Janji Bappenas, JLS Jawa Timur Tetap Masuk Prioritas RPJMN 2019

0
92
Ruas JLS di kawasan Kabupaten Pacitan masih terlihat mulus kendati menguras dana cukup besar karena membelah bukit.

Nusantara.news, Surabaya – Sempat meredup karena kalah bersaing dengan proyek infrastruktur Tol Trans Jawa, harapan 8 daerah yang dilalui Jalur Lintas Selatan (JLS) sepanjang pantai selatan Jawa Timur kembali membuncah setelah dimulai pada 2002. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan jika proyek yang bertujuan untuk memangkas disparitas kawasan selatan dengan koridor tengah dan pantai utara itu, tetap jadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019.

Bambang Prijambodo, Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bidang UMKM dan Infrastruktur PPN/Bappenas Bidang UMKM dan Infrastruktur ketika jadi pembicara dalam seminar di Tulungagung, Sabtu (27/8/2017), menegaskan tidak beralasan jika JLS tertunda hanya karena di saat bersamaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memprioritaskan Tol Trans Jawa.

“Jalur selatan tetap jadi fokus pemerintah pusat. Apalagi kawasan selatan khususnya di Jawa Timur relatif lebih tertinggal dibanding daerah di pantai utara sehingga perlu percepatan,” terangnya kepada media.

Pemerintah, terang Bambang, sudah alokasikan anggaran cukup besar untuk realisasikan proyek infrastruktur tersebut. Namun agar bisa terintegrasi dengan koridor tengah, perlu ada skema percepatan yang ideal. Baik dengan pemerintah provinsi (pemprov) maupun 8 kabupaten yang dilintasi. Skema itu diharapkan muncul pada waktu musyawarah perencanaan pembangunan provinsi (musrenbangprov) maupun musrenbangnas.

Percepatan ideal yang dimaksud termasuk skema pembiayaan. Kendati sudah masuk dana alokasi khusus namun khusus JLS di Jawa Timur, butuh biaya lebih besar. Dibanding JLS di kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, JLS di Jawa Timur butuh biaya lebih besar karena mayoritas membuat jalan baru.

Namun, selain bersumber dari APBN, Bambang menyebutkan pembiayaan infrastruktur juga bisa dicarikan alternatif dari daerah dengan melibatkan swasta melalui kerjasama badan usaha milik daerah (BUMD). “Tinggal mana yang perlu dibantu oleh pusat melalui penyediaan regulasi sebagai payung hukum nanti bisa dibicarakan antara masing-masing pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian terkait, nanti kami akan bantu di sana,” ujarnya.

Terkait pengembangan kawasan selatan seiring percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk isu pembangunan selingkar Gunung Wilis, kata Bambang, Kementerian PPN/Bappenas berharap pemerintah daerah aktif mengkomunikasikan dengan pusat. Poin itu termasuk dalam konteks pengembangan sektor UMKM serta kepariwisataan seperti banyak tersedia di kawasan pesisir selatan Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari yang juga hadiri dalam acara itu, mendorong pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas untuk aktif membuat terobosan dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan selatan Jatim.

“Ini saya sedang aktif mendorong ke Kementerian PPN/Bappenas untuk presentasi di Kementerian PU, dan kementerian terkait untuk menggunakan skema pembiayaan berbasis kredit ekspor ketahanan pangan ini. Pemerintah China dan India sudah melakukan ini dan bisa, Indonesia pun seharusnya juga bisa,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurut, Eva, terobosan sistem kredit ekspor atau skema kredit ekspor berbasis perdagangan yang telah diadopsi banyak negara termasuk China dan India. “Ada beberapa keuntungan dengan skema pembiayaan dengan skema ini, karena tidak akan tercatat sebagai utang negara. Kedua, ini murni  “bussines to bussines”. Jadi tidak ada kebutuhan untuk jaminan dari negara terhadap instansi yang sedang membutuhkan pendanaan infrastruktur,” bebernya.

Namun, sebagai gagasan baru, Eva menyadari wacana ini masih perlu banyak sosialisasi ke lintaskementerian/lembaga meski sebenarnya sudah banyak negara yang menerapkan pola manajemen pembiayaan tersebut.

Salah satu ruas JLS di Kabupaten Tulungagung yang belum dilapisi aspal.

Skema pembiayaan baru memang tengah jadi perhatian pemerintah saat ini. Apalagi beban utang yang menggunung, per akhir Juli 2017, total utang pemerintah pusat tercatat telah mencapai Rp3.779,98 triliun. Jumlah itu naik Rp73,46 triliun dalam kurun sebulan yang awalnya sebesar Rp3.706,52 triliun.

Total JLS sepanjang 1.603 kilometer yang membentang dari Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan (PJJ) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Rachman Arief beberapa waktu lalu merinci jika dari total ruas JLS itu, sepanjang 676,8 kilometer ada di Jawa Timur. “Fokusnya 2018. Itu pekerjaan rumah buat kami karena mayoritas pengerjaan jalan baru,” paparnya.

Jika janji-janji itu terwujud, mimpi rakyat Jawa Timur yang berada di sepanjang pantai selatan untuk mengejar ketertinggalan secara ekonomis tinggal sepelemparan batu lagi. Namun akan sangat menyakitkan jika proyek yang dibiayai dari Islamic Development Bank (IDB) itu kembali molor hanya karena ‘mengalah’ dengan Tol Trans Jawa yang notabene berkali-kali ditekankan Jokowi sebagai prioritas utama.

Selain itu, proyek JLS yang telah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2015-2019 dengan judul kegiatan Construction Development of Trans South-South Jawa, harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi utang. Akan tidak etis jika dana yang sudah dikucurkan, ternyata tidak berwujud kecuali kalau memang ada tertunda akibat force majeur. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here