Jebakan di Balik Pujian IMF untuk Indonesia

0
536
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan), Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kiri) dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kedua kiri) berfoto bersama saat media briefing penutupan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10).

Nusantara.news, Jakarta – Meski dikritik banyak orang, pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018 dengan peserta lebih dari 30.000 delegasi dari 189 negara dan lembaga-lembaga internasional, telah usai dilaksanakan.

Pertemuan yang menelan banyak biaya ini tetap dihelat meski kebermanfaatannya dipertanyakan. Hal ini terutama jika melihat kondisi ekonomi tanah air yang tengah tak menentu seiring tak berdayanya rupiah di hadapan dolar AS, juga keprihatinan atas bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indoenesia.

Yang menarik, petinggi-petinggi International Monetary Fund (IMF) justru menyampaikan pujiannya kepada kondisi perekonomian Indonesia. Pujian misalnya dilontarkan oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. Selain itu, ada pula nada optimisme dari kepala ahli ekonomi IMF Maurice Obstfeld. Pujian IMF itu intinya mengatakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sudah berjalan dengan sangat baik.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai pujian Direktur IMF Christine Lagarde kepada pemerintahan Jokowi menyembunyikan maksud lain. Menurutnya, itu semacam pujian pegawai bank kepada calon nasabahnya. “Jadi dia apa namanya berharap juga kita jadi calon konsumen. Jadi calon nasabah. Dia puji-puji, terus tiba-tiba geletak kita jatuh minta tolong,” kata Fahri. Sedangkan rekan sejawatnya, Fadli Zon, menilai pujian IMF itu sebagai pujian yang beracun.

Memang, sudah lama Indonesia jadi langganan pujian IMF. Dulu, sesaat sebelum diterjang krisis moneter pada 1998, Indonesia juga menuai banjir pujian dari IMF, Bank Dunia, dan kalangan pasar. Dikatakan fundamental ekonomi kokoh dan kuat, ekonomi sudah berjalan di track yang benar, dan seterusnya.

Namun sejarah pula yang membuktikan, bahwa IMF bisa disebut sebagai dalang Indonesia tenggelam dalam krisis moneter (krismon) yang berujung pada krisis politik. Kisahnya berawal saat krismon baru menghantam Thailand akibat kredit macet di sektor properti yang terlampau besar. Korea Selatan merestrukturisasi utang seluruh korporat bermasalah mereka. Hasilnya top. Ekonomi Korsel lolos dari pusaran krisis.

Sejumlah negara ASEAN pun mengambil langkah antisipasi. Malaysia mengambil tindakan yang sama sekali tidak disukai pasar. Mahathir membatasi lalu lintas kapital keluar. Tak pelak lagi, Malaysia panen caci-maki dari para pelaku pasar dan berbagai lembaga keuangan dunia. Tapi, pilihan Mahathir terbukti tepat. Malaysia selamat dari tsunami krismon.

Sebaliknya, sebagaimana ditulis Edy Mulyadi dalam “Ada Racun di Baik Pujian IMF”, Indonesia justru memilih jadi pasien IMF. Celakanya, ibarat dokter IMF bukanlah penyembuh. Resep-resepnya ngawur dan bias dengan berbagai kepentingan yang didomplengkan. Akibatnya bisa ditebak. Bukannya sembuh, ekonomi Indonesia justru terjun bebas ke minus 13,2%. Krisis moneter juga memacu arus modal keluar meningkat pesat.

Drama krismon mencapai titik klimaks, saat Presiden Soeharto atas desakan IMF mencabut subsidi BBM yang melambungkan harganya jadi sangat tinggi. Akibatnya, kerusuhan merebak di sejumlah kota besar sepanjang Mei 1998. Inilah yang pada akhirnya menumbangkan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa.

Pasca-Soeharto, tiga presiden berikutnya (BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati) terkungkung dalam “dikte” IMF. Sementara di era Presiden SBY, tali jeratan IMF memang berhasil diputus, namun bukan berarti Indonesia tebebas dari jebakan utang dari lembaga dan negara asing lainnya. Celakanya, ketika Joko Widodo (Jokowi) naik tahta presiden, utang Indonesia makin bertambah. Terlebih proyek infrastruktur ambisius era Jokowi memaksa negara perlu mencari sumber pembiayaan, salah satunya dari China.

Tak hanya itu, IMF yang di era seblumnya “dicampakan” kini seperti diundang kembali. Sri Mulyani (menteri Keuangan di era Jokowi yang juga bekas Direktur IMF), seperti menjadi “jembatan” kembalinya IMF itu. Kehadiran IMF ke Indonesia dengan jamuan yang tergolong ‘mewah’ beberapa waktu lalu serta pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali yang baru lalu, seolah menguatkan adanya indikasi IMF akan “manggung” lagi di Indonesia.

Ada “Udang” di Balik Pujian

Kembali ke pujian IMF, tentu saja hal itu seolah menjadi angin segar bagi pemerintahan Jokowi yang tengah dihantam sana-sini terkait kebijakan ekonomi mereka. Para pembuat kebijakan di negeri ini bisa sedikit memberi jawaban bahwa IMF pun tidak khawatir dengan kondisi ekonomi nasional. Mungkin juga, tim sukses petahana menjadi lebih mudah untuk menjawab kritik kubu oposisi melalui justifikasi dari IMF tersebut: Indonesia baik-baik saja meski rupiah tengah terpuruk.

Presiden Joko Widodo (kanan) saat menerima kunjungan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9) lalu.

Pun begitu, pujian IMF boleh jadi tidak selalu bisa dimaknai sebagai hal yang terlalu membuai diri. Hal ini merujuk pada pendapat yang diungkapkan oleh Ngaire Woods, profesor dari University of Oxford sekaligus mantan penasihat di lembaga keuangan internasional tersebut. Woods menyebut bahwa IMF sering kali optimis berlebihan dan kerap dikritik karena tidak cukup serius memberi peringatan.

IMF acap kali menjadi sasaran kritik karena bukan satu kali salah melakukan ramalan ekonomi di suatu negara. Ada indikasi bahwa lembaga yang bermarkas di Washington DC ini kerap melakukan overestimation atau estimasi berlebihan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Dalam kadar tertentu, ada anggapan bahwa IMF memang memiliki bias politik dan ketidakakuratan dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Bias politik ini diungkapkan misalnya  oleh Frank-Oliver Aldenhoff dalam penelitiannya.

Sejauh ini, IMF telah memberikan saran khusus bagi kondisi perekonomian yang terdampak perang dagang AS-Tiongkok. Saran yang mereka ungkapkan tergolong sama dengan resep-resep yang kerap mereka anjurkan yaitu soal pengaturan subsidi. Berdasarkan kondisi tersebut, ramalan bias IMF ini ternyata berujung program IMF. Resep ini sejalan dengan keinginan World Trade Organization (WTO). Organisasi perdagangan dunia ini memang tergolong getol mendorong pengurangan subsidi kepada 164 anggotanya.

Di titik ini, jika Indonesia mau menuruti saran IMF agar kondisi ekonomi lebih stabil, negeri ini juga tengah mengikuti saran WTO yang telah dua dekade mereka perjuangkan. Indonesia kemudian akan terseret ke dalam lubang para globalis seperti IMF, Bank Dunia dan WTO. Lebih jauh, dampak dari cengkeraman mereka membuat Indonesia harus mencabut banyak subsidi, termasuk yang berkaitan dengan hajat orang banyak seperti BBM. Dengan menghapus subsidi, harga-harga dan tarif menjadi mahal karena diserahkan sesuai mekanisme pasar. Sementara proteksi dan campur tangan negara diminimalisir, kalau perlu dihilangkan (termasuk dalam urusan ekonomi-publik). Mereka juga menekan lewat regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, jika Indonesia mendapatkan pujian dari IMF boleh jadi ada maksud khusus dari negara tersebut. Indonesia boleh jadi salah satu negara yang diincar agar mampu berkooperasi secara ekonomi oleh para globalis-kapitalis. Ujungnya, mereka juga merayu agar Indonesia mengikuti program mereka dan kembali berhutang. Sebab dengan hutang, mereka punya pintu masuk untuk mengatur dan menekan Indonesia sesuai dengan skema ataupun kepentingan mereka. Kerena itu, pujian IMF boleh jadi ada “udang” (maksud tersembunyi) yang bisa merugikan Indonesia di kemudian hari.

Terbukti, selepas pertemuan IMF-Bakn Dunia di Bali, negara Pakistan, misalnya, langsung mengajukan pinjaman kepada IMF. Di luar IMF, Bank Dunia juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Chief Executive Officer Bank Dunia, Kristalina Georgieva menyebutkan pembiayaan tersebut sebesar US$1 miliar, atau sekitar dengan Rp15 triliun (kurs Rp15.000).

Setelah Bank Dunia, apakah pinjaman dari IMF juga akan mengalir ke Indonesia? Menarik untuk ditunggu sekaligus diwaspadai.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here