BPJS Kesehatan, Dari Defisit Hingga Akreditasi Rumah Sakit (2)

Jangankan Masyarakat Sipil, Keluarga TNI Pun Terlunta-Lunta

0
1759
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan keluhan kepada Presiden Jokowi terkait Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarga serta Purnawirawan tak lagi bisa berobat langsung ke fasilitas kesehatan Kementerian Pertahanan/TNI. Hal tersebut karena ada pemberhentian secara sepihak rujukan online ke fasilitas kesehatan Kemhan/TNI oleh BPJS Kesehatan.

Nusantara.news, Jakarta – Lebih besar pasak dari pada tiang. Pemasukan dan pengeluaran  yang timpang menyebabkan defisit BPJS Kesehatan hingga akhir 2018 melonjak menjadi Rp16,5 triliun. Beban defisit itu diproyeksikan akan berkurang signifikan.

Defisit tersebut terjadi akibat mahalnya pembelian obat, biaya rawat inap dan alat-alat kesehatan yang harus ditanggung rumah sakit. Oleh karena obat-obatan, perawatan dan alat kesehatan itu ditanggung rumah sakit, maka defisit BPJS itupun membebani likuiditas rumah sakit.

Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarga serta Purnawirawan juga tak lagi bisa berobat langsung ke fasilitas kesehatan Kementerian Pertahanan/TNI. Hal tersebut karena ada pemberhentian secara sepihak rujukan online ke fasilitas kesehatan Kemhan/TNI oleh BPJS Kesehatan

Sampai-sampai Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akhirnya menyurati Presiden Joko Widodo.

Dalam surat tertanggal 17 September 2018 itu disebutkan, penghentian ini akibat defisit anggaran BPJS Kesehatan, sehingga diterbitkan Inpres No. 8/2017. Isinya, Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan ditindaklanjuti Perubahan Perpres tentang Jaminan Kesehatan.

“Rencana Perubahan Peraturan Presiden ini tidak mengakomodir kekhasan Pelayanan Kesehatan Kemhan/TNI khususnya masalah rujukan,” tulis Menhan Ryamizard dalam suratnya bernomor B/1341/M/IX/2018 itu.

Misalnya, sejak Mei 2018, FKTP-TNI-AL seperti Balai Kesehatan (BK) Jonggol, Ciangsana dan Jatibening yang lokasinya di luar wilayah Jakarta tidak bisa merujuk Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarga serta purnawirawan ke fasilitas kesehatan Kemhan/TNI ke RS TNI-AL Mintoharjo.

Demikian juga terjadi pada BK Pangkalan Jati, para Pensiunan Perwira Tinggi (Pati) sejak 25 Juni 2018 tidak bisa dirujuk ke rumah sakit Marinir Cilandak dan Rumah Sakit TNI-AL Mintoharjo.

Menindaklanjuti kejadian itu, Kemhan menyurati Kemensesneg (B/1093/M/VII/2018 pada 31 Juli 2018) tentang Saran dan Masukan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan, menyarankan tentang pasal baru mengenai sistim rujukan bagi anggota Prajurit TNI, PNS Kemhan, dan keluarga serta Purnawirawan sesuai kekhasan TNI.

Kekhasan sistem pelayanan kesehatan Kemhan/TNI meliputi pengelolaan fasilitas kesehatan yang bersifat komando dan sentralistik. Pelayanan kesehatan bagi anggota Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarga serta Purnawirawan adalah bagian dari kesejahteraan dan diberikan secara maksimal yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan Kemhan/TNI.

“Sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan diatur tersendiri sesuai dengan kepentingan Kemhan/TNI karena kekhususan organisasi dan tugasnya,” tegas Menhan.

Tujuan awal memasukan Kemhan/TNI ke dalam program BPJS Kesehatan untuk mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi anggota Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarga serta Purnawirawan sebagaimana yang dijanjikan BPJS Kesehatan.

“Tapi, dalam implementasinya, pelayanan kesehatan tidak semakin efektif dan lebih menurun daripada sebelumnya (menggunakan Askes),” tegas Menhan.

Menhan Ryamizard menyimpulkan bahwa masuknya pelayanan kesehatan anggota Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarga serta Purnawirawan ke dalam sistim Jaminan Kesehatan Nasional tidak memberikan hasil dan manfaat yang lebih baik dan efektif.

“Permasalahan dalam pelayanan kesehatan anggota Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarga serta Purnawirawan merupakan perbedaan cara pandang antara Kemenkes dan Kemenhan, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang memiliki kekhususan dalam organisasi dan tugasnya,” tegasnya.

Ryamizard memohon agar dalam penyelenggaraan program BPJS Kesehatan ini, Kemenkes sebagai pengambil kebijakan mempertimbangkan sejarah dan kekhususan organisasi dan tugasnya.

Berangkat dari kebijakan yang sumir dan menyulitkan peserta, banyak kalangan menilai program BPJS Kesehatan yang harusnya dapat diandalkan, justru gagal total dalam memelihara kesehatan masyarakat.

Karena itu perlu ada kebijakan yang fleksibel di satu sisi, perlu juga audit yang komprehensif apa masalah pokok BPJS Kesehatan sehingga selain membukukan defisit yang terus membengkak, kualitas pelayanan terus menurun, sampai sudah banyak cerita pasien mati karena ditolak di berbagai rumah sakit ketika ingin berobat.

Memang banyak pasien yang mendapat layanan prima dari rumah sakit dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan, namun seharusnya itu berlaku  umum dan obyektif, tanpa ada diskriminasi layanan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here