Jatim Borong 9 Penghargaan Kinerja Terbaik dari Pemerintah

0
272
Menkopolhukam dan Mendagri bersama kepala daerah penerima penghargaan Otoda 2017.

Nusantara.news, Surabaya – Jawa Timur kembali menoreh prestasi membanggakan di kancah nasional.  Kali ini, memborong sembilan penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto di acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXI Tahun 2017, yang mengangkat tema ‘Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (25/4/2017).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat. Oleh pemerintah pusat, Jawa Timur diberikan penghargaan sebagai kategori provinsi berkinerja terbaik tertinggi nasional. Penghargaan diterima oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Sedangkan untuk kategori Kabupaten Berkinerja Terbaik Tertinggi Nasional diterima oleh Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo. Kemudian untuk nominasi kabupaten berkinerja terbaik tertinggi nasional, Jawa Timur memiliki satu wakil yaitu Kabupaten Malang.

Kota-kota lainnya di Jawa Timur juga tidak kalah ikut mengukirkan prestasi diantaranya, meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tertinggi Nasional yakni Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan satu kota masuk nominasi Kota Berkinerja Tertinggi Nasional, yakni Kota Kediri.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari kerja keras Bupati/Walikota se-Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat. Kerjasama tersebut sejalan dengan cita-cita otonomi daerah yakni kesejahteraan rakyat melalui berbagai inovasi pelayanan publik.

“Prestasi kinerja ini membuktikan bahwa kerjasama sinergis disertai komitmen kuat akan membuahkan hasil yang nyata,” ujar Soekarwo.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jawa Timur Soekarwo, mengaku merasa beruntung menjadi Gubernur pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Karena, masyarakat Jawa Timur merupakan petarung dengan etos kerja tinggi, sehingga dalam percaturan ekonomi global, Jawa Timur mampu bersaing dalam membuat inovasi baru dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

“Menjadi Gubernur Jatim ibarat seorang dirigen dari Orchestra Jawa Timur yang memiliki bupati dan walikota hebat sehingga Jatim bisa maju dan sejahtera,” lanjutnya.

Ditambahkan, tujuan utama dilaksanakannya evaluasi kinerja penyelenggaraan  pemerintahan daerah adalah untuk meningkatan pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, masyarakat yang sejahtera atas dasar tata kepemerintahan yang baik.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn). Wiranto menuturkan tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang prima. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut dengan acara membuat pola kebijakan pembangunan daerah dan fokus terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu, ia mengajak agar swasta dilibatkan dalam pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengefektifkan layanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Perkembangan teknologi sangat pesat, dapat disalah gunakan, salah satunya dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau hoax serta mengganggu kebebasan orang lain. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menjadikan atau menetralisir hal negatif menjadi hal positif. Salah satunya melalui e-government. Pemda harus mengembangkan pemanfaatan e-govt agar semua layanan kepada masyarakat bisa cepat dan tepat,” jelas Wiranto.

Sementara, Dirjen Otonomi Daerah Kemeterian Dalam Negeri, Soemarsono menjelaskan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha diberikan bagi pemerintah daerah dan kabupaten/kota yang meraih kinerja terbaik nasional selama tiga tahun berturut-turut. Itu  berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TK/2017 dan Nomor 38/TK/2017 tentang penganugerahan, tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha.

Penghargaan berupa tropi tersebut akan diserahkan oleh Presiden RI langsung kepada pemda atau kab/kota peraih penghargaan. Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden kepada pemprov atau kabupaten/kota atas kinerja pemerintahan dan hasil pembangunannya.

Jawa Timur Provinsi Parasamya Purnakarya Nugraha

 Jawa Timur merupakan provinsi yang pertama kali menerima penganugerahan tersebut di era Repelita pertama, yakni pada 1974. Saat itu, penyerahan langsung diberikan oleh Presiden Soeharto kepada Gubernur Jawa Timur Raden Panji Mohammad Noer, untuk periode penilaian tahun 1969-1973.

Tahun 2014, Jawa Timur kembali mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha setelah 40 tahun penganugerahan tersebut sempat terhenti, karena ada perubahan sistem pemerintahan. Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Parasamya Purnakarya Nugraha diberikan sebagai penghargaan kepada institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun berturut-turut.

Tahun 2014, Jawa Timur menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 oleh tim nasional, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya menduduki peringkat pertama atau terbaik secara nasional, atau penerimaan kedua setelah tahun 1974.

Pada 2017, berdasarkan evaluasi kinerja LPPD tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 oleh pemerintah pusat, Jawa Timur dinilai dapat mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya terbaik secara nasional. Dan, Jawa Timur mendapatkan kembali penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha untuk ketiga kalinya.

Beberapa kata kunci keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan yang menggunakan 142 indikator kunci tersebut diantaranya pengembangan pembangunan yang berbasis partisipatoris, yakni masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembangunan sehingga memunculkan berbagai inovasi.

Pendekatan yang sama dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, itu terlihat dari berbagai program yang tertuang dalam program kerja perangkat daerah. Termasuk pendekatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Pemerintahan Kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasilnya, kemampuan untuk mempertahankan Parasamya Purnakarya Nugraha membuat Jawa Timur layak disebut sebagai Provinsi Parasamya Purnakarya Nugraha.

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat,  Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin, Walikota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto.

Peringatan Hari Otoda XXI Tahun 2017 juga dimeriahkan pendirian stand booth pameran yang menyajikan berbagai inovasi daerah serta best practice hasil kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota, berupa produk UMKM dengan standar world class serta beragama inovasi electronic Government (e-government).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here