Jika kasus Freeport Bermuara di Arbitrase (2)

Jangan Sembarang Maju

0
40

Nusantara.news, Jakarta – Sebelum melangkah lebih jauh ke pengadilan arbitrase internasional, di samping banyaknya dukungan dari berbagai pihak di dalam negeri, banyak pula pengamat yang menyarankan pada pemerintah dan Freeport, sebaiknya agar ditempuh lagi penyelesaiannya di meja perundingan. Singkat kata, membawa persoalan ke mahkamah tersebut merupakan jalan yang paling terakhir mengingat akan banyaknya waktu yang tersita.

Waktu yang tersita itu pastilah akan merugikan kedua belah pihak, terutama di pihak Freeport sendiri. Pertama, korban PHK akan semakin banyak yang berjatuhan. Kedua, akan membuat merosotnya saham Freeport di perdagangan bursa saham Internasional. Berdasarkan laporan keuangan PTFI, yang tercatat di bursa NYSE dengan kode FCX pada 2015 mencatat 98% emas yang dihasilkan korporasi berasal dari Indonesia, sedangkan cadangan tembaganya 28% ada di Indonesia. Persoalan arbitrase akan sensitif ke pergerakan harga saham.

Ketiga, jika Freeport kalah dalam gugatannya, bisa saja Pemerintah pada 2019 tidak akan memperpanjang lagi kontrak penambangannya dengan Freeport. Keempat, hubungan Pemerintah Indonesia semakin memburuk dengan pemerintah Amerika Serikat di mana Presiden Donald Trump jelas-jelas berjanji akan membantu PTFI yang berinduk pada Freeport-McMoran Inc. Kelima, jika kontrak akhirnya tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah, sudah bisa dipastikan Freeport bakal mengalami kesulitan bahkan kebangkrutan yang luar biasa karena belum tentu Freeport bisa menemukan lagi pegunungan emas, perak dan tembaga seperti yang ada di bumi Papua.

Sedangkan kerugian dari pihak pemerintah, pertama, akan dihadapi masalah pengangguran di Papua. Maklum Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Pemda Papua 98 persennya berasal Freeport. Kedua, kepercayaan dunia investasi Indonesia bakal sedikit mengalami penurunan. Apalagi, Indonesia berkepentingan dengan stabilitas politik, regional dan investasi, peningkatan nilai tambah ekonomi, konsistensi penghormatan kepada kontrak dan perjanjian, serta reputasi tata pergaulan hukum internasional yang baik.

Ketiga, jika Freeport diambil alih oleh BUMN, tentu saja perusahaan negara ini akan membutuhkan dana talangan yang tidak sedikit untuk menyuntikkan dana segar untuk pengadaan teknologi dan membangun infrastruktur yang baru di Papua. Keempat, jika BUMN kekurangan modal, walaupun sudah melakukan sindikasi dengan perbankan nasional, tentu saja akan mengajak modal swasta masuk ke dalam. Masalahnya, jika modal swasta yang masuk ini dari perusahaan swasta luar negeri, atau para taipan yang sudah menunggu di ‘depan pintu’, itu sama halnya BUMN disetir oleh para taipan.

Untuk menghadapi gugatan Freeport, hendaknya pemerintah Indonesia mempersiapkan pengacara yang memang benar-benar handal di dalam urusan arbitrase internasional. Dalam hal ini, bukan masalah kuantitasnya, tetapi kualitas dari pengacaranya. Memang, beberapa kali pemerintah pernah menang di arbitrase seperti kasus Newmount, dan Churchill Minning. Dengan perusahaan yang terakhir ini, pemerintah memenangkan gugatan senilai 1,31 miliar dollar AS atau setara Rp 17 triliun yang dilayangkan dua perusahaan tambang asal Inggris, Churcill Mining Plc dan perusahaan tambang asal Australia, Planet Mining Pty Ltd.

Tetapi, pemerintah Indonesia pernah dikalahkan oleh PT Karaha Bodas Company (KBC). Saat itu, peluang PT Pertamina untuk memenangkan sengketa dengan Karaha Bodas Company (KBC) kian tipis. Sebab, upaya banding yang dilakukan BUMN perminyakan itu dengan mengajukan novum (bukti baru) ke Supreme Court (pengadilan tinggi) AS ternyata tidak menemui hasil.

Pengadilan tinggi di AS tersebut menolak semua novum Pertamina. Misalnya, KBC telah menerima klaim asuransi kerugian senilai USD 75 juta pada periode 2002-2003. Juga, hasil due diligence (uji tuntas) terhadap proven reserve (cadangan terbukti) di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas, Garut, Jabar, yang hanya 30 megawatt (MW). Selain itu, diajukan bahwa hasil audit biaya yang dikeluarkan KBC hanya USD 50 juta, bukan USD 100 juta seperti diklaim KBC. Tapi, novum itu tidak mengubah keputusan pengadilan eksekusi AS.

Praktisi Energi, yang juga aktif di Asosiasi Masyarakat Energi Sampe L Purba mengatakan,PTFI memang mempunyai hak untuk menuntaskan sengketa ini lewat arbitrase. Begitu pula dengan pemerintah menyatakan hak masing-masing pihak untuk membawa ke arbitrase, di mana pemerintah siap menghadapinya (MI/23/2/17).

Namun, kata Purba, sebagai perusahaan, yang kepentingannya bisnis dan bukan berperkara, tentu lebih bijak apabila perbedaan pendapat diselesaikan dan dirundingkan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here