Jatim Kembali Raih WTP, Untuk Keenam Kalinya

0
71

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang keenam kalinya tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih kepada Pimpinan Sidang (DPRD) dan Gubernur Jawa Timur di acara Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (31/5).

Usai acara penyerahan, Gubernur Soekarwo menyampaikan terima kasihnya kepada BPK yang telah memeriksa keuangan Pemprov Jawa Timur dan juga membimbing agar pengelolaan keuangan menjadi baik serta tidak melakukan kesalahan lagi. Dan disarankan agar pihaknya menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, dalam pengelolaan langsung direspon positif dengan menerapkannya mulai tahun 2015.

Diakuinya, penerapan akrual basis dalam pengelolaan keuangan memudahkan jajaran di bagian keuangan dalam menyusun dan membuat pelaporan walaupun pada awalnya mengalami kesulitan.

“Karena tadinya membuat empat pelaporan menjadi tujuh pelaporan. Memang saat ini masih belum betul semua karena masih ada beberapa kekurangan yang harus kami benahi,” ujarnya.

Menurut Pakde Karwo, yang lebih krusial dilakukan Pemprov Jatim adalah perbaikan administrasinya terutama untuk aset-aset yang dimiliki Pemprov Jawa Timur. Saat ini pengelolaan aset sudah mulai tertib dan dimasukkan dalam laporan. Untuk aset berupa tanah, pihaknya telah bekerjasama dengan BPN untuk proses sertifikasinya, meski belum lengkap.

“Untuk sertifikasi tanah aset Pemprov Jatim, baru mencapai 35 % dari jumlah aset yang ada. Jadi masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat, belum sempurna memang tapi proses ini terus berjalan dan terus ada peningkatan ke arah yang lebih baik, tidak stagnan. Semua itu dilakukan karena menggunakan akrual basis, saran dari BPK,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasih mengatakan, perolehan WTP oleh Pemprov Jawa Timur sudah menjadi tren dan terus menerus dilakukan selama enam tahun berturut-turut. Ini menjadi hal positif bagi pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur yang telah bekerja dengan kompak. Sehingga pemeriksaan laporan menjadi sangat mudah.

“Dan ini menjadi cacatan khusus buat kami, ke depan kami ucapkan selamat kepada Bapak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh penerusnya, karena hal ini sangat penting bagaimanapun dan hal positif harus terus diteruskan dan menjadi tambah baik dan dipertahankan,” ujarnya.

Pihaknya juga mengapresiasi Gubernur Jawa Timur atas keberhasilannya mengoptimalkan dana idle/SILPA melalui penyaluran perbankan yang diberikan kepada beberapa kelompok UMKM, Kopwan, dan Ponpes dengan suku bunga rendah.

“Dengan langkah ini maka menjadi turn over modal sehingga dapat menggerakkan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi Jatim jauh melampaui nasional,” ujarnya.

Selanjutnya, langkah yang dilakukan Pemprov Jawa Timur agar dijadikan model di Indonesia. Dengan demikian tidak ada lagi ketakutan atas pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan mata anggaran. Ditambahkan kegiatan atau langkah ini menjadikan Jamkrida Jatim terbaik di Indonesia, karena telah memberikan jaminan kepada bank dan bagi UMKM bermodal kecil yang tidak bankable.

WTP juga didapat Pemprov Jawa Timur dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Yakni hasil laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015. Saat itu, penghargaan WTP diserahkan oleh Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota V BPK RI, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jatim, Senin (13/6/2016).

Sebelumnya, berturut-turut dari tahun anggaran 2010 hingga 2014, Jawa Timur juga memperoleh WTP. Tahun anggaran 2014 opini WDP dari BPK RI didapat Jawa Timur. Untuk tahun anggaran 2015 penghargaan diterima untuk yang ke lima, dan tahun 2016 untuk yang ke enam kalinya. Soekarwo menegaskan penghargaan yang diraih merupakan wujud kerja keras Pemprov Jawa Timur.

“Penghargaan tersebut merupakan bentuk komitmen sekaligus integritas dari aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh masyarakat Jawa Timur,” tegas Soekarwo.

Opini WTP lanjut Soekarwo adalah cerminan akuntabilitas yang menjadi modal dan menghasilkan kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas tidak lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here