Jatim Terbitkan Pergub Atur Angkutan Sewa Khusus

0
163

Nusantara.news, Surabauya – Kelanjutan dari penyelesaian kemelut maraknya taksi online dan angkutan konvensional, Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang angkutan sewa khusus yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi atau online. Aturan tersebut akan diberlakukan mulai 1 April 2017.

Penerbitan Pergub Jatim tersebut dibuat karena telah tercapainya kesepakatan antara pelaku angkutan konvensional dan online di Jawa Timur, pasca dilakukan pertemuan yang difasilitasi Gubernur Soekarwo, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal, serta dihadiri sopir dan ketua perwakilannya, beberapa waktu lalu.

“Pergub ini tidak akan dapat memuaskan 100 persen angkutan konvensional dan online, tetapi merupakan jalan tengah. Tugas pemerintah adalah mengatur dan aturan tersebut telah dibuat dengan membuka ruang dialog atau public sphere yang cukup. Pergub ini memberikan kepastian dan keadilan,” ujar Soekarwo usai mengikuti pembahasan pelaksanaan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi di Mapolda Jawa Timur, Kamis (30/3/2017).

Pakde Karwo panggilan akrap Soekarwo menyebut, meski Pergub tersebut tidak 100 persen memuaskan kedua pihak, namun diharapkan bisa menjani penengah dan tidak memunculkan konflik antar sopir angkutan yang sama-sama mencari rejeki.

“Ini merupakan jalan tengah. Tugas pemerintah adalah mengatur dan aturan itu dibuat setelah dilakukan dialog. Pemerintah harus membela yang lemah, jika tidak mereka akan mati,” tambahnya.

Dengan penerbitan Pergub tersebut, para pihak agar melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diatur, dan menjadi kesepakatan. Soekarwo kembali menambahkan, kewajiban harus berbanding lurus dengan hak-hak yang dimiliki.

Soekarwo menambahkan, Menteri Perhubungan belum mengatur teknis tentang taksi online berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 63-68. Lanjut Pakde Karwo, oleh karena itu gubernur diberikan kewenangan sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, untuk melakukan diskresi asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Enam Poin Penting

Kemudian muncul lah enam poin penting dalam Rapergub tentang angkutan sewa online. Pertama, berisi tentang tarif, yakni ditetapkannya tarif batas bawah dengan besaran Rp3.450,- per kilometer, sedangkan untuk tarif batas atas akan diserahkan pada mekanisme pasar.

Kedua, mengatur tentang STNK. Yakni, STNK kendaraan masih diperkenankan atas nama pribadi, itu sesuai Pergub No 78 tahun 2015, namun harus menjadi badan usaha.

Ketiga, mengatur penyelenggaraan usaha, diantaranya pemesanan hanya dilakukan melalui aplikasi dan tidak menaikkan langsung di jalan atau tanpa menggunakan aplikasi. Pemilik kendaraan dapat bergabung pada perusahaan penyelenggara angkutan umum. Kemudian, batasan usia maksimal kendaraan adalah sepuluh tahun.

Angkutan online juga tidak diperkenankan untuk mengangkut atau menaikkan penumpang di publik service seperti terminal, stasiun, pelabuhan, bandara dan rumah sakit. Tetapi hanya diizinkan untuk menurunkan penumpang saja.

Keempat, diatur kepengusahaannya, yakni perusahaan penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat serta harus melaporkan kegiatan usaha yang dilakukan setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Kelima, berisi tentang penyedia aplikasi, yakni harus mendapat persetujuan dari gubernur, serta wajib membuka kantor cabang di ibukota provinsi. Selain itu, akses aplikasi diberikan hanya pada kendaraan yang sudah berizin.

Keenam, mengatur tentang kuota, yakni sebanyak 4.445 unit untuk seluruh Jawa Timur. Selain itu, pada taksi online diberikan logo atau stiker berwarna kuning dengan simbol yang telah tetapkan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang dinilai sangat pro aktif untuk mencari solusi persoalan taksi online di Surabaya dan Jawa Timur.

“Inilah yang dilakukan Jawa Timur dan Pergub tersebut diharapkan menjadi contoh nasional, baik atas penyusunan Raperda, dengan membuka ruang publik secara luas dan sekaligus untuk menghindari terjadinya pertikaian antara pelaku angkutan,” ujar Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin.

Tidak berlebihan jika Jawa Timur dengan cara yang dilakukan oleh Gubernur Soekarwo yang cepat tanggap, mengumpulkan pelaku usaha dan sopir angkutan untuk berdialog, menjadi contoh oleh daerah lain di Indonesia. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan anarkis, ketenteraman dan keamanan wilayah akan terjamin, dan pengguna angkutan juga tidak dirugikan.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here