Jangan Sampai Kasus Suap Meikarta Lemahkan KPK

0
91
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menduga uang suap Rp7 miliar yang diserahkan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya oleh Direktorat Operasional Grup Lippo Billy Sindoro bukanlah dari kantong pribadi.

Nusantara.news, Jakarta – Penanganan kasus suap Direktur Operasional Grup Lippo Billy Sindoro dalam proses pengurusan izin mega proyek Meikarta kembali mencuat. Terutama sejak pernyataan petinggi Meikarta yang seolah-olah melindungi Grup Lippo dikhawatirkan bisa melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Petinggi KPK dimaksud adalah Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK yang menyatakan KPK terus mengusut kasus dugaan suap izin pembangunan Meikarta. Meski begitu, proyek tersebut tidak akan disita atau pun dihentikan.

“Kita enggak akan menyita atau menyegel Meikarta. Kalau proyek jalan ya jalan terus saja,” kata Alexander kepada wartawan belum lama ini.

Menurut Alexander, KPK hanya fokus pada proses perizinan yang terindikasi suap dari proyek tersebut. Selain itu, kepentingan masyarakat juga perlu diperhatikan.

KPK tidak mungkin menghentikan suatu kegiatan ketika tahu di dalamnya banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini kasus hukum, KPK memisahkan dengan proyek itu.

“Hambalang pun nggak kita segel kok, kalau mau diteruskan, diteruskan saja,” lanjut Alexander.

Di sisi lain, Alexander juga terkesan mendahului pengadilan. Ia mengatakan Pernyataan itu muncul setelah KPK secara resmi memeriksa CEO Grup Lippo James Riady, sehingga ada kesan kuat KPK melemah setelah pertemuan itu.

Bahkan ia mengatakan KPK yakin uang suap izin proyek pembangunan Meikarta kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersumber dari dana koorporasi Lippo Group.

“Kalau sumber uang (suap), tentunya penyidik yang lebih tahu. Tapi rasa-rasanya kalau untuk urusan perusahaan enggak mungkin kan keluar dari kantong pribadi.

Pernyataan Alexander yang terkesan melindungi pribadi petinggi Grup Lippo ini langsung saja dikomentari kritis oleh berbagai pihak

Praktisi hukum yang juga mantan anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menyangkan pernyataan Alexander. Ia menilai, bahwa pernyataan Wakil ketua KPK tersebut, terlalu dini dan terlalu cepat melampaui proses hukum.

“Lembaga seperti KPK, harus menahan diri untuk menyatakan hal yang melampaui asas praduga tak bersalah. Karena KPK lembaga negara, maka asas itulah yang utama yang harus KPK pegang”. Kata Ahmad Yani kepada media beberapa waktu lalu.

Ia menyayangkan Alexander Marwata mendahului proses dengan opini. Karena menurut Yani, hal tersebut merusak proses hukum.

“Oleh sebab itu, saya berharap KPK harus segera membentuk dewan etik KPK yang terdiri dari para tokoh dan pakar hukum. Kemudian mendesak Komisi III DPR RI untuk segera memanggil KPK guna membahas pernyataan Alex Marwata terkait Meikarta beberapa waktu lalu.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyesalkan adanya dugaan backdate terkait perizinan Meikarta. Ia beranggapan jika KPK telah menemukan dugaan backdate atau penanggalan mundur perizinan, ia mendorong KPK untuk bersikap tegas dengan menyita bangunan apartemen Meikarta.

“KPK harus tegas dan buka secara transparan mengapa mereka mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Kalau semua ini bermasalah jangan nggak disita,” kata Margarito saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik dengan tema “Kasus Meikarta Ujian Berat Bagi Independensi KPK”, beberapa waktu lalu.

Margarito mengatakan kalau KPK memang tidak memiliki wewenang untuk mencabut izin proyek bermasalah itu, tetapi dari segi hukum KPK memiliki cara untuk menghentikan pembangunan Meikarta. “Bagaimana caranya? Sita Bangunan itu, nggak ada cara lain. Mengapa? Suap itu dimaksudkan untuk mendapatkan izin pembangunan. Suap itu menjadi perkara primer dalam kasus ini,” katanya.

Presidium Komisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Syahganda Nainggolan, lebih mengaitkan kasus mega proyek grup Lippo itu dengan pemilik dan CEO Grup Lippo oleh James Riady.

“Ada yang mengatakan bahwa dibalik kasus suap ini ada di James dan Lippo. Saya melihat bahwa ungkapan juru bicara yang mengatakan bahwa rumah James Riady digeledah maka dia berhubungan dengan masalah ini,” tuturnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka pembukuan suap Direktur Operasional Grup Lippo Billy Sindoro dan dua orang konsultan Lippo Grup Taryudi dan Fitra Djaya Purnama. Juga satu orang pegawai Grup Lippo Henry Jasmen.

Sedangkan, sebagai penerima fee sebesar Rp7 milliar adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MJB Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Tanggung jawab pidana korporasi

Sejak mendapatkan lampu hijau untuk menjerat korporasi, setidaknya ada lima perusahaan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka tanggung jawab pidana korporasi. Tindakan KPK itu disebutnya bukanlah untuk merusak korporasi, melainkan sebaliknya.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif berpendapat KPK tidak pernah mempunyai niat untuk merusak korporasi. “Kita tidak ingin korporasi di Indonesia rusak, korporasi harus betul-betul bersaing dan bekerja dengan cara profesional sehingga kalau masih dengan cara-cara seperti sekarang (suap, reda) itu akan sulit untuk bersaing,” menurut Laode.

Ia menyebut sejauh ini ada empat hingga lima korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tanggung jawab pidana korporasi. Jumlah itu akan terus bertambah apabila korporasi-korporasi tetap melakukan praktik-praktik melawan hukum.

Contoh ada BUMN yang kita tetapkan sebagai tersangka, misalnya dia mau bangun jembatan misalnya dengan anggaran Rp100 juta, tapi dia bikin Rp120 juta yang Rp20 juta dia berikan pada anak perusahaannya.

“Terus ada pura-pura dia mengerjakan ternyata dikembalikan ke pengurusnya, uang yang Rp20 juta bukan masuk ke perusahaan tapi kepada orang-orang ini. Jahat kali dan hampir semua begitu,” imbuhnya.

Penanganan tanggung jawab pidana korporasi, menurut Laode lebih jelimet. Namun penyidik berupaya setidaknya satu perkara yang melibatkan korporasi bisa dituntaskan dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun.

Terkait soal jeratan pidana korporasi untuk partai politik (parpol), menurut Laode, ebagian ahli berpendapat bila parpol termasuk dalam definisi korporasi, sebagian lainnya tak sepakat. Bagaimana sikap KPK?

“Mungkin kalau dipaksa-paksain bisa tetapi terus terang itu kan partai politik beroperasi agak beda dengan perusahaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan pendaftarannya pun berbeda dan kalau memang partai politik itu salah satunya untuk mendapatkan keuntungan, kan bukan, seperti itu,” ucap Laode.

“Kalau kita lihat definisi utamanya, definisi kumpulan orang berorganisasi itu partai politik seperti masuk, tetapi kalau asbabun nuzul-nya dulu kita fokuskan pada perusahaan, tidak termasuk dari partai politik,” ungkap Laode.

Yang pasti, menurut dia, politikus yang bermain mata soal uang haram tidak akan lolos dari KPK. Lalu bagaimana bila terang-terangan ada kebijakan parpol yang ‘menghalalkan’ suap?

KPK berupaya mengkaji lebih dalam lagi untuk mendapatkan argumentasi yang pas agar pemidanaan korporasi bisa diidiomkan atau disamakan dengan partai. Faktanya jelas sama, ada suap, ada korupsi, dan ada pelakunya. Bedanya hanya pelaku dari PT dan partai.

Itu sebabnya jika ditelusuri adanya dua opini KPK terkait tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus suap Meikarta kepada Bupati Bekasi dan jajarannya, memang disayangkan. Terutama sikap Alexander Marwata yang terkesan mendahului pengadilan, perlu dibentuk Komite Etik untuk mengurai posisi tegas KPK terkait kasus Meikarta.

Jangan sampai sikap seolah-olah membela dari petinggi KPK ini di kemudian hari justru menjadi beban KPK. Sikap equal befor the law harus ditegakkan KPK karena di sanalah letak kredibilitas dan netralitas KPK terhadap sebuah korporasi atau orang per orang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here