Dianggap Bisa Menghapus Kultur Pendidikan Daerah, Jatim Tunda Permen Mendikbud

0
13

Nusantara.news, Surabaya – Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terkait fullday school mendapat tentangan sejumlah Kepala Daerah. Gubernur Jawa Timur Soekarwo salah satu  yang menilai, penerapan aturan tersebut dianggap menghapus ciri khas pendidikan di daerah. Mengapa?

Soekarwo menjelaskan, keputusan Mendikbud surat nomor 23 Tahun 2017 terkait delapan jam sekolah dapat menghapus kultur masyarakat, terutama di pedesaan. Oleh sebab itu, Soekarwo mengirim surat kepada Bupati/Walikota di Jatim imbauan untuk menunda Permen Mendikbud tersebut.

“Kita tunda dulu sementara sambil mencari formula yang baik. Dan saya sudah memanggil Kadindik Jatim untuk menunda atau menghentikan dulu pelaksanaan fullday school,” jelasnya kepada wartawan di Jatim Sabtu (17/6/2017).

Lanjut Karwo, perkembangan dunia pendidikan di Jawa Timur berbeda dengan daerah lain. Penguatan segi spiritual dan pendidikan moral lebih diutamakan. Tak heran, jika Jawa Timur mempunyai pesantren dan madrasah diniyah sangat banyak sekali. “Jatim punya keuntungan tersendiri, spiritualnya kuat, moralitasnya juga lebih kuat,” cetusnya.

Karwo juga berharap basis-basis terhadap spiritual dan moralitas ini jangan sampai dirubah begitu saja, karena tegaknya generasi yang kuat harus mempunyai fundamental diri sendiri yang baik pula. Jika menginginkan pengembangan pengetahuan eksakta, bisa dilakukan di pesantren-pesantren, tinggal nambahi tentang science and technology.

“Pendidikan yang sudah berjalan baik di Jatim jangan dirubah, termasuk untuk mempertahankan madrasah diniyah. Selain berkirim surat ke Bupati/Walikota se-Jatim, juga kepada Presiden Joko Widodo agar Permen Mendikbud ini ditunda terlebih dahulu, dibicarakan secara matang dan stakeholder dilibatkan juga. Termasuk mereka yang mengelola Diniayah Salafiah, yang memiliki fullday school itu diketemukan, dibicarakan, dan berdialog,” pungkasnya.

Senada dengan Gubernur Soekarwo, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Sri Untari juga menilai, penerapan delapan jam sekolah atau fullday school bisa menghapus kultur pendidikan di daerah, terutama yang terjadi di pedesaan yang selama ini sudah berjalan baik.

Sri Untari beranggapan, fullday school tidak begitu efektif bagi para murid, terutama yang ada di pedesaan. Sebab, kebijakan tersebut lambat laun akan menghapus kultur dan interaksi si anak kepada lingkungannya.

Fullday school sangat tidak bijak, mengingat kultur anak-anak di pedesaan dan di perkotaan sangatlah berbeda. Jika kita cermati, kultur anak-naka di pedesaan setelah pulang kerja adalah membantu orang tuanya bekerja di ladang, bercocok tanam, memandikan kerbau, dan itu bagian dari interaksi anak kepada lingkungan,” terangnya, Senin (19/6/2017).

Lanjut Untari, fullday sangat cocok diterapkan bagi masyarakat urban atau perkotaan. Mengingat anak-anak di perkotaan tidak banyak diwajibkan untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Di samping itu, penerapan fullday school di perkotaan sangat cocok untuk menghidarkan dari kenakalan remaja atau hal-hal yang berdampak negatif.

“Permen Mendikbud ini harus dikaji ulang rencana penerapannya. Fullday sebaiknya diterapkan bagi Sekolah diperkotaan, atau Sekolah Keluarga Menengah ke atas. Bukan sekolah-sekolah di pedesaan,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here