Jangan Sembarangan Deregulasi

0
155

ISTILAH “deregulasi”, termasuk juga ”debirokratisasi”, semakin sering diungkapkan Presiden Joko Widodo belakangan ini. Menurut KBBI, deregulasi adalah menghapuskan pembatasan dan peraturan. Sedangkan debirokratisasi artinya penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi.

Presiden menegaskan akan melakukan deregulasi dan debirokratisasi. “Semua jenis layanan administrasi harus disederhanakan, harus dipangkas,” tegas Presiden. Sebab, di mata Presiden, keadaan sekarang disebutnya “menjengkelkan”. “Karena setiap bergerak ada aturannya, ada izinnya, ada persyaratannya,” ujar Joko Widodo.

Penyebabnya adalah adanya 42 ribu peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah yang saling bertabrakan. “Saya pusing mengatasi 42 ribu peraturan ini,” keluh Kepala Negara. Sebab, inilah yang membuat proses perizinan investasi terhambat. Padahal, kita tengah berupaya menggenjot investasi masuk ke Indonesia.

Keluhan ini disampaikan Presiden di berbagai kesempatan.

Kita sependapat dengan Presiden, bahwa peraturan yang saling bertabrakan satu sama lain harus disinkronisasi. Sebagai  negara hukum, fakta itu memalukan. Karena dalam negara hukum peraturan perundang-undangannya harus menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Dua hal itu tidak akan bisa diwujudkan apabila substansi hukumnya centang-perenang.

Peraturan juga harus dibenahi, jika itu membuat pemerintah sukar bergerak karena terbelenggu dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Kalau pemerintah sukar bergerak, pencapaian tujuan negara juga dipastikan terhambat.

Debirokratisasi, kita setuju, jika memang prosedur birokasi pemerintah dalam melayani masyarakat terlalu panjang dan berbelit-belit. Apabila birokrasi bekerja dengan “norma kuno”-nya, kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah, memang tak ada pilihan lain kecuali memangkas prosedurnya. Negara ini harus bergerak cepat, jika tak mau tertinggal.

Nah, perspektif deregulasi dan debirokratisasi inilah yang mesti disepakati lebih dahulu. Premisnya adalah negara harus bergerak cepat. Karena negara yang lamban akan digilas dalam interaksi internasional yang luar biasa kompetitif.

Jika itu sudut pandangnya, tak menjadi soal. Tetapi, jika deregulasi dan debirokratisasi diletakkan dalam perspektif dan konteks memangkas peran negara, itu keliru. Dan kita menolak deregulasi dan debirokratisasi dalam kaitan demikian.

Ini perlu kita ingatkan. Deregulasi dan debirokratisasi dalam perspektif mengurangi peran negara itu adalah semangat utama liberalisme, atau yang sekarang berkembang menjadi neoliberalisme. Satu lagi adalah swastanisasi. Penganut sistem ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan melambat jika campur tangan pemerintah terlalu besar. Karena itu, jika ingin ekonomi tumbuh cepat, peran negara harus dipangkas.

“Ideologi” baru dalam pemerintahan, good goverment, disosialisasikan sedemikian masif. Good goverment is less governance. Negara yang paling baik adalah negara yang menjalankan perannya secara terbatas, atau nihil sama sekali.  Negara hanya bertugas mempertahankan negara jika diserang negara lain, atau menegakkan ketertiban masyarakat. Subsidi kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan, atau program-program sosial lainnya, menjadi sesuatu yang terlarang karena dianggap inefisiensi dan dapat mendistorsi pasar. Ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas.

Indonesia pernah punya pengalaman buruk dengan deregulasi ini, terutama deregulasi di bidang perbankan dan moneter di era Orde Baru. Karena fondasi ekonomi lemah dan pendapatan negara dari ekspor migas turun drastis setelah masa kejayaan bonanza oil di awal 1980-an, Indonesia harus menggenjot pendapatan dari ekspor nonmigas. Salah satu piranti kebijakannya adalah deregulasi perbankan pada tahun 1988. Ketika itu bank tumbuh bagai cendawan di musim hujan, karena orang dengan modal Rp10 miliar dan tanpa pengalaman perbankan pun bisa mendirikan bank. Akibatnya, tidak sampai satu dekade, bank-bank itu pun berguguran lantaran salah kelola dan pelanggaran prinsip-prinsip utama perbankan.

Fakta ini harus menjadi perhatian pemerintah. Tanpa harus terjebak ke dalam debat klasik tentang mazhab-mazhab ekonomi, negara harus memproporsionalisasi perannya. Memangkas regulasi dan birokratisasi yang jadi penghambat, itu memang perlu. Namun, peran negara untuk menjadi pelindung kelompok yang lemah dan mengendalikan ekspansi kelompok yang kuat, tidak boleh sampai hilang. Sebab, tujuan dibentuknya negara Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum. Tujuan itu menuntut peran negara secara mutlak. Karena kesejahteraan umum tidak bisa diserahkan kepada mekanisme pasar.

Jika memang deregulasi dan debiroktatisasi diyakini sebagai solusi,  sekali lagi, harus tidak dalam konteks menihilkan peran negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here