Jauhi Kampanye Hitam, Itu Himbauan Pemkot Malang

0
81
Ilustrasi Kampanye Hitam (Sumber: Pojoksatu.id)

Nusantara.news, Kota Malang – Jelang momentum pesta demokrasi rakyat terbesar di Jawa Timur dan Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, menekankan untuk menghindari kampanye-kampanye hitam (black campaign) di tubuh birokrasi pemerintahan.

Pilkada serentak akan diselenggarakan di beberapa Kabupaten, Kota dan Provinsi pada 2018.  Kota Malang sendiri merupakan satu dari 39 kota yang akan mengikuti Pilkada serentak 2018. Selain itu juga berbarengan dengan Pilgub Jawa Timur 2018 mendatang.

Walikota Malang, M Anton menekankan untuk menghadirkan perilaku politik yang bermartabat. “Yakni tindakan politik yang adiluhung, dengan mengedepankan persaingan program daripada model-model kampanye yang hanya mengarah pada serangan yang bersifat individu, saling membully atau menjatuhkan dengan membuka aib atau menggemborkan keburukan dan kesalahan layaknya ‘black campaign’ yang kini marak, baik di dunia nyata atau maya.” tegasnya kepada Wartawan, Kamis (26/10/2017).

Penekanan tindakan politik yang bermartabat atau adiluhung semata-mata ditekankan guna untuk menciptakan iklim demokrasi dan persaingan yang sehat, bukan demokrasi pesakitan saling menjatuhkan dan membuka aib didepan umum.

M Anton, mendatangi agenda Kementrian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak di Hotel kartika Candra, Jakarta (23/10/2017) lalu.

“Momentum koordinasi serta konsolidasi bersama antara Pemda penting untuk dilakukan,  APH,  KPUD, Panwaslu, stakeholder serta masyarakat juga harus aktif memantau jalannya proses pilkada yang akan berlangsung mendatang. Agar menumbuhnya budaya demokrasi yang sehat, “ujar Abah Anton.

Kehadirannya di Jakarta tersebut didampingi oleh Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Indri Ardoyo dan Kabag Pemerintahan, Dicky Haryanto turut menghadiri acara tersebut.

Sementara itu, Mendagri, Tjahyo Kumolo menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk turut serta aktif dalam meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang dapat memicu ujaran kebencian, yang akan bermuara pada konflik horizontal di masyarakat.

Ujaran kebencian yang dimaksud dikahawatirkan muncul dari ormas, partai, kelompok, koalisi, golongan dan lainnya untuk saling serang dalam momentum persaingan politik tersebut.

“Saya tidak ingin hal itu juga muncul dalam proses pilkada. Termasuk juga produk produk ujaran kebencian harus dilawan bersama. Apalagi kini marak tindak persekusi kelompok terhadap oknum. Ini akan merusak wajah politik, demokrasi, dan sendi sendi kebangsaan, ” tandas Tjahjo, di Jakarta.

Tercatat 171 daerah otonom yang meliputi 17 provinsi,  115 kabupaten dan 39 kota akan mengikuti pilkada serentak 2018. Kota Malang masuk dalam 39 kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018. Tidak hanya itu, Provinsi Jawa Timur juga akan menyelenggarakan Pilkada 2018 mendatang.

Langkah dan upaya untuk melindungi demokrasi langsung harus digalakkan dan dikoordinasikan setiap elemen masyarakat. Kontrol bersama diperlukan untuk menjaga nilai demokrasi dan menciptakan budaya demokrasi yang sehat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here