Jatah Sertifikat Prona 15.000, Masyarakat Harus Waspadai Pungli

0
125
Polisi menunjukkan barang bukti serta tersangka saat ungkap kasus pungli Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Nusantara.news, Kabupaten Malang –  Praktik Pungutan liar (Pungli) pada Program Operasi Nasonal Agraria (Prona) yang marak akhir tahun 2016 lalu, yang kemudian merugikan banyak masyarakat hingga berjuta-juta. Praktik pungli tersebut dilancarkan dengan dalih biaya administratif dan sertifikat Prona. Harusnya segala adminitratif sertifikat tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

Kini Pemerintah Kabupaten Malang mendapat jatah 15.500 sertifikat untuk Prona. Sertifikat tersebut rencanannya tersebar di 41 desa dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Aktivis Malang Corruption Wacth, Galang Valeri, memeringatkan dan menghimbau terjadinya  praktik pungli yang marak. “Sudah ada informasi yang tersebuar bahwa sertifikat prona turun sekitar 15.000, dan itu semuannya tidak dipungut biaya, jadi masyarakat harus jeli adanya praktik pungli,” tandas dia kepada Nusantara.news, Rabu (10/5/2017)

“Mungkin perlu diadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat sama-sama tahu erkait sistematikan pengurusan Prona tersebut,” ujar Mahasiswa Universitas Brawijaya tersebut.

Ia menjelaskan meskipun sepele, dengan dalih administratif praktik pungli tersebut bisa memakan kerugian hingga berjuta-juta. “Iya karena tidak satu saja yang tertipu, dan terkena tindakan pungli namun banyak, apalagi di daerah blitar pihak kami pernah mendapat laporan yang juga masalah pungli Prona,” jelas Galang

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridyah Maistuti mengatakan pemerintah desa harus cermat mengelola Prona agar tidak terjerat kasus pungli atau korupsi. Menyoal tentang bahaya pungutan liar dan korupsi, Tridyah juga mengatakan agar pemerintah desa segera membuat peraturan desa dengan cara bermusyawarah dengan warga.

Tridyah mengusulkan agar perumusan Perdes tentang pembiayaan bersifat sewajarnya. Sewajarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan panitia yang mengurus sertifikat. Jika biaya itu di luar kewajaran, maka bisa disebut itu sebagai pungli.

Sekedar informasi, beberapa minggu lalu Pemkab Malang mendapat surat edaran dari Gubernur Nomor 140 tentang perlunya membuat peraturan penentuan tarif agar tidak terjadi pungli dan korupsi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here