Jebakan Utang Cina di Sri Lanka Bisa Terulang di Indonesia

0
3185
Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka yang sudah dimiliki CIna.

Nusantara.news, Kolombo – Sri Lanka menjadi contoh betapa utang dengan dalih investasi infrastruktur dari Cina akhirnya mencekik negara.  Negara itu bahkan terpaksa harus kehilangan satu pelabuhan strategisnya, Hambantota.

Sri Lanka menjual 70 persen saham pelabuhan Hambantota senilai 1,12 miliar USD ke BUMN Cina, China Merchants Port Holdings pada akhir bulan Juli lalu dengan perjanjian kontrak sewa selama 99 tahun, yang mencakup pelabuhan dan 15 ribu hektare kawasan industri di sekitarnya.

Sri Lanka mengambil langkah tersebut karena terbelit utang dengan Exim Bank China untuk membangun pelabuhan tersebut senilai USD 1,5 miliar, di mana 85 persen keuangannya diperoleh dari utang di Bank Exim China dengan bunga 6,5 persen. Dengan begitu, Sri Lanka harus melunasi utang tersebut sebesar USD 60 juta per tahun ke bank Cina itu.

Menteri Perhubungan Sri Lanka Mahinda Samarasinghe membenarkan hal tersebut. “Kami telah menghadapi tekanan geopolitik,” katanya usai acara penandatanganan kesepakatan di Kolombo, sebagaimana dilansir sejumlah media internasional pada Minggu (30/7).

“Pihak (investor) Cina telah menerima semuanya dalam perjanjian tersebut, dan akan beroperasi di bawah hukum Sri Lanka,” kata Samarasinghe.

Pembicaraan mengenai penjualan aset milik Pemerintah Sri Lanka ini sebetulnya sudah berlangsung lama, sejak Sri Lanka dinyatakan tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membayar utang-utangnya ke Cina.

Pemerintah Sri Lanka saat ini tengah berjuang menyelesaikan utang-utang negara itu yang mencapai USD 64 miliar, termasuk ke Cina sebesar USD 8 miliar. Sekitar 95% dari pendapatan pemerintah Sri Lanka hanya digunakan untuk membayar utang.

“Banyak warga Sri Lanka merasa kini negaranya telah dijual ke Cina,” sebut sebuah laporan media.

Menyikapi “penjualan” pelabuhan tersebut, rakyat Sri Lanka, terutama dari serikat pekerja industri melakukan aksi protes mogok kerja mulai pekan ini, mereka tidak rela pelabuhan yang sangat strategis bagi perdagangan internasional Asia-Eropa itu tergadai ke negara lain.

Berawal dari pembangunan infrastruktur

Ambisi membangun infrastruktur pelabuhan membuat Sri Lanka berani berutang besar-besaran, salah satunya dengan memanfaatkan pinjaman yang mudah dari Cina. Cina, dengan ambisi globalisasinya, kerap menawarkan pinjaman-pinjaman yang mudah kepada sejumlah negara untuk pembangunan infrastruktur, namun dengan bunga yang sangat tinggi.

Cina sudah lama menanamkan cengkeramannya di bumi Sri Lanka dengan melakukan investasi di berbagai sektor di negara tetangga India itu, setidaknya sejak tahun 2009. Di Sri Lanka, Cina adalah investor asing terbesar. Sehingga dengan begitu ia menikmati dukungan politik bahkan militer dengan cukup signifikan.

Pengaruh Cina meningkat di Sri Langka dalam tahun-tahun terakhir karena menjerat negara itu dengan utang yang sulit dibayar. Ini pula yang membuat negara tetangga, India, ketar ketir. Terhembus kabar, pelabuhan Hambantota yang kini hampir sepenuhnya dikuasai Cina itu bakal dikembangkan sebagai pangkalan militer Cina di wilayah itu. Meskipun isu tersebut buru-buru dibantah baik oleh pemerintah Sri Lanka maupun Cina. Pemerintah Sri Lanka mengatakan pelabuhan itu hanya digunakan untuk kegiatan bisnis, bukan militer.

Secara politik Sri Lanka di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe sejak tahun 2015, memang lebih condong ke Cina. Di era pemerintahan sebelumnya, kehadiran Cina sangat diantisipasi, khususnya oleh negara tetangga India karena akan melemahkan pengaruh India ke negara itu.

Ambisi besar Cina: jalur sutra baru (OBOR)

Bukan kebetulan jika Cina memasang perangkap utang (debt trap) bagi negara-negara yang dianggap berada di jalur strategis dalam memenuhi ambisi One Belt One Road (OBOR) atau untuk menghidupkan kembali jalur sutra baru. Semua strategi sudah direncanakan secara sistematis, termasuk menjadikan negara-negara yang berada di lintasan jalur OBOR sebagai koloni.

Bukan hanya di Sri Lanka, di Pakistan pun dengan program kerja sama investasi China Pakistan Economic Coridor (CPEC) tampak hanya menguntungkan sebelah pihak, yaitu Cina. Terbukti pada paruh pertama tahun 2016, setelah CPEC berjalan, impor Pakistan dari Cina melonjak 30 persen sementara sebaliknya ekspor Pakistan ke China justru turun 8 persen.

Jalur logistik Cina melalui Indonesia dan Sri Lanka.

Tiga tahun lalu, muncul sebuah artikel di China Daily yang menyatakan bahwa Cina berencana membangun 18 basis di kawasan Samudera Hindia atau Indian Ocean Region (IOR), meski hal itu tidak diakui oleh pemerintah Cina.

Disebutkan, di antaranya tentang tiga kategori penetapan basis strategis: pertama, sebagai basis bahan bakar dan pasokan material untuk penggunaan di masa damai (seperti di Djibouti, Aden dan Salalah); kedua sebagai basis pasokan tetap untuk kapal perang, pesawat pengintai, dan staf kapal laut di darat (di Seychelles); dan ketiga sebagai basis yang berfungsi penuh untuk pemuatan ulang, istirahat dan perawatan senjata berat (seperti di Gwadar Pakistan).

Gwadar Pakistan telah memberi keuntungan strategis bagi Cina karena kedekatannya dengan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Cina juga telah mengirim pasukan angkatan laut-nya ke Djibouti, juga berencana mengirim pasukan yang sama untuk “melindungi” Gwadar, mengingat lokasi strategis Sri Lanka di mana Hambantota adalah pelabuhan mahkota bagi ambisi OBOR Cina.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Cina telah terlibat dalam sejumlah investasi pengembangan  pelabuhan di Myanmar, Bangladesh, Pakistan dan Sri Lanka, serta membangun hubungan ekonomi dengan Afrika. Cina juga meningkatkan kemampuan angkatan lautnya di Samudera Hindia.

Bisa terulang di Indonesia

Investasi jorjoran Cina ke Sri Lanka dalam sejumlah proyek di Kolombo dan Hambantota jelas merupakan strategi jerat utang untuk mengambil alih fasilitas strategis di negara itu. Sebab sejak awal, Cina tahu secara ekonomi negara tersebut tidak akan mampu membayar utang-utangnya.

Model invasi ekonomi Cina ke Sri Lanka bisa terjadi di mana pun, terutama di negara-negara yang menjadi target “koloni” Cina untuk memuluskan ambisi Jalur Sutra barunya, tak terkecuali Indonesia.

Indonesia harus belajar dari kasus Sri Lanka. Pada awalnya pemerintah negara itu  menerima proposal pembangunan pelabuhan dan bandara internasional dengan harapan kerangka OBOR Cina bisa menempatkan Sri Lanka sebagai pusat di Asia Selatan. Namun bukannya untung, Sri Lanka malah buntung. Pembangunan infrastruktur yang didanai utang itu justru membebani fiskal negara. Maka terjadilah pengambil-alihan pelabuhan Hambantota oleh Cina itu.

Di Indonesia hal serupa juga mulai tampak indikasi-indikasinya, dalam pola yang serupa tapi tak sama. Misalnya, dalam sejumlah proyek (Turn Key Project) Cina meminta penggunaan tenaga kerja asing dari Cina, bahkan bahan baku yang digunakan juga sebagian besar diharuskan didatangkan dari Cina. Di sisi lain, risiko gagal bayar utang juga membayang-bayangi pemerintah Indonesia.

Jika terlena, bukan tak mungkin, Indonesia sebagai negara yang dilewati jalur perdagangan laut strategis, yang merupakan target kerangka OBOR akan mengalami hal serupa Sri Lanka. Bahkan pada tahap lebih lanjut, Indonesia rentan menjadi “koloni” Cina dalam konteks ekspansi ekonomi negara tersebut ke seluruh dunia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here