Janji Manis Jokowi 2019, Harusnya Berkaca Pada Realisasi 2018

1
103
Presiden Jokowi menyampaikan pidato Nota Keuangan 2019 dengan sejumlah janji manisnya, tantangan terbesar realiasi janji tersebut terletak pada kemampuan Tim Ekonominya.

Nusantara.news, Jakarta – Di tahun politik tentu siapapun presidennya selalu berusaha menebar janji. Bahkan bila perlu janji muluk agar mendapat perhatian para pemilihnya di 2019, sebagaimana janji manis Jokowi untuk mendapat simpati para pemilih pada Pilpres 2019.

Dalam penyampaian Nota Keuangan 2019 di gedung DPR RI, Presiden Jokowi berjanji akan meningkatkan belanja pemerintah dalam RAPBN 2019 sebesar Rp2.439,7 triliun. Nilai ini 9,86% lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp2.220,7 triliun.

Pendapatan negara dan hibah diperkirakan Rp2.142,5 triliun dengan rincian penerimaan perpajakan sebesar Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp400 miliar.

Jokowi juga berjanji memberikan insentif perpajakan juga akan diberikan melalui berbagai instrumen. Insentif perpajakan diberikan ke sektor prioritas melalui tax holiday, tax allowance, fasilitas pembebasan bea masuk dan subsidi pajak.

Bahkan Presiden pertumbuhan ekonomi pada 2019 hanya sekitar 5,3%. Nilai itu tercantum dalam kerangka ekonomi makro 2019. Namun target tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4%. Bahkan jauh lebih rendah dibandingkan target kampanye beliau pada 2014 sebesar 7% per tahun.

Target pertumbuhan ekonomi di 2019 diperkirakan masih bisa terus berkembang mengikuti tren investasi dan konsumsi tahun depan. Jokowi bahkan bertekad pertumbuhan tersebut akan semakin adil dan merata, dengan mendorong makin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

Kemampuan Tim Ekonomi Jokowi dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi terganjal oleh banyaknya utang dan tidak efisiennya pembiayaan.

Caranya, dengan memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Menekan ketimpangan antar daerah serta memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan, memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.

Konsumsi masyarakat diharapkan tumbuh di atas 5,0% didukung oleh perbaikan pendapatan, inflasi yang rendah. Investasi diperkirakan terus meningkat sejalan dengan perbaikan daya saing dan persepsi investor

Sementara itu, inflasi dipatok pada level 3,5% atau tak berbeda dari asumsi periode sekarang. Nilai tukar rupiah lebih lemah, dengan asumsi Rp 14.400/US$ dan suku bunga SPN 3 bulan dipatok 5,3%.

Selanjutnya Harga Minyak Mentah Indoneia (ICP) diasumsikan US$70 per barel. Lifting minyak 750.000 barel per hari dan gas 1,25 juta barel setara minyak.

Pada bagian lain Jokowi merasa sudah mengalokasikan dana desa sejak 2015 hingga 2018 sebesar Rp187,65 triliun. Tujuannya untuk terus mendorong terciptanya pemerataan ekonomi secara nasional. Langkah tersebut mulai membuahkan hasil ditandai dengan mulai menurunnya angka kemiskinan.

“Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82% pada Maret tahun 2018,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin.

Tentu saja berbagai janji manis Jokowi tersebut patut diacungkan jempol, tinggal bagaimana merealisasikannya dengan baik dan mulus. Masalahnya janji Presiden Jokowi untuk 2017 masih ada 65 hal yang belum bisa ditepati. Itu sebabnya ada pro dan kontra soal kemampuan Jokowi merealisasikan janji-janji manisnya.

Kritik utang

Saat memberikan sambutan pada Sidang Tahunan MPR, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyinggung utang pemerintah Indonesia. Menurut Zulkifli memandang utang pemerintah sudah di luar batas kewajaran.

Total utang pemerintah pusat per Juli 2018 tercatat Rp4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Karena itu Ketua MPR mewanti-wanti agar pengelolaan utang harus berhati-hati agar tidak malah menimbulkan dampak krisis.

“Masalah pengelolaan utang, mencegah krisis secara dini ini harus diselesaikan. agar ketahanan ekonomi kuat,” menurut Zulkifli.

Zul mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga krisis sejak dini. Karena, kata Zulkifli, ini penting untuk menjaga ketahanan nasional. Bayangkan, cicilan pokok dan bunga utang hampir Rp400 triliun.

“Utang jatuh tempo hampir Rp400 triliun di 2018, itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar,” menurut pendapat Zulkifli.

Sementara Menkeu Sri Mulyani Indrawati menepis angggapan Zulkifli bahwa utang pemerintah tidak wajar. Dia menegaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah semakin baik setiap tahunnya.

Namun dia mengakui, terkait pembayaran utang tahun depan merupakan tahun yang berat. Sebab utang pemerintah yang jatuh tempo di 2019 cukup besar.

“Banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019,” tuturnya.

Sri mengungkapkan jumlah utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2019 mencapai Rp409 triliun. Meski begitu dia menegaskan bahwa pengelolaan utang pemerintah semakin baik terlihat dari dua indikator yang menunjukan kesehatan APBN, yakni defisit APBN dan tingkat keseimbangan primer

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman meskipun meningkat namun rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat 29,74% masih aman.

“Rasio utang pemerintah per Juli masih aman, masih 29,75% terhadap PDB,” demikian Luky.

Batasan rasio utang pemerintah terhadap PDB maksimal adalah 60%. Menurut dia rasio utang Indonesia masih jauh dari batas maksimal.

PR besar Jokowi

Meskipun rada optimis, janji-janji Jokowi di atas tetap mengandung spekulasi, terutama pada kemampuan Tim Ekonominya dalam mengelola fiskal. Itu sebabnya ada beberapa isu ekonomi krusial yang patut diperhatikan pada 2019.

Pertama, melemahnya rupiah akibat imbas penguatan tajam dolar AS dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebanyak empat kali dalam tahun ini.

Selain itu menguatnya dolar AS juga karena dipicu oleh meningkatnya imbal hasil (yield) surat berharga AS (treasury bill–T Bill).

Meskpun hari ini Bank Indonesia (BI) menaikkan kembali BI 7 Days Reverse Repo Rate 25 basis poin menjadi 5,5%, namun rupiah masih saja terus melemah hingga ke level Rp14.610.

Kedua, dampak perang dagang AS dengan China yang berimbas pada kekhawatiran pasar, sehingga pasar lebih merasa tenang dalam situasi seperti itu dengan menggenggam dolar AS. Itu sebabnya dolar AS menguat terhadap seluruh mata uang dunia, tanpa kecuali terhadap dolar AS.

 Ketiga, komplikasi defisit perdagangan yang terus melebar, sampai Juni 2018 besaran defisit pedagangan sudah mencapai US$3 miliar atau ekuivalen Rp43,61 triliun. Sementara defisit transaksi berjalan juga melebar menjadi 3% atau US$9 miliar, ekuivalen dengan Rp13149 triliun.

Keempat, melebarnya defisit sampai bulan Mei 2018 dipicu oleh derasnya arus impor komoditas pangan seperti beras dan gula sebagai penyumbang terbesar. Disamping juga impor barang modal dan tenaga asing untuk menopang pembangunan infrastruktur yang gegap gempita

Kelima, kenaikan harga minyak dunia yang sempat mencapai US$79 per barel sedikit banyak menjadi pemicu pelemahan rupiah. Karena harga minyak acuan dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar US$48 per barel, artinya terjadi defisit US$28 per barel antara target dengan realisasi.

Keenam, ada kebutuhan dolar AS yang besar untuk kebutuhan untuk melunasi utang pokok dan bunga atas utang valas baik dari pemerintah, BUMN dan swasta.

Berdasarkan data BI, kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah yg jatuh tempo di 2018 mencapai US$9,1 miliar yang terbagi menjadi US$5,2 miliar utang pokok sementara US$3,8 miliar sisanya adalah bunga. Belum lagi cicilan pokok dan bunga utang BUMN dan swasta yang diperkirakan mencapai US$15 miliar.

Inilah beberapa catatan penting seputar janji manis Jokowi dan kemampuan merealisaikan janji-janji tersebut di 2018. Apakah janji Jokowi pada 2019 akan ditepati? Atau meleset lagi seperti tahun-tahun sebelumnya?  Semua tergantung pada kapasitas Tiim Ekonomi yang akan ditunjuknya jika terpilih untuk yang kedua kalinya.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here