Jatim Komitmen Percepat Entas Kemiskinan

0
34
Gubernur Jatim Soekarwo.

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan di provinsi yang dipimpinnya. Caranya, di kurun waktu dua tahun ke depan, pihaknya akan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk menekan angka kemiskinan seoptimal mungkin.

Komitmen tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi tentang Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Jawa Timur, di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Jumat (21/4/2017).

Menurut Pakde Karwo sapaan akrap Soekarwo, pekerjaan rumah yang masih terus dilakukan penanganan optimal adalah tingginya angka kemiskinan, yaitu sebanyak 4.638.530 jiwa dari total sekitar 39 juta jiwa jumlah penduduk Jawa Timur. Meski sebetulnya secara prosentase angka kemiskinan sudah mengalami penurunan 0,20 poin, dari 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016.

“Dari segi nasional, tanggung jawab Jatim tinggal menurunkan kemiskinan lebih progresif lagi karena masih 11,85 persen. Namun angka tersebut masih di atas kemiskinan nasional 10,70 persen. Nah target yang terus kita kejar hingga berada di bawah angka kemiskinan nasional,” kata Pakde Karwo.

Untuk itu, ia menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur melakukan pemetaan secara rinci penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan. Melalui pemetaan tersebut nantinya akan dianalisis lebih dalam terkait penyusunan program dengan melibatkan seluruh SKPD terkait.

“Tiga bidang yang menjadi sorotan adalah pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja,” tambahnya.

Selain itu, Gubernur Soekarwo juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur segera mengusulkan konsep melalui surat kepada Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi untuk membuat dana desa lebih specific grand bukan block grand. Sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

Terkait instruksi Gubernur Jawa Timur tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur, Agus Wahyudi mengaku segera melakukan kajian dan pemetaan menyeluruh terkait data kemiskinan. Diharapkan dengan adanya detail data by name by address akan memudahkan penanganan dan penanggulangan kemiskinan.

“Nantinya akan diketahui penyebab kemiskinan dan kebutuhan bantuan masing-masing keluarga. SKPD terkait juga sudah siap membantu, misalnya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Jawa Timur membantu pola sanitasi atau Dinas Kesehatan Jatim memastikan pemenuhan gizi dari keluarga miskin,” ungkapnya.

Gerakan percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui program Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra). Jalin Matra memiliki tiga kegiatan unggulan, yaitu program Jalin Matra bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran kepala rumah tangga perempuan, dan program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2).

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Riset Daerah Jawa Timur, Prof Hotman Siahaan menyampaikan, sejak kepemimpinan Pakde Karwo-Gus Ipul telah membuat prestasi dalam penurunan kemiskinan. Tahun 2009, Pemprov Jawa Timur berhasil menurunkan kemiskinan 1.274.170 orang atau 4,40 persen. Jumlah penduduk yang miskin sebanyak 4.638.530 orang dengan sebaran sebanyak 3.065.760 orang atau 66,5 persen berada di pedesaan dan 1.552.000 orang atau 33,5 persen di perkotaan.

“Kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan,” ujarnya.

Mengacu data tersebut, Hotman mengusulkan empat sasaran yang harus dicapai tahun ini dalam rangka penurunan kemiskinan di Jawa Timur selama tahun 2017-2018. Antara lain menurunkan tingkat kemiskinan Jawa Timur harus di bawah nasional, menurunnya jumlah penduduk miskin peringkat kedua nasional, menurunnya indeks kedalaman kemiskinan di bawah nasional, dan menurunnya indeks keparahan kemiskinan di bawah nasional.

Selain Gubernur, Wagub dan Sekda, hadir pula dalam rapat percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dewan Riset Daerah Jatim, Dinas Kehutanan, BPJS Kesehatan Jatim dan OPD lainnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here