Jatim Butuh Perda Perlindungan Konsumen

0
44

Nusantara.news, Jember, Jawa Timur membutuhkan peraturan daerah (perda) perlindungan konsumen. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat Jawa Timur dari bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam makanan.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Mochamad Eksan menggagas perlunya ada perda perlindungan konsumen di Jawa Timur.  Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan, perda ini nantinya mengacu pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurutnya, Jatim perlu memiliki perda perlindungan konsumen untuk melengkapi aturan yang tidak ter-cover dalam undang-undang. Ia mencontohkan jajanan olahan industri rumah tangga yang kerap dijual kepada anak-anak sekolah.

Eksan menambahkan, jenis jajanan tersebut mayoritas jauh dari higienis dan tidak aman bagi kesehatan.Hal ini untuk menjaga kesehatan generasi bangsa. Sebab, banyak jajanan yang dijual kepada anak-anak SD itu mengandung bahan berbahaya seperti pewarna dan pengawet kimia.

“Saya kira itu harus ditertibkan. Bila dikonsumsi dalam waktu panjang, akan menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan kanker,” ucap Eksan, Kamis (20/4).

Menurut Eksan, selain untuk melindungi kesehatan masyarakat Jawa Timur yang notabene adalah sebagai konsumen, perda perlindungan konsumen juga melindungi akidah masyarakat Jawa Timur yang mayoritas muslim. Sebab, banyak makan dan minuman yang beredar mengandung zat yang tidak halal.

Maka dalam perda nanti, harus tercantum kewajiban jaminan halal bagi produsen maupun pedagang terhadap produk mereka. Di sisi lain, produsen dan pedagang mencantumkan produk itu nonhalal bila memang mengandung zat yang tidak sesuai syariat Islam, seperti khamar, alkohol, atau lemak babi.

“Jadi, perda ini sifatnya selain preventif juga protektif. Karena itu, kehalalan produk juga harus diatur. Ini penting karena menyangkut akidah seorang muslim,” ujar Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Jember tersebut.

Penulis buku berjudul Kiai Kelana yang merupakan biografi Kiai Muchith Muzadi ini menilai sudah waktunya DPRD menginisiasi perda perlindungan konsumen untuk melindungi 40 juta warga Jawa Timur.

Dengan adanya perda, tentunya akan mempermudah langkah aparat di lapangan. Pasalnya, jelas petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) di lapangan.

Eksan melanjutkan, nantinya perda itu juga bisa diinisiasi oleh kabupaten/kota sebagai payung hukum dalam rangka perlindungan konsumen di daerah. Dengan begitu, aparatur terkait seperti BP POM, dinkes, disdag maupun kepolisian bisa bersinergis. “Perda ini akan memudahkan koordinasi dan gerak aparat di lapangan karena jelas payung hukumnya sehingga tidak sporadis seperti selama ini,” pungkas Presidium KAHMI Jember tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here