Janji Kampanye dan Kebijakan Zero Tolerance Trump

0
30
Tenda-tenda penampungan sementara anak-anak imigran tak berdokumen yang dipaksa berpisah dengan keluarganya

Nusantara.news, Washington – Janji-janji kampanye tidak selamanya ditulis di atas air. Untuk itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap imigran gelap sebagai bagian dari janji politiknya. Dan itu tidak mudah karena Presiden Trump – selain mesti menghitung anggaran juga dengan berbagai isu dan kepentingan terkait keberadaan para imigran.

Sebut saja dalam hal penuntutan. Untuk menghemat perekrutan jaksa-jaksa – atau di AS acap juga disebut pengacara yang mewakili negara – Pentagon mengirim 21 jaksa militer ke perbatasan untuk membantu proses penuntutan. Mereka direkrut sebagai asisten khusus pengacara AS yang bertugas selama 6 bulan.

Biaya Mahal

Ke-21 pengacara itu dikirim ke Arizona, Texas dan New Mexico, ungkap Departemen Pertahanan AS kepada MSNBC pada Rabu (20/6) malam. Campur tangan Pentagon – atau Departemen Pertahanan dan bukan Departemen Kehakiman yang memiliki Federal Bureau Investigation (FBI) – itu terungkap lewat sebuah email yang didapat MSNBC bertanggal bulan lalu dengan label “permintaan mendesak” itu dimaknai sebagai ketidakpercayaan Gedung Putih kepada FBI.

Para pengacara yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus “percobaan kriminal itu”akan diberikan pelatihan dasar dalam hukum imigrasi dan prosedur kriminal federal untuk membantu jaksa federal di Yuma, Arizona, Las Cruces, New Mexico dan El Paso, Del Rio, Laredo dan McAllen di Texas. Demikian pernyataan dalam surat elektronik yang diakui kebenarannya oleh pejabat Pentagon dalam acara “The Rachel Maddow Show” yang ditayangkan MSNBC.

Washington Post sebelumnya, pada hari yang sama, melaporkan Kantor Pemukiman Pengungsi AS telah mengakhiri program hibah pengacara gratis untuk anak-anak imigran ketika mereka berada dalam tahanan pemerintah. Sebagai antisipasi, sejumlah lembaga kemanusiaan melakukan penggalangan dana yang ternyata sukses menghimpun dana untuk pendidikan dan pelayanan hukum bagi anak-anak imigran di kamp-kamp penampungan.

Dengan pengumpulan dana yang bertajuk Reunite itu akan lebih memungkinkan para orang tua yang didakwa sebagai imigran gelap itu mengambil kembali anaknya dari tahanan federal dengan dana sekitar US$ 1.500 per orang. Pada Rabu tengah malam, kampanye “Reunite” berhasil menghimpun dana US$ 15 juta dengan target US$ 20 juta.

Dalam menangani pemisahan antara imigran dewasa dan anak-anaknya, pemerintah Federal ternyata juga dihadapkan oleh kebutuhan anggaran yang cukup besar. Hal itu terungkap setelah pejabat administrasi Trump mengirim bayi dan anak-anak kecil lainnya yang dipaksa berpisah dari orang tua mereka di perbatasan AS-Meksiko ke setidaknya tiga tempat penampungan “usia muda” di Texas Selatan, sebagaimana diungkap oleh the Associated Press.

Biaya pemisahan per anak per malam, tulis AP berdasarkan wawancaranya dengan seorang pejabat di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, mencapai US$ 775 – atau setara Rp 10.850.000 – dan mengingat penampungan bisa berjalan selama 57 hari dan dikalikan sekitar 12 ribu anak tentu saja akan menjadi beban tersendiri bagi perekonomian AS.

Tingginya biaya itu tidak terlepas dari tingginya kebutuhan biaya personal – seperti tenaga medis, pengacara, aparat penegak hukum dan pekerja kontraktor pemerintah lainnya, jauh melampaui biaya yang biasa ditangani di tempat penampungan permanen sebelumnya, ketika anak-anak tidak terpisah dari keluarganya. Di penampungan permanen seperti Casa Padre di Brownsville, Texas, biaya yang dibutuhkan hanya US$ 256 – setara Rp3,6 juta – per anak per malam.

Dan untuk menjaga anak-anak tetap bersama orang tua mereka – sebagaimana dilakukan oleh Bea Cukai dan Kantor Penegakan Hukum Imigrasi AS di Dilley, Texas, hanya menghabiskan biaya US$ 298 per keluarga per malam – setara Rp4,2 juta – demikian perkiraan biro iklan dalam berita lelang ketika memberikan kontrak untuk fasilitas penampungan imigran gelap pada tahun 2014.

Sejak pemerintahan Trump mengumumkan kebijakan zero tolerance terhadap imigran gelap, Health and Human Service (HHS) mencatat sudah 2300 anak yang ditangkap oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Kini HHS sibuk mencari lokasi yang potensial untuk membangun tenda-tenda penampungan sementara.

Sebelum adanya kebijakan zero tolerance – anak-anak dan orang tua dijaga bersama di fasilitas penahanan ICE (Immigrant and Customs Enforcement) selama maksimal 20 hari, sebelum mereka dibebaskan dengan alat monitor yang terpasang di pergelangan kaki selama menunggu masa sidang pengadilan mereka.

Sedangkan yang ditangani HHS kini mencapai 12 ribu anak imigran – sebagian di antara mereka melintas perbatasan tanpa orang tua dan wali yang sah. Badan itu juga menyebutkan anak-anak itu akan tinggal di kamp penampungan HHS selama rata-rata 57 hari  sebelum mereka dikirim untuk tinggal dengan kerabat atau ditempatkan di panti-panti asuhan.

Perintah Eksekutif

Karena tingginya biaya itu, akhirnya Presiden Trump menghentikan kebijakan memisahkan anak-anak dari keluarganya di perbatasan. Dengan perintah eksekutif Trump yang terbaru itu lebih memungkinkan keluarga untuk ditahan di tahanan imigrasi secara bersama-sama. Kebijakan itu ternyata menuai kecaman, terutama dari para pendukungnya sendiri di Partai Republik yang menginginkan Trump tidak mengingkari janji kampanyenya.

“Ini tentang menjaga keluarga bersama sambil memastikan kita memiliki perbatasan yang kuat,”ucap Trump saat menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan pemisahan anak-anak dari keluarga imigran gelap yang ditangkap di perbatasan pada Rabu kemarin.

Trump menegaskan perintah itu akan menyelesaikan masalah itu – dari anak-anak yang dipisahkan dari orang tua meraka – tapi tidak mengakhiri kebijakan zero tolerance untuk menangkap semua orang yang berusaha menyeberangi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal. Praktik ini telah menyebabkan ribuan anak-anak imigran – beberapa di antaranya berusia di bawah 1 tahun – dipisah dari orang tua mereka atau wali hukum dan ditempatkan di pusat-pusat penahanan.

“Saya tidak suka pemandangan atau perasaan keluarga terpisah,” ungkap Trump.

Selain persoalan biaya, kebijakan Trump itu tidak terlepas dari kritik – termasuk dalam partainya sendiri yang terbelah antara kelompok garis keras pendukung zero tolerance dan kelompok yang ingin diakhirinya pemisahan anak-anak dari keluarga. Pendukung garis keras biasanya berada di luar parlemen. Sedangkan di parlemen yang akan menghdapi pemilu sela di bulan November kebijakan Trump ini dianggap tidak populer

Tekanan di parlemen, termasuk dari Partai Republik itu sendiri berhembus kencang. Mereka telah menyiapkan dua rancangan undang-undang untuk menghentikan pemisahan anak-anak dari keluarga imigran tak berdokumen. Tekanan bertambah kuat setelah kantor berita AP melaporkan para pejabat pemerintah telah mengirim bayi dan anak-anak yang dipaksa berpisah dari orang tua mereka di perbatasan AS-Meksiko ke setidaknya di tiga tempat berbeda di daerah Texas Selatan.

Munculnya perintah eksekutif Trump disebut-sebut media di AS tidak terlepas dari peran ibu negara Melania Trump. Mengutip sebuah sumber, ibu negara itu telah melakukan pembicaraan pribadi di belakang layar untuk mencoba mengakhiri pemisahan anak-anak dan keluarga di perbatasan.

Terepas dari apa pun, sikap tegas terhadap kaum pendatang – terutama para imigran tidak berdokumen telah menjadi janji kampanye Presiden Trump. Dengan segala tantangan dan rintangan yang ada, Trump akan berusaha menepati janji-janji kepada pemilihnya dan itu yang mestinya dilakukan oleh siapa pun pemimpin terpilih di Republik ini.

Apakah presiden Joko Widodo sudah menepati janji-janji kampanyenya? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here