakhir. Minggu ini, jika rencana tidak berubah, hasil perundingan tersebut akan diumumkan segera kepada publik. Pemerintah memastikan kepentingan nasional terakomodasi dalam materi perundingan itu.

Salah satunya adalah soal divestasi saham. Jika Pemerintah berhasil menggeser saham Freeport yang 51 persen,  wajar jika Pemprov  Papua mendapatkan jatah saham dengan porsi yang memenuhi rasa keadilan. Pemerintah memang berencana memberikan saham untuk daerah, yakni sebesar 5 persen.

Dengan rencana dijatahkan 5 persen saham PT Freeport untuk Pemprov  Papua adalah terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah pusat.  Menurut Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, pemberian jatah saham tersebut sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat Papua untuk pendidikan, pertanian dan peternakan. Tentu saja hal itu akan terjadi sesuai rencana pemerintah jika PTFI bersedia melakukan divestasi sahamnya yang 51 persen kepada pemerintah pusat. Namun, jika PTFI masih ngotot bertahan dengan pola lamanya, urusannya pun semakin runyam dan bertele-tele di kemudian hari.

Dalam soal perundingan, Menteri ESDM Ignasius Johan mengatakan, secara umum perundingan dengan PTFI segera berakhir, sedangkan materi utama perundingan yang dimaksud adalah menyangkut kelangsungan usaha perusahaan tambang tersebut. Kendati belum bisa diumumkan sekarang, perundingan ini digelar agar PTFI mengikuti peraturan, lalu pemerintah dapat mengizinkan ekspor lagi. Semua pihak, kata Jonan, bersikap kooperatif, dan menegaskan dalam perundingan itu, pemerintah tetap berpijak pada regulasi yang telah diterbitkan. Regulasi yang dimaksud mengenai relaksasi yang diterbitkan pada Januari lalu, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Publik menunggu hasil perundingan dengan sejumlah pertanyaan tentunya, seperti, apakah Freeport bersedia membagi saham 51 persen kepada Pemerintah Indonesia? Jika berhasil, bagaimana rencana pemerintah yang akan mengalokasikan 5 persen saham PTFI ke daerah? Bagaimana kesiapan pemerintah daerah menerima 5 persen saham yang harus dilengkapi skema pendanaan yang memadai? Lalu, bersediakan Freeport menjalankan kewajibannya membangun smelter dalam waktu dekat ini?

Di sisi lain, jika daerah mendapatkan jatah saham Freeport sebesar 5 persen, apakah Pemprov  memiliki uang untuk menutupi harga saham sebesar 5 persen itu? Baik pemerintah pusat maupun daerah harus memikirkan bagaimana cara terbaik agar saham 5 persen untuk daerah tidak jatuh ke tangan pihak-pihak tertentu. Bisa saja Pemerintah daerah sebenarnya tidak mampu membeli saham karena tidak punya uang untuk menebus jatah saham yang diberikan. Jangan lagi kejadian seperti  kasus kasus Newmont, di mana Pemprov  akhirnya menjual jatah saham dari Newmont ke pihak swasta (Bakrie Group). Kalau itu terjadi, rakyat Papua nantinya hanya bisa gigit jari karena yang bakal menikmati keuntungan besar itu adalah perusahaan swasta lagi.

Selain itu, harus pula dipikirkan jalan keluarnya mengenai mekanisme dividen itu bagaimana? Karena mekanisme dividen ini belum tentu menjadi jaminan bagi Pemprov  Papua terbebas dari kewajiban penyediaan dana. Karena, jatah saham yang harus diambil Pemprov  Papua adalah hal yang harus dilakukan di depan. Sedangkan pembagian dividen adalah hal yang dilakukan di belakang. Jika Pemprov  tidak mampu memenuhi kewajiban pembelian sahamnya lantas bagaimana dia harus menerima dividennya. Fahmy Radhi dari Universitas Gajah Mada (UGM) mengatakan, untuk mengatasi hal yang demikian dibutuhkan dana untuk menutupi gap antara saat saham dibayarkan dan dividen diterima. Lantas bagaimana caranya?

Alih-alih diambil Pemprov , jatah saham Freeport 5 persen untuk Pemprov  bisa saja jatuh ke tangan para pencari rente. Pengalihan saham jatah daerah jangan sampai mengandung jebakan berbahaya. Jelas ini merupakan ancaman bagi daerah. Adalah Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang seakan secara tersirat membuka peluang bagi terulangnya kembali praktek pemburuan rente. Luhut pernah mengatakan, perusahaan swasta nasional dimungkinkan membeli saham Freeport jika pemerintah tak punya dana. Ini artinya bisa saja terjadi pada saham jatah daerah berpindah tangan kepada pihak swasta.

Perlu diingatkan kembali, bahwa Indonesia pernah punya pengalaman pahit dalam divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Newmont Nusa Tenggara. Dalam perkara KPC dan Newmont, kelompok usaha Bakrie ternyata yang menguasai saham dua perusahaan tambang itu pada 2003 dan 2010. Karena Bakrie berada di belakang perusahaan daerah, maka rencana pemerintah melibatkan badan usaha daerah dalam pemilikan Newmont menjadi mentah. Begitu pula dalam kasus KPC, pihak Bakrie ‘nyelonong’ membeli saham perusahaan batu bara itu dari pemiliknya dengan harga lebih rendah dari harga awal. Ketika kedua perusahaan itu beralih tangan ke Bakrie, maka dialah yang menikmati keuntungan dari praktek jual-beli saham. Hal inilah yang harus dicegah jangan sampai terulang kembali pada Papua.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here