Janji Presiden Jokowi Sejahterakan Warga Jatim

0
90
"Presiden Jokowi menyampaikan komitmen, Pemerintah akan terus berupaya menyejahterakan rakyat, salah satunya dengan membagikan SK Perhutanan Sosial kepada para petani dan LMDH di seluruh Indonesia."

Nusantara.news, Surabaya – Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan pejabat di Jatim lainnya meninjau sejumlah tempat dan ini yang dilakukan Presiden Jokowi. Di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan Jokowi selain membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) di GOR Tri Dharma, Gresik. Jokowi juga menyerahkan sertifikat tanah yang dilakukan di Alun-alun Kabupaten Lamongan, Kamis (8/3/2018).

Di GOR Tri Dharma, Jokowi dan ibu negara Iriana, Pakde Karwo serta istri Nina Soekarwo, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, disambut ribuan masyarakat yang telah lebih dulu memadati gelanggang oleh raga itu. Mereka hadir dengan keceriaan karena menerima KIP, PKH dan Bansos Rastra langsung diberikan oleh kepala negara. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta kepada keluarga penerima manfaat PKH untuk dapat memanfaatkan dana bantuan tersebut secara baik.

“Saya titip, uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan anak sekolah dan tambahan pemenuhan gizi anak serta ibu hamil. Jangan dipakai untuk beli pulsa dan rokok,” pesan Presiden Jokowi disambut tepuk tangan ribuan orang yang memadati GOR Tri Dharma.

Pembagian kartu bantuan dari negara itu dihadiri sedikitnya 1.250 orang perwakilan dari keseluruhan penerima manfaat di Kota Pudak, Gresik. Disaksikan ribuan pasang mata Jokowi juga berjanji akan menaikkan nilai dana bantuan sosial tersebut pada 2019.

Jokowi menjelaskan, Kartu KIP berisi sejumlah uang yang harus dipergunakan untuk kebutuhan sekolah. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) setiap siswa mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp450 ribu. Untuk tingkat SMP diberikan bantuan sebesar Rp750 ribu dan SMA/SMK sebesar Rp1 juta.

“Pesan saya, uang ini harus dipergunakan untuk keperluan sekolah seperti membeli sepatu, seragam, tas sekolah serta keperluan yang menunjang kegiatan sekolah. Jangan sampai digunakan untuk membeli pulsa atau hal yang lainnya. Jika saya tahu, akan saya ambil kembali,” tegas Jokowi.

Jokowi Berikan Tunjangan Sertifikasi Guru

Dalam rangkaian itu, saat memberikan laporannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi mengatakan, selain KIP, PKH dan Bansos Rastra juga dibagikan tunjangan guru bersertifikat untuk wilayah Kabupaten Gresik. Sebanyak 5.910 guru di kabupaten itu dinyatakan lulus ujian sertifikasi dan berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.

Ditambahkan, penerima KIP untuk wilayah Jatim sebanyak 2.190.163 siswa. Di Kabupaten Gresik, penerima KIP sebanyak 36.190 siswa. Sementara untuk PKH di Jatim terdapat 1.796.095 orang penerima dan di wilayah Kabupaten Gresik sebanyak 53.395 orang. Di Jatim, Rastra diberikan kepada 2.819.765 masyarakat yang berhak menerima, sedangkan di Kabupaten Gresik ada sebanyak 85.526 keluarga.

Jokowi Bagikan 5.750 Sertifikat Tanah di Lamongan

Kemudian, di Kabupaten Lamongan, Jokowi juga menyerahkan 5.750 sertifikat tanah, penyerahan secara simbolis itu dilaksanakan di Alun-alun Kabupaten Lamongan. Sertifikat tanah juga diserahkan kepada masyarakat di lima kabupaten, di Jatim. Rinciannya, sebanyak 1.500 sertifikat untuk masyarakat di Kabupaten Lamongan, 1.500 sertifikat untuk masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, 1.500 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Gresik, sebanyak 750 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Tuban dan 500 sertifikat untuk masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Sertifikat Hindari Sengketa dan Bukti Hak atas Tanah

“Jika masyarakat sudah pegang sertifikat, akan aman dan terbebas dari sengketa tanah. Kalau belum pegang memang bisa terjadi sengketa,”

Jokowi menegaskan, kepemilikan sertifikat adalah sangat penting. Selain untuk menghindari sengketa tanah yang masih banyak terjadi di daerah, juga sebagai bukti hak hukum atas kepemilikan tanah.

“Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada para penerima SK untuk benar-benar mengolah lahannya dengan baik. Sebaliknya, jika pengelolaannya tidak serius, SK itu akan dievaluasi kembali”

“Jika masyarakat sudah pegang sertifikat, akan aman dan terbebas dari sengketa tanah. Kalau belum pegang memang bisa terjadi sengketa,” tutur Jokowi.

Di kesempatan itu Jokowi juga berpesan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat agar berhati-hati bila menggunakannya untuk jaminan di bank. Presiden berharap masyarakat dapat menggunakan sertifikat itu dengan sebaik-baiknya dan jika telah melalui perhitungan yang matang.

Jokowi Bagikan SK Perhutanan Sosial

“Jika dulu hutan dikelola oleh mereka yang gedhe-gedhe, sekarang kita ambil alih untuk dibagikan kepada rakyat kecil, jangan dihambat dan ditunda-tunda lagi,” tegas Jokowi.

Di Kabupaten Tuban, Jokowi membagikan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Yakni terdiri dari Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) bagi mereka masyarakat kelompok tani, serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK), bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH, di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jumat (9/3/20018).

Di kesempatan itu, Jokowi didampingi Ibu Iriana. Sementara Pakde Karwo yang juga didampingi istri, Nina Kirana Soekarwo, ikut memberikan selamat kepada masyarakat di utara wilayah Jatim itu. Saat memberi sambutan, Jokowi menyampaikan komitmennya bahwa pemerintah akan terus berupaya menyejahterakan rakyat, salah satunya dengan membagikan SK Perhutanan Sosial kepada para petani dan LMDH di seluruh Indonesia.

“Saya terus mengejar Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk segera membagikan sebanyak-banyaknya SK Perhutanan Sosial kepada rakyat kecil. Jika dulu hutan dikelola oleh yang gede-gede, sekarang kita ambil alih untuk dibagikan kepada rakyat kecil, jangan dihambat-hambat dan ditunda-tunda lagi” tegasnya.

Lanjut Jokowi, SK Perhutanan Sosial diharapkan bisa menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Karena dengan melalui SK tersebut, para petani bisa mendapat ijin pemanfaatan lahan selama tiga puluh lima tahun. Petani diharapkan bisa mengolah lahannya supaya produktif, sehingga pendapatan dan rejeki nya bertambah.

“Gunakan sebaik-baiknya SK ini untuk kesejahteraan keluarga, kelompok dan masyarakat. Jika hasilnya bagus, maka kami akan mengusahakan bila masih ada lahan di lingkungan hutan ini yang bisa diberikan kepada bapak ibu sekalian. Kami akan mengawal hutan supaya produktif bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Jokowi disambut tepuk tangan girang, masyarakat.

“Jokowi bertekad akhiri penderitaan rakyat. Namun, hal penting yang tak boleh diabaikan adalah fungsi pengawasan, pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Jangan sampai konglomerat atau cukong penjerat leher rakyat masih bisa beraksi”

Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada para penerima SK untuk benar-benar mengolah lahannya dengan baik. Sebaliknya, jika pengelolaannya tidak serius, SK itu akan dievaluasi kembali.

“Saya akan cek terus, ini lahannya benar-benar dioptimalkan dan ditanami atau tidak? Jika tidak, SK bisa dicabut kembali,” ingatnya.

Jika benar masyarakat mematuhi dan melakukan pesan seperti yang dipesankan Presiden Jokowi. Kerukunan antar masyarakat desa tak akan terpicu terjadi keributan, termasuk berebut lahan untuk dikelola, karena mereka memiliki SK. Dan, benar yang dikatakan Jokowi, dulu pengelolaan dan manfaat hutan hanya dinikmati oleh yang Gedhe-gedhe elias konglomerat.

Kini, tekad Jokowi mengakhiri semua (penderitaan rakyat) itu. Namun, hal penting yang tak boleh dilupakan adalah fungsi pengawasan dan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Jangan sampai meski itu disuarakan langsung oleh Presiden Jokowi, namun konglomerat atau cukong-cukong penjerat leher rakyat masih bisa beraksi. Misalnya, bisa saja dilakukan dengan berkedok memberikan pelatihan ketrampilan atau pinjaman modal usaha, yang ujungnya mereka para cukong dan konglomerat itu akan menguasai hak kelola lahan. Sebaliknya, rakyat tetap miskin karena terjerat rente atau bunga berbunga.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here