Jangan Tutupi Institusi Pemesan 5.000 Senjata

0
875
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ungkapkan ada instansi lain yang memesan 5.000 pucuk senjata.

Nusantara.news, Jakarta  – Dari sekian banyak isu politik yang berhamburan belakangan ini, masalah yang paling krusial adalah soal pembelian 5.000 unit senjata api oleh sebuah institusi yang diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Jelas soal ini bukan semata isu yang tak terklarifikasi. Sebab, itu dikemukakan Panglima TNI dalam silaturahmi dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif yang digelar Markas Besar TNI, Jumat pekan lalu (22/9/2017).

Hadir dalam kesempatan itu Menko Polhukam Wiranto, Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, beberapa mantan Panglima TNI, seperti Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S., dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso, mantan Pangkostrad yang juga Ketua Umum Partai Gerindra,  Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dan beberapa jenderal aktif lainnya.

Kepada para seniornya itu Gatot mengungkapkan rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000  senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi. “Data kami akurat,”  tegasnya. Panglima Gatot menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata.

Soal pembelian 5.000 pucuk senjata itu memang bukan pernyataan resmi Panglima TNI. Tetapi rekamannya beredar di media sosial. Dan Jenderal Gatot tidak membantah kebenaran isi rekaman tersebut. “Seribu persen itu benar-benar omongan saya,” katanya Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Minggu, 24 September 2017.

Karena saking krusialnya perkara ini, Menko Polhukam Wiranto merasa perlu untuk mengadakan konferensi pers pada Minggu sore, 24 September 2017. Wiranto mengatakan ada miskomunikasi antara Mabes TNI, Mabes Polri, dan BIN mengenai pembelian 5.000 senjata tersebut.

Mantan Panglima TNI ini membantah pernyataan Gatot. Menurutnya, memang ada pemesanan 500 pucuk senjata api oleh BIN kepada PT Pindad. Senjata yang dibeli dengan APBN itu akan digunakan untuk keperluan pendidikan di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). “Jadi bukan institusi lain,” tegas Wiranto.

Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantoro. Dia menyebut angka persisnya jumlah pesanan BIN tersebut, yakni 517 pucuk yang terdiri dari laras pendek dan laras panjang. Namun, Bayu menegaskan, senjata yang dipesan tersebut bukan senjata organik. “Spesifikasinya berbeda dengan standar TNI,” katanya.

Ditambahkan Bayu, selain BIN, Polri juga memesan 5.000 pucuk senjata api buatan perusahaan tersebut, namun belum ada kontrak pembelian dari Polri.

Berkaitan dengan bantahan Menko Polhukam tersebut, Panglima TNI tidak memberikan tanggapan. “”Tanya Pak Wiranto, dicek saja. Kan ada rekaman omongan saya,” ujarnya.

Meluasnya isu senjata ini ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin. Dalam rilisnya yang diterima Nusantara.news, data yang disampaikan Panglima TNI itui bisa jadi memang akurat, tapi sebaiknya langsung dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara.

“Sebaiknya dikoordinasikan dulu dengan aparat lain, seperti Menhan, Kapolri, Kepala BIN, dan Menkopolhukam. Atau kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau tindakan hukum,” kata mantan Sekretaris Militer Presiden di era Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

“Jumlah senjata api itu sama saja dengan kekuatan 4 sampai 5 batalion tempur yang tentunya dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat karena peruntukan senjata itu tidak jelas,” tambah Hasanuddin.

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta hal ini segera diklarifikasi. “Mungkin ini seperti yang dikatakan Pak Wiranto hanya soal miskomunikasi,  atau mungkin memang ada. Kalau memang ada, perlu didudukkan. Jangan sampai ada spekulasi macam-macam,” ujar Fadli.

Memang perlu banyak hal yang harus diklarifikasi di sini. Sebab, soal jumlah yang 5.000 pucuk senjata api itu, Panglima TNI sudah memastikan bahwa “data kami akurat”.  Sementara pesanan BIN, seperti yang disebut Menko Polhukam, hanya 517 pucuk. Jika BIN yang memesan, apalagi hanya sejumlah itu dan untuk keperluan pendidikan, tentu Panglima TNI tidak akan mempersoalkan. Toh tidak ada pula bantahan Panglima soal jumlah 5.000 pucuk tersebut.

Sementara rencana Polri memesan 5.000 unit dari PT Pindad belum dinyatakan dalam kontrak pemesanan. Sehingga, besar kemungkinan “instansi lain” yang dimaksud Panglima TNI itu bukanlah Polri.  Apalagi Gatot Nurmantyo dalam rekaman pidato yang tak dibantahnya tersebut mengatakan, tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. Secara tersirat, dan didukung dengan jaminan “data kami akurat”, instansi lain itu pasti di luar TNI dan Polri.

Masalah ini tak boleh disepelekan, apalagi “instansi lain” tersebut membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo.

Ketegasan Presiden Joko Widodo kembali diuji. Dalam skala yang besar, ini untuk kedua kalinya, nama Presiden dicatut, setelah kasus “Papa Minta Saham” yang dilakukan Setya Novanto tempo hari. Kasus “Papa Minta Saham” sempat memancing reaksi keras dari Presiden, tapi ternyata berlalu begitu saja tanpa kejelasan.

Kali ini, Presiden tak boleh diam. Harus diusut siapa “instansi lain” di luar TNI dan Polri yang memesan 5.000 pucuk senjata itu, atau mesti dibuktikan informasi Panglima TNI-lah yang keliru. Sebab perkara ini bisa menggelinding tak terkendali. Di tengah eskalasi opini publik tentang bahaya PKI, masalah sensitif ini mudah dipolitisasi. Misalnya, dikaitkan dengan isu pembentukan Angkatan Kelima yang dulu ditolak oleh TNI-AD. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here