Janji Palsu Investasi China

0
4008
Presiden Joko Widodo dan Presiden RRT Xi Jinping saat pertemuan bilateral di Beijing yang antara lain membahas peningkatan investasi di Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Masih segar dalam ingatan pada saat perhelatan akbar Konferensi Asia Afrika (KAA), 23 April 2015, di mana Indonesia menjadi tuan rumah yang pelaksanaannya dipusatkan di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat.

Sedikitnya ada tiga hasil yang disepakati dalam pertemuan itu. Pertama, penguatan kerja sama selatan-selatan untuk mendukung perdamaian dan kemakmuran ekonomi. Kedua, deklarasi penyegaran kemitraan strategis baru Asia Afrika. Terakhir, deklarasi tentang Palestina.

Yang sangat menarik adalah hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping di sela-sela KAA itu. Presiden Jokowi memastikan bahwa China akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Bahkan Cina berjanji akan menyapu bersih pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Bagi pemerintahan Jokowi,  janji itu memberi harapan. Karena Indonesia jelas perlu membangun infrastruktur untuk mengakselerasi dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asean, di mana terjadi ketertinggalan infrastruktur ekuivalen dengan Rp4.796,2 triliun. Dengan bantuan Cina, Pemerintah Jokowi ingin mengejar ketertinggalan tersebut.

Menurut situs Sekretaris Negara, rincian proyek yang ingin dibangun adalah membangun proyek 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW).

Pemerintah Jokowi ingin mengejar ketertinggalan itu dalam lima tahun sejak 2015-2019.

Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp4.796,2 triliun.  Kemampuan APBN  sebesar 41,25%-nya saja. Pemerintahan Jokowi semakin berharap, karena konon Pemerintah China menjanjikan mengkafer sisa biaya pembangunan infrasrtuktur tersebut hampir 60%-nya.

Tentu saja bukan tanpa alasan Cina menjanjikan pembiayaan tersebut. Sebab Cina punya mimpi mewujudkan One Belt One Road (OBOR) atau Inisiatif Jalan Sutra yang beririsan dengan Poros Maritimnya Jokowi.

Melalui program OBOR Cina sebenarnya sedang menggelar proyek geopolitik global, khususnya buat Indonesia. Cina punya tangan-tangan besar guna merealisasikan ambisi geopolitiknya di Indonesia, termasuk lewat para penguasa wilayah maupun penguasa di pusat itu sendiri.

Berdasarkan cita-cita geopolitik globalnya, China sesungguhnya sedang mengaitkan keuntungan yang akan diperoleh dari janji pembiayaan infrastruktur di Indonesia itu.

Janji Palsu 

Janji Cina itu ramai jadi pergunjingan. Salah satu yang dipergunjingkan adalah kualitas produk Cina. Publik mempertanyakan, apakah Cina cukup punya kapasitas mengerjakan proyek infrastruktur di Indonesia? Dari segi kualitas, apakah Cina mampu bersaing dengan produk infrastruktur Jepang, Rusia, Amerika, Jerman, Inggris ataupun Prancis dan Australia.

Pengamat kebijakan publik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agung Prabowo, menilai keputusan menggandeng Cina harus dipertanyakan. “Cina memang luar biasa. Tapi, apakah mereka unggul dalam pembangunan pelabuhan, jalan, jalur kereta, pelabuhan, dan bandara? Itu harus dijelaskan,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Cina acap kali bermasalah. Salah satunya adalah proyek program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, gas, dan energi terbarukan atau fast track programme tahap I.

Pembangkit listrik yang dibangun Cina dalam proyek ini tak bisa berproduksi maksimal lantaran banyak komponen usang. Selain itu, pada kasus pengadaan Transjakarta, banyak unit yang rusak dan berkarat.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Priatna juga pernah mengatakan, proyek pembangkit listrik tahap I yang dikerjasamakan dengan Cina hampir 90% rampung. Namun, kapasitas produksi listrik itu hanya 30% hingga 50% saja. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dibangun kontraktor Jerman, Perancis, dan Amerika yang bisa mencapai 75% hingga 80%.

Kepala Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menambahkan, teknologi pembangkit listrik Jerman, Jepang, dan Korea memang lebih mahal. Sementara teknologi dari Tiongkok lebih murah, tetapi kapasitasnya tak sesuai harapan.

 

Tetapi, lepas dari plus minus kapasitas infrastruktur buatan Cina, maupun pola pengadaannya, ternyata janji Cina untuk menyapu bersih proyek-proyek infrastruktur hanyalah tinggal janji.

Terutama sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah dalam Pilkada DK Jakarta, Cina balik badan.

Kekalahan Ahok otomatis menghentikan proyek reklamasi pantura Jakarta, karena dalam program gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno, akan menghentikan proyek reklamasi.

Kendati Cina dikabarkan sudah menggelontorkan dana dalam jumlah cukup besar, namun kekalahan Ahok membuat Cina seolah menghentikan semua proyek pembangunan infrastrukturnya di Indonesia.

Mengapa Cina berubah sikap? Apakah ini terkait erat dengan proyek geopolitik global Cina, di mana proyek infrastruktur harus seiring sejalan dengan penguasaan politik, terutama dalam kaitannya dengan migrasi orang-orang Cina ke Indonesia yang ditargetkan mencapai 60 juta hingga 80 juta?

Dugaan keras, Cina mengaitkan antara ambisi proyek geopolitik global-nya dengan penguasaan politik di Indonesia. Ketika penguasaan politik gagal, maka janji mengucurkan dana untuk membiayai proyek infrastruktur pun dihentikan.

Tidak semuanya dihentikan. Paling tidak masih tersisa proyek kereta semi cepat Jakarta-Bandung. proyek ini sesungguhnya  tidak urgen baik bagi warga Jakarta maupun Bandung, karena akses Jakarta Bandung sudah lengkap dengan berbagai moda angkutan.

Bahwa  Cina tetap melanjutkan proyek kereta semi cepat Jakarta-Bandung, adalah karena terkait dengan Meikarta, sebuah proyek pembangunan properti yang sangat ambisius yang diperkirakan akan dijadikan alternatif pengganti reklamasi Teluk Jakarta yang gagal.

Nilai strategis Meikarta buat Cina tak hanya sebagai lahan untuk menampung migrasi manusia Cina, tapi juga untuk menampung migrasi industri Cina. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here