Jatim Tidak Mengenal Budaya Tanding

0
73
"Di Jatim, budaya musyawarah selalu diterapkan pada setiap keputusan politik yang akan dibuat. Bahkan, kami memiliki tagline tidak ada faksi-faksi yang ada hanya faksi Jawa Timur"

Nusantara.news, Surabaya – Gubenur Jawa Timur Soekarwo menekankan pentingnya Pancasila sebagai working ideology. Pakde karwo -sapaan Soekarwo- menekankan Pancasila harus bisa dikembangkan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam melaksanakan pekerjaan, menyelesaikan persoalan terkecil hingga yang paling besar, termasuk persoalan politik.

“Sebagai konsep ideologi Pancasila sudah final. Namun demikian Pancasila seolah hanya sebatas living ideology,” ungkapnya saat berbicara di Forum Group Discussion, dengan tema ‘Membangun Budaya Politik Santun Berbasis Nilai-nilai Pancasila di Jawa Timur’ digelar di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jatim, di Surabaya, Senin (5/3/2018).

Dia menyebut, saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila perlahan mulai luntur. Sehingga timbul berbagai konflik bernuansa SARA, propaganda paham radikalisme, terorisme, narkoba dan persoalan lainnya yang menjadi ancaman serius bagi bangsa. Sementara, pihaknya menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk working ideology dalam kehidupan berdemokrasi, berdiskusi atau bermusyawarah.

Musyawarah merupakan budaya khas bangsa Indonesia yang merupakan cermin nilai-nilai Pancasila. Musyawarah juga menjadi sarana untuk menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang didasari semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai bentuk budaya politik yang santun.

“Di Jatim, budaya musyawarah selalu diterapkan pada setiap keputusan politik yang akan dibuat. Bahkan, kami memiliki tagline tidak ada faksi-faksi yang ada hanya faksi Jawa Timur,” terangnya.

Ditambahkan, budaya politik santun yang harus diterapkan memiliki tiga peran penting guna memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, soal etika berpolitik mengandung misi agar setiap pejabat dan elit politik bersikap jujur, amanah, berjiwa besar, sportif, siap melayani, serta harus memiliki keteladanan. Selain itu, juga siap mundur dari jabatan publik jika terbukti melakukan kesalahan dan kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Tanggung jawab kepada publik itu lebih penting dibanding tanggung jawab secara normatif,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, peran yang kedua yaitu sebagai bentuk upaya penanaman kesadaran bahwa politik yang diperjuangkan bukan hanya kekuasaan tapi juga demi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, yakni budaya politik santun, bersih, dan beretika diperlukan untuk membuat para elit politik menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat merugikan bangsa. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan pendidikan budi pekerti sebagai fondasi dalam pelaksanaan civic education, sehingga tercipta generasi yang mau jadi politisi paham budaya dan etika politik.

Gubernur Jatim yang menjabat dua periode itu berpesan, dalam berpolitik santun harus didasari oleh prinsip yang jelas agar tidak bias. Setiap politisi juga harus menanamkan rasa rendah hati dan tidak merasa pendapatnya paling benar.

Perilaku tersebut sangat penting untuk dilakukan, karena di Jatim tidak mengenal adanya budaya tanding, namun lebih membangun partisipasi masyarakat, serta musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Jika ada demo maka jangan lantas kita membuat demo tandingan, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dialog lewat ruang publik yang kita miliki itu merupakan solusinya,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Purnomo mengatakan dalam peta politik, Provinsi Jatim merupakan barometer politik nasional setelah DKI Jakarta. Misalnya, soal maraknya berita hoax lewat media sosial, maupun isu yang berbau rasis dapat mempengaruhi kelompok tertentu dalam bertindak.

“Saya berharap lewat kegiatan ini semua peserta yang hadir bisa berperan aktif, sehingga bisa memberi solusi tepat pada musim politik sekarang ini,” katanya.

Hadir di acara itu, selain para pemangku kepentingan di Jatim. Juga ikut serta para perwakilan dari sejumlah instansi yakni, Polda Jatim, Bawaslu Jatim, dan KPU Jatim.

Meski Pakde Karwo menyebut di Jatim tidak ada budaya tanding, di tahun politik ini, Jatim yang tengah punya gawe besar, yakni pemilihan kepala daerah di 18 kabupaten/kota serta pemilihan Gubernur Jatim, apakah pernyataan itu berlaku, budaya tanding jelas dilakukan. Kembali mengingatkan, dua pasangan maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yakni pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak serta Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Bisa disimak, kedua kandidat akan terus keliling melakukan pendekatan guna mendulang suara.

Romy: Khofifah memiliki kapasitas, bersih dan berintegritas, mampu mengawal Khitthah Nahdliyah

Sementara, untuk potensi pemilih sejumlah pihak menyebut kedua kandidat sama-sama punya potensi, termasuk kelebihan dan kekurangan. Misalnya, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, saat hadir di acara Istighotsah Menyambut Pilkada Serentak di pelataran Gedung Astranawa, Surabaya, dia menyebut yang dibutuhkan oleh Jatim adalah pemimpin yang harus memiliki kapasitas, pengalaman, bersih dan berintegritas. Untuk itu, partai yang dipimpinnya (PPP) tegas memilih Khofifah yang memiliki kemampuan dan terbukti mampu mengawal Khitthah Nahdliyah.

Alasan partainya mendukung Khofifah, pertama karena Jatim adalah provinsi besar dengan kabupaten/kota terbanyak yakni 38. Jatim menjadi salah satu penyangga sumber energi dan pangan nasional.

“Maka, jangan sampai (Jatim) dipimpin gubernur yang tidak pernah serius mengurus provinsi ini. Ojo guyonan tok (jangan cuma guyonan saja), republik dan provinsi itu terlalu besar untuk diperintah dan dipimpin dengan gaya cengengesan,” tegas Romy.

Romy juga mengkritik, banyak orang setelah mendapat jabatan kepala daerah ternyata tidak tahu apa-apa. Jika itu terjadi, akan menimbulkan persoalan. Tak ingin keliru dalam memilih kepala daerah, PPP memutuskan mengusung Khofifah-Emil, di Pilgub Jatim 2018.

“Khofifah jelas-jelas memiliki kapasitas, pengalaman, bersih dan berintegritas. Serta mampu mengawal Khitthah Nahdliyah,” tegasnya.

Ke dua, karena di Pilgub Jatim yang dipertaruhkan adalah masa depan politik NU. Dan partai berlambang Ka’bah yang dipimpinnya tegas kembali kepada jati diri, lantaran PPP memang dilahirkan dari rahim NU. Menurutnya, PPP di Jatim juga harus tegas dan memilih pemimpin yang amanah, bersih dan serius mengurus Jatim. Romy juga menyebut, di atas kertas Khofifah akan menang di Pilgub Jatim.

Bara JP Dukung Khofifah-Emil

“Khofifah jelas-jelas memiliki kapasitas, pengalaman, bersih dan berintegritas. Serta mampu mengawal Khitthah Nahdliyah”

Sementara, dukungan untuk calon nomor urut satu juga terus mengalir, kali ini dari Bara JP. Elemen yang juga sukses mengantar kemenangan Presiden Joko Widodo itu berikrar mengerahkan kekuatan menyokong dan siap mengantar Khofifah-Emil menuju kemenangan di Pilgub Jatim.

“Bara JP Jawa Timur mendukung Ibu Khofifah dan siap memenangkan pasangan Khofifah-Emil,” ucap Ketua DPD Bara JP Jatim, Gianto Wijaya di acara Rakerda Bara JP, di Kota Batu, Sabtu (3/3/2018).

Gianto menyebut, Khofifah bukanlah figur baru yang dikenal Bara JP karena mantan Menteri Sosial itu juga termasuk yang ikut berjuang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Usai berucap dukungan, Bara JP tangsung tancap gas gerilya politik ke semua penjuru Jatim guna kemenangan Khofifah-Emil.

“Kami akan melakukan road show ke daerah-daerah, karena kami ada kedekatan pribadi dengan Khofifah sejak sebelum Pilpres 2014,” tegas Gianto.

Mendapat kepastian itu, Khofifah menyebut dukungan Bara JP menjadi amunisi baru untuk mereka, dan mengucap terimakasih atas kesediaan dan komitmen Bara JP. “Terima kasih telah diberikan kesempatan bersama-sama pendekar dan para pejuang bagaimana menegakkan NKRI,” tegas Khofifah.

“Bagaimana mengibarkan Merah Putih dengan gagah perkasa, serta membawa bangsa ini bermartabat dari bangsa-bangsa lain di dunia,” tegasnya.

Bersama Bara JP, Khofifah mengaku akan siap menjadi juru bicara tentang kebenaran yang seringkali dibelokkan, di negeri ini.

Usai mengadiri acara itu, Khofifah yang ditemani putra keduanya, Jalaludin Mannagalli kemudian menghabiskan malam akhir pekan dengan berjalan ke Alun-Alun Kota Batu. Di tempat itu, antusias masyarakat pun menyeruak, berkomitmen memberikan dukungan untuk kemenangan pasangan Khofifah-Emil.

Warga Pamekasan Baiat Dukung Gus Ipul-Puti Guntur

Tak kalah seru, pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur juga pantang menyerah untuk ‘bertempur’ mengggalang dukungan di Pilgub Jatim. Di Pamekasan misalnya, Gus Ipul mendapat kepastian dukungan dari ribuan relawan yang siap mengantar pasangan itu ke kursi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Di Kota Kerapan Sapi itu, Gus Ipul dan Puti Guntur menyaksikan lansung bai’ad dan pembacaan naskah ‘Deklarasi Tim Khusus Relawan Gusti -Gus Ipul dan Mbak Puti- warga Pamekasan yang digelar di Islamic Centre, Senin (5/2/2018).

Dengan penuh hikmat dan semangat bergelora, tak kurang dari 5 ribu relawan/relawati mengucap janji pembacaan Basmallah dan ayat Qur’an. Mereka, sejumlah kiai, santri dan simpatisan akan setia mendukung untuk memenangkan pasangan Gus Ipul-Puti Guntur. Mereka juga berucap atas nama Rasullullah.

“Kami dari kalangan kiai, nyai santri dan simpatisan, sebagai penerus perjuangan Rasulullah, siap menjadi relawan pemenangan Gus Saifullah Yusuf dan Mbak Hajjah Puti Guntur untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur dengan penuh ikhlas, kesadaran dan keteguhan hati.”

“Kalau saya dan Mbak Puti dipercaya memimpin Jawa Timur, maka kami akan memberi perhatian sangat serius untuk Madura”

Itu, lanjut mereka demi kejayaan dan kesatuan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 khususnya di Jawa Timur. Dengan berpegang teguh pada ayat Alquran dan hadits, dengan niat murni dan membela agama, untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar. Acara baiat dipimpin ulama Pamekasan, KH Mudassir Badruddin yang juga pengasuh PP Miftahul Ulum Panyeppen.

Mereka, akan konsisten dan siap berjuang sepenuh hati memenangkan pasangan Gus Ipul-Puti Guntur di Pilgub Jatim, 2018. Acara itu ditandai dengan mengalungkan surban senagai tanda amanah dan kepercayaan rakyat Pamekasan kepada Gus Ipul.

“Kalau saya dan Mbak Puti dipercaya memimpin Jawa Timur, maka kami akan memberi perhatian sangat serius untuk Madura,” ujar Gus Ipul di acara itu.

Ikut hadir menyaksikan ikrar kesetiaan itu, di antaranya Nyai Makkiyah As’ad. Sementara, guna meyakinkan pendukungnya, Gus Ipul juga menyebutkan berencananya untuk berkantor secara berkala di Pulau Garam itu.

“Saya harus hadir di tengah-tengah masyarakat di Madura ini, agar saya bisa merasakan, melihat langsung, program pembangunan dan pengembangan semua potensi di Madura. Makanya saya akan berkantor secara berkala di sini,” katanya.

Memilih Calon Pemimpin Menurut Islam

Tampaknya semakin seruh upaya menggali dukungan oleh para kandidat. Namun, yang tidak boleh dilupakan, terutama oleh umat Muslim adalah tentang tata cara memilih pemimpin. Di dalam hadist diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari R.A. Ia berkata, “Aku dan dua orang dari kaumku datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Salah seorang mereka berkata, “Ya Rasulullah SAW angkatlah kami sebagai pejabatmu.” Satu orang lagi juga mengatakan perkataan yang sama. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya,” (HR Bukhari dan Muslim)

Selanjutnya, dari Abdurrahman bin Samurah RA, Ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan, sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau memintanya maka jabatan tersebut sepenuhnya dibebankan kepadamu. Namun, apabila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya,” (HR Bukhari dan Muslim).

Mencermati dua hadist itu, sangat jelas bahwa ajaran Islam tidak boleh memilih pemimpin yang minta dipilih atau pemimpin yang mencalonkan diri menjadi calon pemimpin. Tidak dibenarkan memilih pemimpin yang meminta untuk dipilih menjadi pemimpin, pemimpin harus diberi, diamanahkan umat atau rakyat untuk dipilih menjadi pemimpin. Terlihat adanya larangan umat Islam untuk memilih pemimpin yang mencalonkan diri, pemimpin yang minta dipilih, pemimpin yang memohon dukungan, menghiba dan meminta dipilih menjadi calon pemimpin.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here