Jatim, Provinsi Parasamya Purnakarya Nugraha dan Sejarahnya

0
195
Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan 110, Surabaya (Foto: Tudji Martudji)

Nusantara.news, Surabaya – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi ke Provinsi Jawa Timur atas berbagai prestasi yang didapat, termasuk prestasi tingkat nasional. Mendagri atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha. Penghargaan itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo berbarengan saat dilaksanakan upacara HUT Provinsi Jawa Timur di Tugu Pahlawan Surabaya (12/10/2017).

Jahjo Kumolo menyebut, Jawa Timur sebagai Provinsi Parasamya Purnakarya Nugraha, sebagai provinsi pertama menerima penghargaan dari pemerintah di Repelita I, tahun 1974. Saat itu, penyerahan diberikan langsung oleh Presiden Soeharto kepada Gubernur Raden Panji Mohammad Noer untuk periode penilaian tahun 1969-1973.

Kemudian, di tahun 2014, Jawa Timur kembali mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha setelah 40 tahun sebelumnya terhenti, karena ada perubahan sistem pemerintahan.

Mengacu UU No 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Parasamya Purna Karya Nugraha diberikan sebagai penghargaan kepada institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun berturut-turut.

Penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha tahun 2014, berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 oleh tim nasional, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya menduduki peringkat pertama atau terbaik secara nasional, atau penerimaan kedua setelah tahun 1974.

Tahun 2017, berdasarkan evaluasi kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 oleh pemerintah pusat, Jawa Timur dinilai dapat mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik secara nasional.

“Dengan demikian, Jatim mendapatkan kembali penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha untuk ketiga kalinya,” tegas Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur, Benny Sampir Wanto.

Tiga Ribuan Undangan Hadir di HUT Provinsi Jatim

HUT Provinsi Jawa Timur (Foto: Tudji Martudji)

Penyerahan penghargaan bersamaan upacara HUT Provinsi Jawa Timur ke-72 yang mengangkat tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia Lewat Pendidikan Kejuruan sebagai Solusi Menuju Jawa Timur Mandiri dan Berdaya Saing Global” itu dihadiri setidaknya 3.200 undangan dari berbagai komponen, ada wakil rakyat DPRD, mantan gubernur dan wakil gubernur, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan negara sahahat.

Peserta upacara sebanyak 34 pleton, terdiri personel Gartap III Surabaya, Polda Jawa Timur, Perwakilan Lurah se-Jawa Timur, Purna Praja IPDN asal Jatim, ASN Korpri Provinsi Jawa Timur, Dishub dan LLAJ Jawa Timur, Bapenda Provinsi Jawa Timur, ATKP Surabaya, Akademi Perikanan Sidoarjo, Akademi Politeknik Pelayaran, SMA Hang Tuah, SMK Wachid Hasyim, SMK AL, PGRI Jawa Timur, Serikat Pekerja, Purna Paskibraka Jawa Timur, Banser, atlit KONI Jawa Timur serta Ormas Bela Negara.

Ikut memeriahkan acara itu, paduan suara, kesenian Reog, Universitas NU Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Dr. Soetomo, SMAN 6 Surabaya, SMAN 15 Surabaya, dan SMA Trimurti Surabaya. Serta Gabungan Gereja GKI, GPIB dan GKJW, Cheng Hoo, Panti Asuhan Muhammadiyah, Shine Harmony, Surabaya Singer.

Juga 250 personil TNI, 50 orang atlet KONI Jawa Timur, 50 orang Yayasan Jantung. Para seniman dari Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Reog Ponorogo Universitas Brawijaya Malang, serta Tarian Kolaborasi Jatim Specta.

Hari Jadi Provinsi Jatim, Ini Sejarahnya

Yousri Nur Raja Agam (Foto: Dokumen pribadi)

Untuk diketahui, 12 Oktober yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menurut Yousri Nur Raja Agam, penulis yang menuangkan tulisannya dalam ‘Sorotan’ ditulis 11 Oktober 2016’ dia menyebut penetapan hari jadi itu sebenarnya ‘unik dan lucu’. Menurutnya, hingga saat ini masyarakat, pengamat, peneliti dan pemerhati sejarah, masih tarik ulur soal kebenarannya.

“Jika mengacu berdasarkan sejarah, keberadaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda,” kata Yousri, kepada Nusantara.news yang kemudian dengan runtut menceritakan hal itu.

Jika dirunut, jauh sebelum Belanda membentuk pemerintahan di Jawa Timur, di zaman kerajaan ternyata sudah ada wilayah pemerintahan yang sama dengan Jawa Timur, saat ini. Misalnya, di zaman Kerajaan Mataram disebut Bang Wetan. Dalam sebuah kajian sebelum menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 itu, ada empat tanggal alternatif yang bakal dijadikan sebagai HUT Provinsi Jatim.

Pertama, 28 Desember 1255, yakni masa kejayaan Kerajaan Singasari yang konon wilayahnya mencakup wilayah Jawa Timur seperti sekarang ini. Kedua, 14 Agustus 1636, di masa Kerajaan Mataram memperkenalkan istilah ‘Bang Wetan’ yang ditafsirkan sebagai sebutan untuk Jawa Timur. Ketiga, 1 Januari 1929, di zaman Hindia Belanda, saat ditingkatkannya status Oost Java (Jawa Timur) dari Gewest menjadi Provincie.
Keempat, 19 Agustus 1945, sebagai tanggal ditetapkannya delapan provinsi di Indonesia, salah satu di antaranya Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang itu, ditetapkan UUD 1945, serta memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Esok harinya, 19 Agustus 1945, Pemerintah berhasil menyusun 12 kementerian, antara lain Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh R.A.A. Wiranata Kusumah.

Dalam Berita Negara Rl 1945, disebutkan juga bahwa 19 Agustus 1945, PPKI juga berhasil membentuk delapan provinsi yang dikepalai oleh seorang gubemur dan masing-masing provinsi terdiri atas keresidenan yang dikepalai oleh residen. Kedelapan provinsi itu yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Kemudian diangkat para gubernur untuk memimpin provinsi tersebut yang dibentuk Mr. R. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Gubernur Jawa Barat, R.P. Suroso sebagai Gubernur Jawa Tengah, R.M.T.A. Suryo sebagai Gubernur Jawa Timur, Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera, Pangeran Mohammad Nur sebagai Gubernur Borneo, Dr. G.S.S.J. Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi, Mr. J. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku, dan Mr. I. Gusti Ketut Puja sebagai Gubernur Sunda Kecil.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat konsisten, menetapkan hari lahirnya tanggal 19 Agustus 1945. Ibukotanya di Jakarta, kemudian pada September 1945 pindah ke Bandung. Lain lagi dengan Jawa Tengah, walaupun diakui sejak tahun 1929, Provinsi Jawa Tengah sudah dibentuk dengan nama Gewest Midden Java dan dibentuk sebagai provinsi tahun 1945, namun hari jadinya ditetapkan 15 Agustus 1950. Alasannya, pada hari itu dikeluarkan undang-undang tentang pembentukan 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur awalnya sudah membentuk tim yang diketuai Nunuk Supri Rahayu. Penelusuran selama tiga tahun, 15 Oktober 2004 sampai 7 Mei 2007, tim sepakat Hari Jadi Jawa Timur adalah 19 Agustus 1945. Namun, kemudian ada yang ingin agar hari jadi Provinsi Jawa Timur berbeda dengan provinsi lain. Alasannya, peringatannya berdekatan dengan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.

Dicari Tanggal Pengganti

Masih menurut tulisan Yousri, RMTA Suryo yang sudah ditetapkan menjadi Gubernur Jawa Timur, tidak segera berkantor di Surabaya. Gubernur Suryo saat itu, memilih bertahan dengan jabatannya sebagai Residen di Bojonegoro. Situasi semakin genting, akibat kekalahan Jepang di Perang Dunia II, pasukan Sekutu kemudian mengambil alih kekuasaan di semua penjuru Surabaya.

“Secara de jure, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur gubernurnya sudah ditetapkan RMTA Suryo. Tetapi, secara de facto segala sesuatu ‘terpaksa’ ditangani oleh Residen Surabaya, R Sudirman,” ujar Yousri.

Meski sudah berulang kali utusan dari Surabaya datang menjemput ke Bojonegoro, Gubernur Suryo tetap belum bersedia. Akhirnya, beberapa tokoh pejuang usai Rapat Raksasa di Lapangan Tambaksari, Surabaya pada 21 September 1945, menjemput Gubernur Suryo ke Bojonegoro. Saat itu, Gubernur Suryo akhirnya bersedia pindah ke Surabaya.

“Tanggal 12 Oktober 1945, itulah merupakan hari pertama Pak Suryo memulai pekerjaannya sebagai Gubernur Jawa Timur dan berkantor di Alun-alun Straat atau Jalan Pahlawan 110, Surabaya,” jelasnya.

Menurutnya, itulah hal unik sebuah perjalanan sejarah yang kemudian ditetapkan sebagai HUT Provinsi Jawa Timur. 12 Oktober 1945, menjadi pijakan yang secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007.

“Jika kita konsisten dengan sejarah, maka dari penelusuran pribadi yang saya lakukan, diperoleh data yang cukup akurat dan mempunyai dasar hukum, HUT Provinsi Jatim itu yang tepat adalah tanggal 5 Januari 1929,” terangnya.

Sebuah buku dari Pemerintahan Hindia Belanda, yakni Undang-Undang No.2 tahun 1929 atau Staatsblad van Nedelandsch-Indie tentang bentuk pemerintahan lokal di Jawa dan Madura. Undang-undang yang disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.25 tanggal 5 Januari 1929. Serta buku Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1929 No.2 tentang bentuk pemerintahan di Jawa dan Madura, tertulis kelahiran Provincie West Java (Jawa Barat) dengan ibu kota Batavia (Jakarta), Provincie Oost Java (Jawa Timur) ibukotanya Surabaya dan Gewest Midden Java (Jawa Tengah) ibukotanya Semarang.

Jadi, secara resmi Jawa Timur dinyatakan sebagai provinsi adalah pada 5 Januari 1929. Penetapan itu tertuang dalam Undang-undang No.2 tahun 1929 Pemerintahan Hindia Belanda atau Staatsblad van Nedelandsch-Indie tentang bentuk pemerintahan lokal di Jawa dan Madura. Kemudian, Undang-undang ini disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.25 tanggal 5 Januari 1929.

Secara rinci Jawa Timur, wilayahnya terbagi menjadi 15 karesidenan, yakni Surabaya, Mojokerto, Grisce atau Gresik, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Kediri, Blitar, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, West Madura atau Madura Barat dan Oost Madura atau Madura Timur.

Masing-masing keresidenan membawahi Afdelingen atau kabupaten, dipimpin oleh Regent atau bupati. Di bawahnya ada Districten atau kewedanaan dan dikepalai oleh Wedana, di bawahnya lagi ada Onderdistricten atau wilayah kecamatan, dipimpin oleh asisten wedana atau camat.

Dalam sejarah, Pemerintahan Hindia Belanda mengangkat Gubernur Jawa Timur untuk pertama kali di tahun 1929 dan berakhir saat kedatangan tentara Jepang, 1942. Secara berurutan, mereka adalah M. Ch. Handerman (1929-1931), Ch. De Han (1931-1933), J.H.B. Kuneman (1933-1936), Ch.O.Vd. Plas (1936-1941) dan Mr. Ch. Hartevelt (1941-1942). Foto para Gubernur Jawa Timur yang pernah menjabat mulai zaman Belanda itu dipajang di kantor Gubernur di Jalan Pahlawan 110 dan di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo 7, Surabaya.

Pajangan foto gubernur pendahulu di zaman Hindia Belanda itu, juga terpajang berderet foto sejumlah nama dan tahun jabatan para gubernur di era Indonesia merdeka, hingga sekarang.

Mereka adalah, Raden Mas Tumenggung Ario (RMTA) Soerjo (1945-1948), Dr, Moerdjani (1948-1949), R. Samadikoen (1949-1957), RTA Milano (1957-1959), R. Soewondo Ranuwidjojo (1959-1963), Moch Wijono (1963-1967), RP Mohammad Noer (1967-1971 dan 1971-1976), Soenandar Prijosoedarmo (1976-1981 dan 1981-1983), Wahono (1983-1988), Soelarso (1988-1993), M Basofi Soedirman (1993-1998), Imam Utomo (1998-2003 dan 2003-2008). Setia Purwaka (Pj Gubernur, Agustus 2008 – Februari 2009), Soekarwo (2009-2014 dan 2014-2019).

Untuk diketahui, sebelum tahun 2007 peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur belum pernah ada.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here