Jatim Jadi Tuan Rumah Peringatan Bulan K3 Nasional

0
115
Setiadjit “Acaranya dipusatkan di Gedung Grahadi, pada 12 Januari 2018. Bertindak sebagai Irup Menteri Ketenagakerjaan Bapak Hanif Dhakiri”

Nusantara.news, Surabaya – Untuk pertama kalinya, Provinsi Jawa Timur (Jatim) ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi tuan rumah pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Nasional.

Sesuai dengan tujuannya, kesehatan dan keselamatan kerja ialah salah satu sarana atau instrumen yang bisa memberikan proteksi pada pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitarnya dari bahaya akibat terjadinya kecelakaan kerja. Perlindungan itu adalah hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Jawa Timur dinilai sebagai provinsi yang berhail menjalankan amanah itu.

Di puncak peringatan acara itu diawali dengan digelar upacara di Gedung Grahadi di Surabaya. Akan bertindak sebagai inspektur upacara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

“Acaranya nanti dipusatkan di Gedung Grahadi, pada tanggal 12 Januari 2018. Bertindak sebagai Irup Menteri Ketenagakerjaan Bapak Hanif Dhakiri,” kata Kepala Disnakertrans Jawa Timur Setiajit, Rabu (3/1/2018).

Baca Juga: Berharap 2018 Jadi Tahun Manis Petani Tebu Jawa Timur

Selain hadir Menteri Ketenagakerjaan juga akan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet gotong royong. Juga sekitar 3.500 buruh serta para pengusaha juga ikut hadir dalam acara tersebut.

“Penilaian Kementerian Ketenagakerjaan, karena Jawa Timur dianggap provinsi yang sukses dalam pembinaan ke perusahaan untuk selalu menekan terjadinya angka kecelakaan kerja”

Pelaksanaan Bulan K3 Tingkat Nasional ini untuk pertama kali diadakan di luar Jakarta. Selama ini, masih kata Setiajit, pelaksanaan peringatan K3 selalu dilakukan di Jakarta. Namun pada tahun 2018 ini diadakan di luar daerah dan Jawa Timur ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan acara itu.

Pemilihan Jawa Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan peringatan K3, dengan pertimbangan dan penilaian yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan karena Jawa Timur dianggap provinsi yang sukses dalam pembinaan ke perusahaan untuk selalu menekan terjadinya angka kecelakaan kerja.

Menurut Setiajit, Provinsi Jawa Timur juga dianggap sebagai provinsi yang cukup kompleks permasalahannya, khususnya di bidang ketenagakerjaan, namun selalu sukses ditangani tanpa ada gejolak.

“Karena itu, kementerian memberi kepercayaan Jatim sebagai tuan rumah pelaksanaan Bulan K3 Nasional. Ini kepercayaan luar biasa bagi Jatim,” terangnya.

Baca Juga: BI Dorong UMKM Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

Untuk diketahui, di peringatan Bulan K3 Nasional, ada sekitar 387 perusahaan yang mendapat penghargaan dari Pemerintah Pusat, keberhasilan itu adalah penilaian yang masuk kategori sukses dalam menekan angka kecelakaan kerja.

Masih kata Setiajit, penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap perusahaan yang mampu melaksanakan terciptanya kondisi kerja yang harmonis dan berhasil menurunkan angka kecelakaan kerja.

Bahkan, seluruh pengawas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jawa Timur juga diterjunkan ke seluruh perusahaan untuk melakukan pembinaan termasuk soal ketentuan dan cara menekan terjadinya kecelakaan kerja.

Sementara, untuk menambah semarak pelaksanaannya sejumlah acara juga bakal digelar menjadi rangkaian puncak peringatan Bulan K3 Nasional. Di antaranya, juga digelar seminar, talk show di sejumlah media elektronik dengan mengangkat tema ‘Keselamatan Kerja’.

Perbaikan Mutu Pendidikan Dongkrak Pertumbuhan di Jatim

Sementara, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, Gubernur Soekarwo di antaranya serius menggulirkan program peningkatkan daya saing bidang industri. Di antaranya dengan menambah persentase pendidikan berbasis vokasional.

Saat ini, rasio Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur perbandingannya 35 persen banding 65 persen, dan dalam proses menuju rasio ideal 30 persen untuk SMA dan 70 persen untuk SMK. Pihaknya berjanji akan terus menjaga keseimbangan itu dengan baik.

Soekarwo “Setidaknya Jatim bisa menyediakan 227.825 tenaga kerja yang memiliki sertifikat dan punya daya saing di dunia kerja”

“Kami akan terus menindaklanjuti presentase keberadaan SMK, meskipun dari 2600 SMK yang ada di Jatim baru 1100 yang terakreditasi A. Penambahan SMK ini nantinya diupayakan agar bisa mengisi kebutuhan SDM yang profesional di sektor industri khususnya bidang manufaktur,” terang Soekarwo.

Dan untuk memenuhi standar kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pasar industri, Provinsi Jawa Timur juga mendirikan 270 SMK Mini atau Balai Latihan Kerja (BLK) plus yang memberikan pendidikan selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai yang dibutuhkan pasar. Setelah enam bulan dan saat mereka keluar dengan membawa sertifikat berstandar internasional. Ijazah atau sertifikat bisa dipakai untuk melamar pekerjaan sesuai kebutuhan yang mudah terserap dunia kerja.

Upaya lainnya, Provinsi Jawa Timur juga terus melakukan peningkatan kualitas SDM. Salah satu di antaranya menerapkan dual track strategy meliputi sektor formal dan strategi non formal.

Strategi itu diarahkan guna meningkatkan kualitas lulusan SMK serta menambah muatan kurikulum yang diampu perguruan tinggi yang ada fakultas tekniknya. Sementara, dengan strategi non formal diarahkan menuju peningkatan kualitas tenaga kerja terampil dan bersertifikat, dengan peningkatan sumber daya manusia melalui SMK mini dan melalui BLK dengan target sebanyak 30.032 orang.

“Setidaknya Jatim bisa menyediakan 227.825 tenaga kerja yang memiliki sertifikat dan punya daya saing di dunia kerja,” terang Soekarwo.

Pakde Karwo -panggilan Soekarwo- juga mengaku optimis di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tumbuh sebesar 5,6 persen. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 hingga 5,6 persen. Pihaknya juga yakin ekonomi dan investasi akan terus meningkat.

Baca Juga: Di Balik Moratorium TKI, Nagel Kapalah Lumayan Bikin Merinding

Dijelaskan, banyak faktor yang mendukung perekonomian di Jawa Timur terus tumbuh, di antaranya karena didukung kinerja investasi dan perdagangan yang terus meningkat dan mengalami kemajuan.

Di bidang investasi misalnya, kinerjanya disebutkan cukup membanggakan. Termasuk soal izin prinsip investasi sampai dengan triwulan III di tahun 2017, yakni sebesar Rp88,07 triliun, dengan realisasi investasinya sebesar Rp113,15 triliun.

”Pada tahun 2018 diharapkan meningkat, apalagi juga didukung oleh daya tarik investor yang semakin meningkat, keramahan bisnis yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim, serta adanya kebijakan yang kompetitif,” jelas Pakde Karwo.

Untuk bidang perdagangan, sampai dengan triwulan III di tahun yang sama yakni 2017, mengalami surplus Rp116,13 triliun, atau meningkat dibandingkan triwulan III tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp 100,56 triliun.

“Kinerja tersebut didukung dengan adanya 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang tersebar di seluruh Indonesia,” terangnya.

Soekarwo “Untuk bidang perdagangan, sampai dengan triwulan III di tahun yang sama yakni 2017, mengalami surplus Rp116,13 triliun, atau meningkat dibandingkan triwulan III tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp 100,56 triliun”

Untuk diketahui, data di Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, tertera Perkembangan Ekspor Impor Provinsi Jawa Timur hingga Oktober 2017, dengan nilai ekspor pada Oktober 2017 mencapai USD 1,69 miliar atau turun 2,12 persen dibandingkan September 2017. Dibandingkan dengan Oktober 2016 nilai ekspor tersebut naik 17,23 persen. Nilai impor Oktober 2017 mencapai USD 1,89 miliar atau naik 0,64 persen dibandingkan September 2017, angka itu naik 30,92 persen dibandingkan dengan Oktober 2016.

Perekonomian Jawa Timur di triwulan III tahun 2017, diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp520,6 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada 2010 mencapai Rp381,2 triliun.

Pakde Karwo menambahkan, ada faktor lain yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, yaitu daya saing yang unggul. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, ada empat syarat dan telah dilakukan yaitu terjaganya stabilitas makro ekonomi, pemerintahan dan tata letak kelembagaan, keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja serta kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here